SiaR--> SEGERA KUBUR ORDE BARU DAN BANGUN ORDE DEMOKRATIS KERAKYATAN (2/2)

[SiaR News Service <siar@minihub.org>]

> Apparently-to: SiaR@mole.gn.apc.org
> From: CSVI/GPDI <peace@xs4all.nl>

SEGERA KUBUR ORDE BARU DAN BANGUN ORDE DEMOKRATIS KERAKYATAN (2/2)

(oleh : dr. R. Ciptaning P.) *

Sistim, rezim diktaktor dan  aparatus orde baru adalah satu paket
komplotan yang pada bulan Mei kemarin seharusnya secara konsekwen di
tumbangkan. Namun ternyata sistim dan aparatus orde baru tetap tersisa
dan berkuasa setelah serangkaian peristiwa-peristiwa besar dalam
perubahan yang berpuncak menjelang akhir bulan Mei. Kepala negara
boleh diganti dari Soeharto ke Habibie (habis bicara bingung) tapi
sistim orde baru  dan aparatus tetap dipertahankan agar rakyat tetap
dikuasai dalam satu paket tipu muslihat diktaktor Soeharto yang
dilakukan secaara legal.

Susunan MPR dan DPR tetap orang-orang yang dihasilkan oleh seleksi
Orde Baru dan Rezim Soeharto. Susunan kabinet Habibie adalah
orang-oang Soeharto yang sekarang diberi nama Kabinet Reformasi. Tap
MPR, Hukum dan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan Soeharto
tetap diberlakukan. Beberapa reformasi diberlakukan bukan untuk
merubah landasan filosofi, ekonomi dan politik bernegara yang sudah
hancur dengan menggantikan landasan tersebut dengan sistim yang pro
rakyat dan demokratis kemudian mempersiapkan sebuah program ekonomi
politik yang menguntungkan bagi kehidupan ekonomi politik rakyat,--
namun lebih sebagai program-program yang berwatak politis untuk
mempersiapkan rangkaian tipu muslihat baru, yang merupakan kelanjutan
dari tipu muslihat yang dilancarkan sebelumnya.

Sementara kekuatan sisa-sisa orde Baru menyusun kembali tipu muslihat
mereka, rakyat semakin terperosok dalam penderitaan. Jutaan orang
sekarang menjadi pengangguran baru dan akan menyusul jutaan lainnya.
Dalam tempo singkat yang akan datang kemiskinan merajalela, ekonomi
semakin terpuruk pada kubangan kehancuran. Pemerintahan Habibie yang
baru tidak berhasil mendapat dukungan dan kepercayaan masa rakyat dan
semakin lama semakin tidak populer dimata internasional. Habibie
bukannya menyiapkan jalan keluar bagi persoalan rakyat melainkan
semakin menyeret rakyat dalam permainan kapitalisme internasional. IMF
dan World Bank cukup beralasan untuk tidak segera membantu program
Habibie karena tidak ada perubahan yang mendasar dilakukan oleh
pemerintahan Habibie yang bisa berarti bagi penyelamatan 200 juta
rakyat yang terancam kelaparan.

Kekuatan-kekuatan Soehartois dan sisa-sisa Orde baru semakin
memperburuk keadaan.  Mereka tidak menginginkan sebuah pengadilan
tuntas bagi Soeharto, dan masih berusaha menyelamatkan Soeharto.
Sejarah bangsa ini akan terus mengalir melewai celah dan hambatan yang
akan menentukan proses perjuangan rakyat.   Keadaan seperti sekarang
justru mempersiapkan jalan bagi sebuah revolusi,--sebuah kata yang
menakutkan bagi semua elemen orde baru yang selama 32 tahun hidup
mapan dan berkecukupan bahkan berlebihan. Seharusnya kita sadar bahwa
revolusi sebagai sebuah tuntutan sejarah, cepat atau lambat pasti akan
datang. Ia akan membelah dua sisi yang saling berhadap-hadapan secara
radikal. Segala usaha untuk konsesi dan moderasi hanya akan
berhadapann dengan revolusi itu sendiri.

