[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
SiaR-->XPOS: KAPAN MEGA LEPAS BEBAN SEJARAH?
Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 26/I/27 Juni - 3 Juli 98
------------------------------
KAPAN MEGA LEPAS BEBAN SEJARAH?
(POLITIK): Massa berjejal-jejal ikuti haul Bung Karno di Blitar.
Keluarga Bung Karno tampil minta pencabutan aturan-aturan yang
"memenjarakan" Soekarno.
Puluhan ribu orang bertumpah ruah di depan rumah adik kandung Bung
Karno di Blitar akhir Sabtu, seminggu yang lalu. Massa dari berbagai
penjuru tanah air sengaja datang ke rumah almarhumah Ny Wardoyo di Jl.
Sultan Agung Blitar tersebut hanya untuk mengikuti peringatan yang ke
28 wafatnya presiden I, Ir Sukarno.
Massa mengelu-elukan kehadiran anak-anak mantan presiden itu, terutama
di saat mereka menyampaikan pidato-pidato politiknya. Rachmawati,
Sukmawati maupun Megawati ikut berpidato. Tampak hadir pula dalam haul
tersebut Roeslan Abdulgani, Permadi dan sejumlah tokoh masyarakt
termasuk pimpinan PDI Perjuangan dan tokoh-tokoh PNI.
Yang menarik dari pidato-pidato anak-anak Soekarno yang gegap gempita
itu, yaitu munculnya sejumlah gugatan terhadap perlakuan Orde Baru
terhadap bapaknya. Selain tentunya mengecam sejumlah peristiwa yang
terjadi belakangan ini dinilai telah memalukan bangsa Indonesia. Yaitu,
penjarahan, pembakaran maupun perkosaan.
Anak-anak Soekarno menggugat ketidakadilan perlakuan regime Soeharto
terhadap bapaknya. Bahkan Rachmawati secara terus terang minta kepada
pemerintahan Habibie untuk segera menghapus semua produk hukum MPRS
yang mengekang kemerdekaan Soekarno yang menjadikan proklamator itu
sebagai tahanan politik hingga hembusan nafasnya yang terakhir.
Ketetapan tersebut misalnya Tap MPRS No 33, dan No 36.
Kontan saja, massa yang hadir pada acara itu menyambut Rachma dengan
applaus dan teriakan persetujuan. Begitu juga tampilnya Megawati
berpidato mendapat sambutan luar biasa. Pidato himbuan yang berkesan
dewasa dan ngemong itu ditanggapi massa dengan tepuk tangan bersetuju.
"Jangan merusak, jangan menjarah. Karena perbuatan itu merusak sendi
persatuan dan kesatuan bangsa", himbau Mega.
Memang, haul kali ini bukanlah sekedar haul para pendukung setia
Soekarno. Tapi juga dijadikan ajang konsolidasi PDI pro-Mega. Lihat
saja, puluhan ribu massa yang hadir, sebagian besar mereka beratribut
PDI pendukung Mega. Ikat kepala, kaos, bendera dan spanduk, semuanya
bernuansa mendukung Megawati. Walaupun, atribut PNI juga masih tampak
bertebaran.
Jelasnya, acara haul ini memang sangat bernuansa politis bagi keluarga
Bung Karno. Selain untuk upacara penghormatan terhadap almarhum
Soekarno, tentu juga untuk menunjukkan kepada penguasa baru tentang
besarnya pengaruh Soekarno dalam masyarakat.
Hanya saja, "amunisi" itu tidak digunakan dengan baik oleh keluarga
Soekarno untuk mengedepankan konsep kehidupan berbangsa ini. Tapi
momentum itu justru dipakai untuk memperjuangkan kepentingan keluarga.
Sehingga dinilai oleh banyak kalangan sebagai langkah yang tidak
strategis dilakukan orang sekapasitas Mega, tentunya.
Namun Megawati patut mencurigai pemerintah Habibie dan patut pula
menolak undangan ke istana. Tapi jika alasan penolakan tersebut lebih
banyak karena ketidakjelasan sikap pemerintahan Habibie terhadap
masalah PDI, atau juga karena kemunculan nama-nama perekayasa Konggres
Luar Biasa PDI Medan seperti Jenderal Faisal Tandjung, Letjend Syarwan
Hamid dan Panangian Siregar dalam kabinet Habibie, maka Mega akan dicap
kekanak-kanakan.
Ketidakjelasan Megawati dalam bersikap ketika para pendukungnya seperti
Pius Lustrilanang dari SIAGA (Aliansi Amien-Mega) diculik dan ratusan
anggota Barisan Merah Putih ditangkapi dan diadili karena demonstrasi,
akan menjadi catatan tersendiri dalam sanubari masyarakat. Apalagi
tidak munculnya Mega dalam perjuangan reformasi beberapa waktu lalu
juga akan menambah kekecewaan massa terhadapnya.
Sehingga, "kemenangan" Megawati menjadi presiden dalam jajak pendapat
yang dilakukan oleh Balitbang PDI akan semakin absurd jika tidak
ditunjukkan dengan sikap keberpihakan secara jelas kepada rakyat dalam
menyikapi kondisi akhir-akhir ini. Itu jika Mega ingin menjadi
negarawan dan bukan politikus yang tenggelam dalam beban sejarah sang
ayah. (*)
------------------------------
Berlanganan XPOS secara teratur
Kirimkan nama dan alamat Anda
ke: ekspos@hotmail.com