[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SiaR-->GJA: KKN KELUARGA BESAR HABIBIE (4/7)



KKN keluarga besar Habibie (4)

Guru kencing berdiri, murid kencing berlari:
membongkar korupsi, kolusi dan nepotisme
keluarga besar Habibie
---------------------------------------------------------------------------
George J. Aditjondro

Dan, seperti yang telah dijelaskan di depan, IPTN juga masih tetap
berpatungan dengan Timmy dan Tommy dalam pusat perawatan pesawat terbang PT
Batam Aircraft Maintenance di kawasan Bandara Hang Nadim. Selain itu, IPTN
punya kontrak dengan pabrik Rolls Royce (RR) di Inggris untuk menggunakan
mesin Dart buatan RR unruk pesawat-pesawat N-2130 yang akan dibuat, melalui
PT Mabua yang juga milik Tommy Suharto.

Dalam kerangka internasional, contoh kolusi antara Habibie dan Suharto,
yang memperkental praktek-praktek sogokan dan nepotisme Suharto adalah
perjanjian barter antara mobil Proton Malaysia dengan pesawat buatan IPTN.
Dalam perjanjian yang ditandatangani wakil perusahaan Proton dengan IPTN,
yang ditandatangani di Jakarta bulan Mei 1994, Tutut ditunjuk sebagai agen
tunggal mobil buatan Malaysia itu.

Ia berhak mengimpor 2,500 mobil Proton sementara pemerintah Indonesia akan
mengimpor 24 pesawat MD-3 buatan Malaysia. Sebagai imbalannya,  Malaysia
harus membeli enam buah pesawat CN-235 aircrafts buatan IPTN, lengkap
dengan suku cadangnya.

Perjanjian yang tampaknya lebih menguntungkan Malaysia ketimbang Indonesia
ini sempat mengernyitkan dahi sementara anggota parlemen Indonesia. Namun
tidak seorang wakil rakyat pun berani memprotes perjanjian dagang itu, yang
"dimeterai" dengan hadiah sebuah mobil Proton Wira super mewah sepanjang 7
meter bernilai 75,000 dollar AS yang "dihadiahkan" Mahathir kepada Suharto.


Mobil limosin anti-peluru itu lengkap dengan telepon, televisi, dan
dashboard berlapis emas 24 karet. Sebagai "imbalannya", Suharto
menghadiahkan 50 perangkat alat pemanas rumah bertenaga surya kepada
Perdana Menteri Malaysia itu (Aditjondro, 1998d; Prospek, 19 Febr. 1994;
Indonesia Business Weekly , 29 April 1994; Editor , 2 Juni 1994; Warta
Ekonomi , 12 Sept. 1994: 63).

Pertanyaannya sekarang: apakah kontrak bernilai 80 juta dollar AS itu tidak
perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI, sesuai dengan ketentuan pasal 23
Undang-Undang 1945? Selain itu, mengapa keagenan Proton tidak ditenderkan
secara terbuka, malah sebaliknya, langsung saja Suharto dan Habibie
mempercayakannya pada Tutut?

Tanpa meminta persetujuan DPR maupun Departemen Keuangan, IPTN juga dengan
seenaknya berekspansi ke mancanegara, terutama ke Jerman, tanah air
keluarga besar Habibie yang kedua. Tahun lalu, suatu proyek patungan antara
IPTN dengan sebuah maskapai Jerman senilai satu juta D.M. untuk perawatan
dan penjualan pesawat buatan IPTN telah diresmikan di kota Lahr, propinsi
Baden-Wuerttemberg. Separuh modal itu merupakan pinjaman dari dana publik
Landesbank di Jerman. Namun hingga bulan Maret lalu, belum ada satu pun
pesanan masuk ke perusahaan patungan Indonesia-Jerman itu.

Bukan cuma pembukaan Aircraft Services Lemwerder GmbH dan IPTN-Europe GmbH
di Jerman yang belum pernah meminta persetujuan DPR maupun Departemen
Keuangan. Juga pembukaan pabrik Aircraft Technologie Industry Ltd di
Madrid, Spanyol, bekerjasama dengan CASA, IPTN North America (INA), dan
AMRAI (American Regional Aircraft Industry) di AS, bekerjasama dengan
Boeing, pembukaan cabang IPTN di Sydney, Australia, serta penyertaan saham
IPTN dalam PT Batam Aircraft Maintenance yang dipimpin Tommy Suharto,
sependek pengetahuan saya belum pernah mendapatkan persetujuan DPR.