Hanya ada dua pilihan skenario dalam kenyataan sejarah esok yang akan
membelah rakyat sipil maupun militer. Pilihan pertama adalah mereka
yang masih ingin mempertahankan orde baru sebagai sebuah sistim
(stelsel ) penindasan lama yang walaupun telah hancur, dicoba
diperbaiki agar berguna bagi kepentingan mereka yaitu mempertahnan
kekuasaan. Mereka adalah Kaum Soehartois, Komplotan Habibie, mereka
yang telah merebut jalan reformasi dari tangan para pejuang reformasi
sendiri. Jalan yang mereka pakai adalah melakukan reformasi sesuai
dengan kebutuhan ekonomi dan politik komplotan penguasa elit dan
tekanan internasional. Reformasi tersebut adalah tambal sulam atas
nama kebutuhan rakyat  dengan demagogi reformasi damai yang lebih
mencerminkan ketakutan akan keruntuhan Orde Baru tersebut secara
radikal. Jalan keluar mereka adalah Sidang Istimewa yang dilakukan
oleh orang-orangnya Soeharto di dalam MPR/DPR sebagai sebuah tipu
muslihat untuk cari aman dan tetap mempertahankan sistim dan perangkat
Orde Baru. Muslihat berikutnya adalah konsolidasi kekuatan orde baru
untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan kembali, atau mungkin akan
mengembalikan kekuasaan ketangan Soeharto lagi. Jelas ! Skenario
mereka adalah untuk memperpanjang penderitaan rakyat atau malah
menyeret kembali ke dalam kubangan orde baru yang berumur 32 tahun ala
Soeharto, dengan  munculnya seorang figur militer. Sebagai penyelamat
bangsa seperti 32 tahun yang lalu.

Skenario kedua adalah skenario yang diperankan oleh massa rakyat yang
selama ini berjuang untuk keluar dari penindasan, yaitu melanjutkan
perjuangan revolusioner yang telah dibuka oleh mahasiswa dan
intelektual. Keharusan untuk memenuhi tuntutan rakyat yaitu
segala-galanya adalah dari dan untuk rakyat serta hanya bisa
dijalankan oleh rakyat. Langkah bagi skenario ini adalah rakyat
merebut kekuasaan secara paksa dari tangan penguasa penguasa ilegal.
Secara paksa berarti tanpa toleransi dan kompromi rakyat yang akan
memimpin dan melakukan perebutan kekuasaan tersebut. Cara ini adalah
untuk segera bisa membangun landasan baru bagi kepentingan rakyat,
bangsa dan negara ini dan segera menyiapkan proram-program pemulihan
ekonomi rakyat yang paling pokok.

Program-program ekonomi ini akan dikontrol langsung oleh rakyat, hanya
bila Kedaulatan Rakyat berjalan sepenuhnya tanpa ada manipulasi dan
bersih dari sisa-sisa sistim dan elemen Orde Baru. Cara dan skenario
kedua inilah yang bernama revolusi. Revolusi yang dilakukan oleh
seluruh rakyat karena terdesak untuk segera membangun sebuah sistim
baru yang dijalani oleh rakyat dan mendapat dukungan penuh dari
seluruh rakyat untuk segera mengatasi persoalan ekonomi rakyat. Cara
dan skenario ini sebenarnya telah mendapatkan bentuknya dalam  tuntuan
Reformasi Total. Dalam tindakan berbentuk aksi-aksi yang berkelanjutan
dikalangan pemuda dan mahasiswa hampir disetiap kota besar. Aksi-aksi
pengambil-alihan tanah oleh kaum tani di Sumatra Selatan, Sumatra
Utara, Lampung, Jawa Barat dan Jawa Timur serta Jakarta Barat. Massa
rakyat mengambil alih untuk berproduksi. Mahasiswa menduduki DPRD
setempat menuntut pejabat-pejabat korup untuk mundur dari jabatan.
Kelompok Pendukung Megawati mengambil alih dan menduduki kantor-kantor
PDI Suryadi, semakin lama partisipasi aktif rakyat akan semakin luas
dan semakin tinggi tuntutannya. Semua ini berlangsung karena Rakyat
tidak percaya terhadap sistim lama yang dijalankan oleh Pemerintahn
baru Habibie. Sistim dan Pemerintaha yang idak segra menjawab
persoalan pokok rakyat yaitu penyelesaian persoalan ekonomi fasar
rakyat Inilah Jalan Revolusi Demokratik yang menjadi keharusan sejarah
bangsa ini. Revolusi yang pernah tertunda selama 32 tahun oleh Rezim
diktaktor Soeharto. Cepat atau lambat Revolusi yang dipimpin oleh
Soekarno akan kembali menemukan bentuknya

