SiaR-->XPOS: GERILYA POLITIK JENDERAL WIRANTO

[SiaR News Service <siar@minihub.org>]

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 26/I/27 Juni - 3 Juli 98
------------------------------

GERILYA POLITIK JENDERAL WIRANTO

(PERISTIWA): Apa saja strategi militer untuk tetap mempertahankan
dominasi politiknya? Jenderal Wiranto pun melakukan "pembersihan" faksi
Prabowo. Akankah ambisi Wiranto menjadi "orang nomor satu" kesampaian?

Jenderal Wiranto tampaknya tak mau buang-buang waktu. Bagai striker
sepak bola nan handal, Panglima ABRI itu dengan sigap melakukan
manuver-manuver di tengah ketidakpastian politik sekarang ini. Pekan
lalu, misalnya, Wiranto melakukan "pembersihan" sejumlah perwira tinggi
yang selama ini dikenal dekat dengan seteru utamanya, Letjen Prabowo
Subianto.

Yang terkena pembersihan, antara lain, Mayjen Sjafrie Sjamsuddin
(Panglima Kodam Jaya) dan Mayjen Kivlan Zen (Kepala Staf Kostrad).
Kedua "orang dekat" Prabowo itu terpaksa masuk kotak. Sjafrie dipindah
ke pos Asisten Teritorial Kasum ABRI, sedangkan Kivlan menjadi Pati
Mabes Angkatan Darat.

Pencopotan Sjafrie sebenarnya sudah dipersiapkan Wiranto sejak lama,
menyusul pencopotan Prabowo dari jabatan Pangkostrad. Alasannya,
Sjafrie dianggap gagal mengatasi kerusuhan yang melanda ibukota, 13-14
Mei lalu. Perwira kelahiran Sulawesi Selatan juga diisukan terlibat
aksi penculikan sejumlah aktivis pro-demokrasi, awal tahun ini.

Awalnya, langkah pembersihan Wiranto itu sempat tertahan. Pasalnya,
kata seorang pengamat politik, "Saat itu, Sjafrie masih dilindungi
Habibie." Tapi, rupanya tekanan politik terhadap Habibie makin kuat,
hingga ia tak kuasa lagi mempertahankan Sjafrie. Lalu, pos-pos
strategis yang lowong tadi diisi Wiranto dengan orang-orangnya. Jabatan
Pangdam Jaya, misalnya, diserahkan kepada Mayjen Djaja Suparman (Akabri
1972). Sedangkan pos Kepala Staf Kostrad dipegang Mayjen Ryamizard
Ryacudu, menantu mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.

Gerakan Wiranto tak hanya sebatas intern ABRI. Lewat operator politik
utamanya, Kassospol ABRI Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, faksi Wiranto
terus melakukan gerilya politik. Pekan lalu, misalnya, Wiranto dan
sejumlah petinggi ABRI lainnya menyerahkan draft konsep reformasi versi
ABRI kepada Habibie. 

Dalam konsep reformasi, yang kabarnya digodok 35 perwira tinggi, itu
ABRI mengajukan agenda politik yang berbeda dengan yang digariskan
Presiden Habibie. Misalnya, ABRI menghendaki Sidang Istimewa MPR
digelar Oktober tahun ini. Padahal, kesepakatan Habibie dan pimpinan
DPR acara itu akan diselenggarakan Desember 1998. Selain itu, ABRI
mengagendakan pemilu diselenggarakan Maret tahun depan, lebih cepat dua
bulan dari kehendak Habibie.

Yang menarik, ABRI menuntut "peninjauan" Ketetapan MPR No. V/1998
tentang pelimpahan kekuasaan negara kepada presiden. Dulu, Ketetapan
MPR itu sempat ramai diperdebatkan karena memberikan kekuasaan besar
kepada presiden dalam memerintah negara. Bila ketetapan itu kelak
dicabut, bargaining position ABRI terhadap presiden tentunya menjadi
lebih besar. Ketetapan MPR lainnya yang dituntut pencabutannya adalah
Tap No. IV/1998 tentang pengangkatan Soeharto sebagai presiden, dan Tap
MPR No. VI/1998 yang mengangkat Habibie sebagai wakil presiden.