Dan walaupun Ilham Akbar Habibie kini telah dicopot dari jabatan sebagai
Pimpro N-2130, dia sudah sempat magang di pabrik pesawat Boeing di Seattle,
AS, atas biaya IPTN. Berarti, atas biaya rakyat.  (CISI, 1997: 128A;
Williamson, 1998; Reuters , 29 Okt. 1993; Indonesia Business Weekly , 6 Mei
1994: 18; Teknologi , Des. 1994: 44; Time , 6 Maret 1995: 44-45;The
Australia , 6 Maret 1998).

IPTN juga pernah menjadi sorotan seorang ekonom beken, Sjahrir. Ia pernah
diwawancarai oleh Matra    tentang keberatannya terhadap IPTN. Katanya:
"Yang saya persoalkan adalah apakah produksi IPTN itu sudah mencapai break
even? Dan kalau itu sudah mencapai break even, apakah itu sudah merupakan
laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan negara? Dan kalau sudah
diaudit akuntan negara, apakah IPTN sudah dianggap sebagai perusahaan yang
sehat. Itu yang buat saya belum jelas sampai saat ini. Saya cenderung
memperkirakan bahwa IPTN masih merupakan perusahaan yang belum mencapai
break even , dilihat dari ongkos produksi dan hasil penjualan yang mereka
peroleh".

Ditanya lebih jauh, apakah ia setuju dengan investasi yang dilakukan IPTN,
Sjahrir menjawab: "Dalam ekonomi ada yang disebut op-portunity cost . Jadi,
karena kita melakukan investasi di situ, maka investasi dalam produksi
barang dan jasa [lain] batal. .. Nah, begitu juga IPTN. Dia harus dihitung,
apakah biaya kebatalannya itu tidak jauh lebih prospektif dari pada
investasi yang dilakukan di situ. Buat saya, jauh lebih prospektif
investasi yang tidak jadi dilaksanakan. Misalnya, untuk ekspor manufaktur.
Macem-macem bisa kita ekspor. Handicraft , tekstil, garment . Ekspor
agro-indus-try , agro-based . Lalu resource based industrialization "
(Matra , April 1991: 19).

Monopoli ekspor bahan peledak PT Dahana:
-------------------------------------------------------------
Selain mengepalai Otorita Batam, Proyek Natuna, dan PT IPTN, sampai awal
Maret yang lalu Habibie juga mengepalai sembilan industri strategis yang
lain. Salah satu di antaranya adalah pabrik bahan peledak PT Dahana. Di
bidang inipun ada usaha patungan dengan keluarga Suharto, khususnya dengan
PT Bina Reksa Perdana yang dipimpin Tommy Suharto.

PT Dahana, PT Bina Reksa Perdana dan maskapai Chartered Oiltech Services
Ltd. dari Singapura telah membentuk konsorsium dengan investasi sebesar 1
juta dollar AS di Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk membuat bahan peledak
komersial untuk diekspor ke Burma, Australia, India, dan Irak. Pabrik itu
diresmikan Wakil Direktur BPIS, Giri Suseno Hadihardjono, pertengahan
Oktober 1995 (Tempo , 4 Juni 1994; Gatra , 21 Okt. 1995).

Nah, dengan duduknya Giri Suseno Hadihardjono dalam kabinet Habibie, apakah
dengan demikian akan tetap ada yang menyuarakan kepentingan Tommy Suharto
dalam kabinet ini?

PT PAL:
-----------
Inilah BUMN Strategis, yang kinerjanya ingin ditingkatkan oleh B.J. Habibie
dengan mengimpor 39 kapal bekas armada Jerman Timur. Pernah terjadi konflik
di kalangan wakil-wakil rakyat sendiri tentang pengelolaan keuangan PT PAL.
Budi Hardjono, anggota DPR-RI dari Fraksi Demokrasi Indonesia, yang
komisinya membawahi industri strategis ini, tahun 1993 berusaha membongkar
pemborosan dan penyimpangan perusahaan itu, berdasarkan temuan BPK.

Namun Markus Wauran, anggota DPR-RI  yang sangat dekat dengan B.J. Habibie,
melarang Budi mengritik PT PAL. Walhasil, kata ahli ilmu politik UGM, Affan
Gaffar: "Accountability    Habibie hanya kepada Habibie. Bagaimana caranya
agar PT PAL tidak membayar pajak sebesar Rp 300 milyar, 'kan banyak orang
tahu. Tapi karena Habibie meminta perlindungan kepada Pak Harto, akhirnya
boleh tak bayar pajak. Sementara balance  sheet  PT PAL dianggap positif
terus" (Matra , Edisi Khusus 1994: 18).