Sebetulnya kedua cara dan skenario tersebut dalam kenyataaannya sedang
berjalan bersamaan  walaupun terpisah dan berbeda muaranya

MEMBANGUN ORDE DEMOKRATIS DAN KERAKYATAN

Dalam pengalaman gerakan sejarah perubahan , yang dialami oleh bangsa
ini terutama dalam minggu-minggu terakhir ini sewajarnyalah dapat
disimpulkan apa yang menjadi tuntutan rakyat dalam perjuangan massa
yang berhasil mendesak mundur Soeharto,--yaitu kedaulatan rakyat.
Kedaulatan rakat ini juga yang secara implisit maupun eksplisit ada
dalam otak dan sanubari para pelopor mahasiswa pemuda yang berjuang di
setiap kota. Kedaulatan rakyat inilah yang diharapkan akan menjalankan
demokrasi yang sejati. Tuntutan akan kedaulatan rakyat yang dibawa
oleh mahasiswa dan pemuda dalam rangkaian perjuangan ini adalah
counter tehadap sistim diktaktor orde baru di bawah Jenderal Soeharto.
Kedaulatan rakyat inilah yang murni menjadi poros penggerak dari setiap
gerakan selama32 tahun. Kedaulatan rakyat berarti rakyat yang aktif
berjuang dan merebut kedaulatannya dari tangan sang diktaktor Soeharto.

Setelah itu rakyat pulalah yang akan membangun dan menjalankan negara
ini. Rakyat yang harus segera membangun landasan filosofi/ideologi,
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, --berlandaskan
kepentingan rakyat. Rakyat pulalah yang akan membuat program, menjalani dan
mengawasi dari tingkatan nasional sampai desa, kampung, RT, RW-nya, agar
semua berguna buat rakyat.

Sistim Orde baru harus sudah dikubur habis. Rakyat harus melahirkan
sebuah Orde yang berbasiskan pada kepentingan bersama. Maka Orde Baru
diganti dengan Orde Demokrasi Kerakyatan, yang berarti pemerintahan
demokratis untuk sebuah masyarakat demokratis yang dijalankan oleh
rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Efisiensi dan efektifitas
partisipasi rakyat ini harus di jalankan oleh lembaga-lembaga
pemerintahan/lembaga-lembaga legislatif rakyat secara menyeluruh.