Ketika membaca konsep reformasi ABRI itu, kabarnya, Habibie sempat
grogi, karena merasa posisinya makin terjepit. Di satu sisi ia harus
mengambil simpati rakyat, tapi di pihak lain ia tak kuasa menolak
tuntutan pimpinan ABRI. Sudah jadi rahasia umum, selama ini pengaruh
Jenderal Wiranto cukup besar dalam menentukan berbagai kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah Habibie. Bahkan, kata pengamat politik tadi,
"Secara de facto, presiden Indonesia sekarang ini adalah Wiranto, bukan
Habibie."

Pendapat itu ada benarnya, jika kita mengamati perkembangan politik
akhir-akhir ini. Banyak kebijakan pemerintah Habibie yang didikte
pimpinan ABRI. Contoh paling mencolok, tentu saja, peristiwa pergantian
Jaksa Agung beberapa waktu lalu. Pencopotan Soedjono C. Atmonegoro,
lalu digantikan Letjen Andi Muhamad Ghalib - sebelumnya menjabat Oditur
Jenderal ABRI, tak lepas dari campur tangan Panglima ABRI Jenderal
Wiranto. (lihat Xpos, No.25/I)

Tak hanya itu. Campur tangan ABRI juga terjadi dalam perumusan revisi
undang-undang politik yang sedang digodok Tim Depdagri - di bawah
pimpinan Prof. Ryass Rasyid. Hampir semua anggota tim perumus bermaksud
berpendapat bahwa sebaiknya seluruh anggota DPR mendatang dipilih lewat
pemilu. Dengan begitu, jatah kursi ABRI dihilangkan. Mendengar itu,
para pimpinan ABRI tentu saja tak senang, lantas menelpon Mendagri
Syarwan Hamid. Akhirnya, diputuskan jatah kursi ABRI tetap
dipertahankan, meski dikurangi menjadi 50 kursi. Sedangkan jatah di
DPRD disesuaikan dengan jumlah anggota yang ada di daerah setempat.

Meski jatahnya di parlemen berkurang, tak berarti peran politik kaum
serdadu itu berkurang. Malah, belakangan tanda-tanda dominasi militer
justru makin menguat. Sejumlah jabatan yang sudah "diserahkan" kepada
sipil, kini direbut lagi. Contohnya, pos Jaksa Agung tadi.

Selain itu, sejumlah jabatan gubernur, terutama untuk wilayah basah,
kembali menjadi incaran para perwira ABRI. Kalimantan Timur, misalnya,
kini dipimpin Brigjen Suwarna Abdul Fatah. Padahal, sudah beberapa
periode terakhir propinsi penghasil minyak dan kayu hutan itu dipimpin
pejabat sipil. Sebelumnya, Mayjen Rizal Nurdin juga dilantik sebagai
Gubernur Sumatera Utara, dan Laksamana Muda Fredi Numberri jadi
Gubernur Irian Jaya.

Sampai saat ini, tercatat hampir separoh propinsi dipimpin para perwira
ABRI, baik yang masih aktif maupun sudah purnawirawan. Belakaangan,
nama-nama perwira tinggi bertebaran dalam daftar calon pemilihan
gubernur di beberapa daerah. Sejak lama, jabatan gubernur merupakan
salah satu "tugas karya" para perwira tinggi ABRI. Di awal Orde Baru,
sebagian besar propinsi justru dipimpin perwira militer. Pos lain yang
juga kerap diincar adalah jabatan eselon satu di departemen atau
instansi pemerintah lainnya. Sebab, selain menghasilkan banyak uang,
jabatan-jabatan tersebut jelas efektif untuk mengontrol stabilitas
politik.

Selain itu, ABRI menempati lebih dari 60% Ketua DPD Golkar. Meskipun
dalam retorika ABRI ingin Golkar mandiri.

Memang, belum jelas benar apakah makin besarnya "minat" para perwira
tinggi duduk di pos gubernur atau dirjen itu merupakan instruksi Mabes
ABRI, atau keinginan pribadi semata? Tapi, apapun motifnya, kita pantas
khawatir militerisme akan kembali mendominasi pentas politik nasional.
(*)

------------------------------
Berlanganan XPOS secara teratur
Kirimkan nama dan alamat Anda
ke: ekspos@hotmail.com