Tidak heran bahwa Markus Wauran begitu getol membela Habibie. Sebelumnya,
melalui surat kop PT PAL tertanggal 30 April 1993, ia ditugaskan oleh B.J.
Habibie sebagai Direktur PT PAL untuk melakukan perjalanan ke Jakarta
(padahal, sebagai Ketua Komisi X DPR-RI, dia sudah berdiam di Jakarta),
Washington, Virginia, Boston, Washington lagi, London, Hamburg, Paris, dan
kembali ke Jakarta. Di surat tugas itu dicantumkan bahwa Markus Wauran
ditemani isterinya, Ny. H.S. Wauran Sambitan. Keduanya berangkat tanggal 20
Mei 1993. "Sebelum dan sesudah melaksanakan perintah ini lapor kepada
Direktur Utama," demikian akhir surat perintah bernomor Sprin/
110/Dirut/IV/93 ini.

Bocornya keberangkatan Wauran itu tentu saja mengundang kecaman. "Ini
memalukan! Sebagai anggota DPR, dia kan harus melakukan pengawasan. Tapi
bagaimana dia akan mengawasi, jika memanfaatkan fasilitas PT PAL?" tukas
rekan sefraksinya, Aberson Marle Sihaloho kepada Detik, edisi 9-15 Juni
1993, hal. 24.

Serangan-serangan terhadap Habibie dan Wauran ini, hanya merupakan sebagian
kecil saja dari jihad koran tabloid itu untuk mewujudkan pemerintahan
bersih di Indonesia. Namun kita lihat sendiri, apa yang terjadi dengan
Detik , yang setahun kemudian dibredel bersama Tempo   dan Editor . Kita
juga lihat apa yang terjadi dengan anggota-anggota DPR yang kritis, seperti
Aberson Sihaloho, yang fraksinya digusur dari DPR-RI sementara Aberson
sendiri harus mendekam dalam penjara. Kenapa tindakan-tindakan represif itu
harus diambil oleh Suharto, kalau bukan untuk menutup-nutupi aurat Habibie?


PT Krakatau Steel, sarang korupsi kaliber dunia:
------------------------------------------------------------------
Seperti halnya IPTN dan PT Dahana, PT Krakatau Steel juga berada di bawah
kekuasaan Badan Pengendali Industri Strategis (BPIS) yang tadinya diketuai
Habibie. Pabrik baja raksasa yang terus merugi karena terus digerogoti oleh
tangan-tangan bisnis keluarga besar Suharto - Sumitro, ternyata diam-diam
sudah dijual kepada sebuah perusahaan asing di hari-hari terakhir kekuasaan
formal Suharto (Kompas , Media Indonesia , Bisnis Indonesia , 3 Juni 1998).


Kita tentunya masih ingat, bagaimana Kartika Thahir, janda tangan kanan
Ibnu Sutowo, H.A. Thahir, berperang melawan Pertamina di pengadilan negeri
Singapura selama 15 tahun (11 Maret 1980 s/d 3 Desember 1992), untuk
mempertahankan uang sogokan dua maskapai Jerman -- Siemens dan Klockner --
kepada almarhum suaminya, yang dituntut kembali oleh Pertamina. Uang
sogokan sebesar 15 juta DM dari Siemens dan 35 juta DM dari Klockner adalah
"jasa" H.A. Thahir untuk pembelian mesin-mesin Jerman itu untuk pembangunan
pabrik baju Krakatau Steel.

Baru setelah perjuangan hukum selama 15 tahun, dibantu lobbying Jenderal
Benny Murdani terhadap sang janda kaya atas perintah Suharto, tim pengacara
Pertamina pimpinan Albert Hasibuan berhasil memperoleh uang korupsi yang
didepositokan di Bank Sumitomo cabang Singapura. Itupun setelah tim
Hasibuan-Murdani berulangkali mendesak hakim di Singapura menghapus dari
berkas acara tuduhan Kartika bahwa Suharto dan isterinya ikut menikmati
uang sogokan ke Pertamina (Pour, 1993: 513-533).

