SiaR-->XPOS: BILA SERDADU IKUT PEMILU

[SiaR News Service <siar@minihub.org>]

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 26/I/27 Juni - 3 Juli 98
------------------------------

BILA SERDADU IKUT PEMILU

(PERISTIWA): Pemerintah memutuskan ABRI tetap mendapat kursi di
parlemen. Apa untung-ruginya tentara ikut pemilu?

Para perwira ABRI, bisa jadi, merupakan kaum serdadu paling beruntung
di dunia. Berbagai hak istimewa mereka punya. Salah satunya, jatah
kursi di parlemen bagi para perwira aktif. Semula jatah itu berjumlah
100 kursi, seperlima anggota DPR. Lalu, dikurangi menjadi 75 kursi. Dan
kini, berdasarkan rumusan Tim Departemen Dalam Negeri, jatah itu
menjadi 50 kursi. "Jatah kursi diberikan karena ABRI tak ikut dalam
pemilu," jelas Ketua Tim Depdagri, Prof. Ryass Rasyid.

Tak ada hal baru dari penjelasan tersebut. Alasan itu pula yang selalu
dilontarkan para petinggi ABRI setiap kali ditanyakan soal jatah kursi
di DPR. Tapi, mengapa anggota ABRI tak diijinkan ikut pemilu?
"Bisa-bisa ABRI nanti terpecah-pecah," begitu jawaban yang selalu
diulang-ulang pimpinan ABRI. Maksudnya, jika ABRI ikut memilih atau
dipilih dalam pemilu, dikhawatirkan aspirasi politik mereka akan
mengikuti partai-partai politik yang saling bersaing di pentas
nasional.

Argumen itu tak sepenuhnya benar. Buktinya, saat anggota ABRI ikut
memilih di Pemilu 1955 tak berpengaruh bagi kekompakan ABRI. Kalaupun
ada perpecahan, itu disebabkan ambisi pribadi para komandan pasukan.
Contoh paling mencolok adalah Peristiwa 17 Oktober 1952. Saat itu,
sepasukan tentara bersenjata lengkap, termasuk beberapa tank militer,
mengepung istana negara. Rupanya, komandan pasukan itu tak menyetujui
keputusan Presiden Soekarno mengangkat Kolonel Bambang Utoyo sebagai
Kepala Staf Angkatan Darat.

Konflik internal di tubuh ABRI sekarangpun punya warna serupa,
disebabkan pertentangan antar "faksi Wiranto" dengan "kubu Prabowo".
Kedua jenderal itu saling berebut pengaruh, demi memuluskan ambisi
politiknya masing-masing.  Jadi, jelaslah perpecahan yang terjadi di
ABRI sama sekali tak ada hubungannya dengan partai politik, apalagi
pemilu.

Di negara-negara demokratis, semua anggota militer ikut memilih dalam
pemilu. Yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota parlemen juga
diijinkan, tentunya dengan syarat keluar dulu dari kesatuannya alias
pensiun. Maklum, dalam sistem demokratis umumnya militer dilarang
mencampur-aduk urusan militer dengan politik.

Kalau begitu, mengapa ABRI tak mau ikut dalam pemilu? Ada dua
kemungkinan. Pertama, tidak berani, karena merasa tak cukup punya
kemampuan bermain politik secara fair. Atau kemungkinan lain, kaum
serdadu itu tak mau melepaskan hak istimewa yang telah dinikmatinya
selama ini. Jadi, buat apa susah-susah bertarung dalam pemilu, kalau
punya jatah kursi di parlemen. Berkat hak istimewa itulah para petinggi
ABRI mempertahankan dominasinya dalam perpolitikan nasional.

Keadaan itu tentu saja tak membantu reformasi sistem politik nasional.
Karena, bagaimanapun, jatah kursi ABRI itu paling tidak memperkecil
peluang politisi profesional untuk berkiprah di parlemen. Lagipula,
bukankah sistem politik yang sehat harus dibangun berdasarkan
persaingan sehat dan adil, bukan jatah-jatahan. (*)

------------------------------
Berlanganan XPOS secara teratur
Kirimkan nama dan alamat Anda
ke: ekspos@hotmail.com