Lembaga rakyat yang terpenting adalah berdirinya Dewan-dewan
Pembebasan Rakyat yang bersih daari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang
ada dalam sisa-sisa orde baru. Dewan-dewan Pembebasan Rakyat yang
independen ini sebagai wadah demokrasi rakyat untuk menjalankan roda
pemerintahan rakyat sementara. Sementara disini adalah sebelum
dewan-dewan rakyat ini melaksanakan sebuah pemilihan umum yang
demokratis. Dewan-dewan Pembebasan rakyat tersebut harus didirikan
atas inisiatif rakyat disemua wilayah dari RT, RW, Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten, Kotamadya, Propinsi sampai Nasional. Dewan dewan
tersebut harus didirikan ditingkatan pabrik, kantor maupun kampus dan
sekolahan. Semuanya ada dibawah kekuasaan Dewan dewan Pembebasan
Rakyat. Demikian halnya dengan Tentara, ia harus menjadi satu dengan
rakyat dan memiliki fungsi bersama dalam hankam. Tentarapun berhak dan
berkewajiban bekerja dalam sektor produksi bersama rakyat bahkan
sebelumnya membantu mangambil alih alat-alat produksi untuk dijalankan
oleh rakyat. Peran tentara sebagai pengabdi rakyat hanya bisa berjalan
jika DWIFUNGSI di hapuskan dan ABRI profesional benar-benar tunduk
pada supremasi politik sipil yang demokratis kerakyatan.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh dewan rakyat  ini bukan
Sidang Istimewa atau Pemilu tapi segera memobilisir hak Rakyat untuk
mengambil alih kembali alat-alat produksi : tanah pertanian dan
perkebunan serta pabrik,  yang dirampas oleh Orde Baru Diktaktor
Soeharto sekeluarga. Rakyat juga berhak untuk mengambil alih semua
aset harta Soeharto sekeluarga (yang ada saham keluarga Soeharto)
untuk kepentingan umum (Bank, Perumahan, Rumah sakit dll) Pengambil
alihan tersebut dilindungi dan diawasi oleh Dewan Pembebasan Rakyat
setempat atas nama rakyat. Alat-alat produksi tersebut di jalankan
untuk segera bisa menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat setempat.
Dan tugas dewan  memobilisir modal untuk engembangan usaha rakyat.

Ekonomi harus berlandaskan pada gorong royong dan koperasi.
Modernisasi disektor pertanian dan industri pada langkah awal adalah
bertujuan memberikan makan  dan memenuhi kebutuhan pokok lainnya.
Modal swasta dalam negeri dan Investasi asing hanya boleh beroperasi
di Indoensia  sejauh  dapat dikontrol dan berguna buat poros-poros
kooperasi rakyat. Pinjaman Hutang sejauh tidak mengikat, dan diadakan
pemutihan terhadap hutang Indonesia selama ini. Hal yang mendesak bagi
rakyat selain sembako adalah fasilitas pendidikan dari tingkatan dasar
sampai perguruan tinggi harus disubsidi oleh negara dan demikian
halnya dengan kesehatan. Sehingga bahan makanan cukup, pendidikan dana
kesehatan gratis.

Sambil berjalan Dewan-dewan mencabut semua undang-undang, aturan Tap
MPR, semua kebijakan yang selama ini anti rakyat dan tidak sesuai
dengan Pancasila dan UUD 45 yang sejati. Semua produk Orde Baru yang
menyokong penindasan harus di musnahkan. Dewan-dewan juga segera
menyiapkan pengadilan yang bersih dan terbuka bagi diktaktor Soeharto.

Setelah itu Dewan-dewan rakyat mempersiapkan sebuah pemilu yang
demokratis dimana semua partai apapun ideologinya asal mendukung Orde
Demokrasi dan Kerakyatan boleh berdiri dan ikut dalam Pemilihan Umum.
Demikianlah cita-cita sejarah untuk membangun masyarakat adil dan
makmur harus ditempatkan dalam perjalanan revolusioner, atau cita-cita
tersebut hanya akan menjadi sebuah demagogi belaka dari sebuah kelas
berkuasa.

* dr. R. Ciptaning P. Koordinator Komite Pendukung Megawati-KPM,
seorang dokter yang sedang kehilangan hak prateknya dan pernah
menginap dalam tahanan Orde Baru-Soeharto, dan merasakan berada
di ruang interogator BIA, sebagai konsekuensi dari perjuangan
sebuah keyakinan.