Banyak orang yang sesungguhnya terlibat dengan kasus itu, yang hingga detik
ini tidak pernah dihadapkan ke pengadilan, seperti Ibnu Sutowo, Direktur
Utama Pertamina yang ditugaskan Suharto menghidupkan kembali Proyek Baja
Cilegon warisan Bung Karno, Tungky Ariwibowo, yang selama belasan tahun
menjadi direktur PT Krakatau Steel, dan B.J. Habibie, yang pertama kali
kembali ke Indonesia atas undangan Ibnu Sutowo, mengepalai Advanced
Technology Division Pertamina, yang merupakan cikal-bakal BPPT.

Dengan demikian, B.J. Habibie, yang berkawan akrab dengan pimpinan
Ferrostahl, setidak-tidaknya tahu bagaimana akal-akalan tiga perusahaan
Jerman -- Siemens, Klockner, dan Ferrostahl sendiri -- mencari untung
sebesar-besarnya dari "deal" mereka dengan Ibnu Sutowo, H.A. Taher (alm.)
dan Tungky Aribiwowo, yang terungkap setelah Ibnu Sutowo dicopot dari
singgasananya di Jalan Perwira, Jakarta Pusat. Penyidikan oleh tim Sumarlin
waktu itu mengungkapkan, bahwa biaya modal (capital cost) instalasi Siemens
di Krakatau Steel tiga kali lipat biaya rata-rata pembangkitan listrik di
tempat lain. Sedangkan harga-harga yang dipasang Ferrostahl untuk
peralatannya membuat tim penyidik itu curiga, bahwa sebagian uang itu
kembali ke kantong orang-orang Krakatau Steel dan Pertamina, dalam taraf
yang akan membuat para pengusaha Jepang -- yang juga terkenal tidak
sungkan-sungkan membayar 'pungli' -- berdecak kagum (May, 1978: 378).

Alih-alih membenahi korupsi di Krakatau Steel, keluarga Habibie ikut
mengais-ngais rezeki dari ladang pabrik baja itu. Seperti yang telah
disinggung di depan, sebagai Dirjen Perhubungan Laut Fanny Habibie membuat
peraturan yang membesi-tuakan semua kapal tua, dengan Krakatau Steel
sebagai pembeli satu-satunya dan dengan harga di bawah pasaran
internasional.

Tidak berhenti di situ saja. Pabrik baja yang menurut temuan BPKP (Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan) pernah kebobolan Rp 6,4 milyar, juga
dijadikan sapi perahan anggota keluarga besar Suharto-Sumitro, khususnya
Hashim Djojohadikusumo. Perusahaan patungannya dengan Titiek Prabowo dan
anak-anak Bustanil Arifin, PT Prima Comexindo, mendapatkan hak monopoli
barter pipa-pipa baja Krakatau Steel dengan kapas, sorghum, dan produk
kulit dari Sudan.

Itu belum terlalu merugikan Krakatau Steel. Yang lebih merugikan pabrik
baja itu adalah kontrak pembelian besi tua dari PT Prima Comexindo, yang
mendapat komisi sebesar 1 dollar AS per metric ton besi tua. Begitulah
nasib bekas proyek mercusuar warisan Bung Karno, yang menurut Wakil Ketua
BPIS, Giri Suseno Hadihardjono, ingin dijadikan "pusat unggulan di bidang
baja" (Indonesia Business Weekly , 27 Mei 1994: 16; Editor , 17 Des. 1992:
83-85, 2 Juni 1994: 48-49).

Akhirnya, jangan lupa bahwa PT Krakatau Steel, yang diwakili Tungky
Ariwibowo, juga menjadi pemegang saham perusahaan jalan tol Tutut yang
bernama PT Citra Marga Nusaphala Persada, bersama pabrik semen kelompok
Salim (PT Indocement) dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi yang diketuai
Suharto. Di samping itu, PT Krakatau Steel juga menjadi pemegang saham
industri besi cor Tutut bernama PT Citra Industri Logam Mesin Persada,
bersama Yayasan Tiara yang diketuai Tutut sendiri (Republika , 18 Okt.
1995; Tiras , 23 Nov. 1995: 38; Swa, 5-18 Juni 1997: 45; ).

Berarti, sebagian modal pabrik baja itu, berputar-putar di situ-situ juga.

Koneksi-koneksi PT Pindad:
-------------------------------------------
Kalau Tutut,  Titiek, dan Tommy bisa menjalin hubungan bisnis yang mesra
dengan perusahaan-perusahaan resmi di bawah payung BPIS, mengapa paman
mereka, Probosutejo, harus tinggal di luar gelanggang sebagai penonton
saja?

Ternyata memang tidak. Lewat PT Mercu Buana yang dipimpinnya, Probosutejo
juga menjalin hubungan bisnis dengan PT Siemens Indonesia, yang ikut
dimiliki oleh PT Pindad dan PT Gunanusa Utama Fabricators. Padhal, PT
Gunanusa itu sendiri adalah usaha patungan antara Probosutejo dan Iman
Taufik, pimpinan kelompok Tri Patra.

Sedangkan Tri Patra sendiri,  sejak 1989 berpatungan dengan Bimantara dan
kelompok Citra Lamtorogung Persada dalam PT Trihasra Bimanusa Tunggal, yang
kecipratan mega-proyek pipa minyak Pertamina di Jawa sepanjang 560 Km,
bernilai 306 juta dollar AS (CISI, 1997: 451-452, 1182-1183; Forum Keadilan
, 23 Juni 1994: 26-27).

Berarti, kembali lagi modal salah satu perusahaan di bawah koordinasi BPIS,
berputar-putar di sekitar anggota keluarga Cendana dan antek-anteknya.

Selain contoh di atas, Ir. M.N. Besari, abang tertua dari Nyonya Ainun
Besari-Habibie, juga merupakan pemegang saham PT Meta Epsi Engineering.
Inilah induk perusahaan kelompok Medco, di mana Indra Rukmana dan Siswono
Yudohusodo ikut menjadi pemegang saham. Perusahaan ini pun ikut menjadi
pemasok peralatan listrik PT Pindad dan IPTN (Kompass Indonesia, 1988;
Divisi Riset Majalah Pilar , 1998).

Koneksi PT Boma Bisma Indra:
-------------------------------------------
BUMN pembuat mesin dan alat-alat berat ini, termasuk dalam 10 perusahaan di
bawah koordinasi BPIS yang dipimpin Habibie. Perusahaan negara ini,
berkongsi dengan PT Citra Patenindo Nusantara milik Tutut dan sebuah
perusahaan lain, PT Eramina Kencana dalam membangun terminal minyak baru di
pelabuhan Wayame di Ambon, Maluku. Pembangunan proyek senilai Rp 45 milyar
itu diselesaikan dalam tempo 1051 hari mulai dari tanggal 16 Juli 1991
hingga 2 Juni 1994 (Warta Ekonomi , 12 Sept. 1994: 16).

Korupsi, kolusi, dan nepotisme di ICMI:
-------------------------------------------------------
Ketika menjadi Ketua Umum ICMI, Habibie telah berulangkali berkolusi dengan
Suharto dengan mengatasnamakan umat Islam di Indonesia. Bentuk kolusi yang
paling ringan adalah fasilitas khusus bagi Yayasan Abdi Bangsa, pemilik PT
Abdi Bangsa yang menerbitkan harian Republika,  di mana Suharto menjadi
pelindung.

Padahal, ketika majalah Info Bisnis   melakukan hal yang sama, yakni
menjual saham penerbitnya, PT Info Jaya Abadi, khusus kepada keluarga besar
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), langkah itu ditegur oleh Ketua
Bappepam, Bacelius Ruru (Forum Keadilan , 29 Sept. 1994: 83).

Memang, boleh-boleh saja Suharto dan isterinya, Tri Sutrisno, Sudharmono,
seta BJ Habibie dan isterinya, masing-masing hanya memiliki selembar saham
PT Abdi Bangsa senilai Rp 5000, sementara mayoritas saham penerbit
Republika   itu dikuasai oleh ICMI dan Koperasi Karyawan HU Republika,
seperti ditulis Republika , 28 Mei lalu.

Namun kekuasaan Suharto & Habibie di perusahaan penerbit koran itu, tentu
saja melebihi nilai nominal sahamnya. Kalau tidak, mengapa PT Abdi Bangsa
boleh menjual sahamnya secara langsung, di luar jalur Bursa Saham, dan
diskriminatif pula, yakni hanya kepada warganegara Indonesia yang beragama
Islam? Bukankah itu hanya mungkin dengan persetujuan -- paling tidak,
pengetahuan -- Menteri Penerangan Harmoko dan Menteri Keuangan Mar'ie
Muhammad waktu itu?

Padahal, ketika majalah Info Bisnis   melakukan hal yang sama, yakni
menjual saham penerbitnya, PT Info Jaya Abadi, khusus kepada keluarga besar
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), langkah itu ditegur oleh Ketua
Bappepam, Bacelius Ruru (Forum Keadilan , 29 Sept. 1994: 83).

Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi, apabila satu kelompok minoritas di
Indonesia -- Cina atau Kristen -- berusaha menerbitkan sebuah koran dengan
menjual saham khusus kepada warganegara Indonesia yang keturunan Cina atau
beragama Kristen.

Sekarang soal nepotismenya. Jabatan ketua Yayasan Amal Abadi Beasiswa
Orangtua Bimbing Terpadu (ORBIT) yang bernaung di bawah ICMI, diserahkan
pada dokter Nyonya Hasri Ainun Habibie yang kebetulan, isteri Ketua ICMI
waktu itu (Prospek , 19 Des. 1992: 34). Di kalangan wartawan Muslim di
Jakarta, Yayasan Orbit cukup dikenal, karena yayasan itu dapat memberi
rekomendasi potongan harga tiket pesawat Garuda dan berbagai kemudahan
lain.

Di awal 1996, Yayasan Orbit telah berhasil mengisi koceknya sejumlah dua
milyar rupiah dengan merogoh kas semua bank pemerintah (Bapindo, BRI, Bank
Exim, BDN, BBD, BTN, dan BNI 46), serta sejumlah bank swasta, yakni Bank
Anrico (yang baru saja dibubarkan), Bank Bukopin, Bank Intan, Bank
Muamallat, Bank Nasional, Bank Nusa, dan Bank Papan Sejahtera. Di awal 1996
itu, kerjasama sedang dijajaki dengan sepuluh bank swasta lain, seperti
Bank Angkasa, Bank Duta, Bank Danamon, Bank Dwipa, BCA, BII, Bank Lippo,
Bank Universal, Bank Victoria, dan Bank Umum Nasional (Jawa Pos , 24 April
1996; Forum Keadilan , 1 Jan. 1996: 107).

Seperti yang kita ketahui, BCA, Bank Danamon, Bukopin, Bank Duta, BUN, Bank
Papan Sejahtera, dan Bank Universal, dikuasai oleh klik Suharto melalui
keluarga Liem Sioe Liong, tiga anak Suharto (Tutut, Sigit, dan Titiek), Bob
Hasan, dan keluarga Djojohadikusumo. Makanya, semakin banyak tumpah tindih
kekayaan yayasan Suharto yang satu dengan yang lain, melalui kegiatan
pencarian dana Yayasan Orbit ini.

Yayasan Dompet Dhuafa Republika, lebih kaya lagi, karena di tahun 1996
yayasan ini telah berhasil meraup fulus sebesar Rp 4 milyar dari sejumlah
donor yang tak diidentifikasi (Forum Keadilan , 8 Sept. 1997: 97).

Kekuasaan Habibie -- sebagai tangan kanan Suharto -- di yayasan-yayasan
ICMI sangat besar. Dialah yang mencoret Parni Hadi dari jabatan Direktur
Produksi PT Abdi Bangsa, dan menggolkan Beddu Amang yang juga Bendahara
ICMI dan Ketua Presidium KAHMI (Keluarga Alumni HMI), menjadi komisaris
perusahaan penerbit harian Republika   itu, sekaligus Ketua Yayasan Abdi
Bangsa. Dengan demikian, klik pendukung Suharto di lingkungan ICMI juga
semakin solid. Sebab Beddu Amang juga komisaris perusahaan keluarga
Bustanil Arifin, PT Bormindo Nusantara, bersama A.R. Ramly yang juga salah
seorang komisaris PT Astra International (Jakarta Post, 18 Febr. 1994;Forum
Keadilan , 8 Sept. 1997: 97).

Untuk menarik mahasiswa Indonesia di luar negeri yang beragama Islam masuk
menjadi anggota ICMI, di beberapa tempat ada pemikat berupa potongan tarif
tiket pesawat Garuda untuk pulang ke Indonesia. Di Australia, hal itu juga
berlaku bagi anggota 'wadah tunggal' di bawah pembinaan KBRI, yakni PPIA.
Padahal, keagenan Garuda di AS dan Australia baru-baru ini dialihkan kepada
PT Antarini Mitra Sejati milik Ibu Siti Sutina, yang mengaku adik
almarhumah Nyonya Tien Suharto.

(bersambung)