[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SiaR-->XPOS: KARTU HABIBIE DI TIMOR LESTE



Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 26/I/27 Juni - 3 Juli 98
------------------------------

KARTU HABIBIE DI TIMOR LESTE

(POLITIK): Inisiatifnya: Beri Timor Timur status daerah khusus. ABRI,
bisa jadi tersudut dan sedikit demi sedikit ditarik. Tak satupun
pejabat ABRI yang berkomentar.

Kecil-kecil, langkah Habibie tergolong lincah. Sebulan setelah jadi
presiden, ia tak hanya membuka pintu untuk oposisi, tetapi juga membuka
masalah paling sensitif dalam politik Orde Baru: Timor Timur. Presiden
transisional itu, mengundang Uskup Belo ke  Bina Graha, 24 Juni lalu.
Selama 1,5 jam, mereka berbincang tentang masa depan Timor Timur. Dan,
tawaran Habibie pun sangat konkret, yakni diberikannya otonomi khusus
untuk wilayah yang jadi sengketa  itu.

Tawaran Habibie, merupakan langkah maju, dibandingkan dengan diplomasi
Indonesia di masa sebelumnya, yang kukuh menganggap masalah Timor Timur
sudah selesai. "Sekarang kita maju dengan tawaran. Bola di tangan
kita," kata Dewi Fortuna Anwar, penasehat Habibie untuk masalah
internasional.

Tak pelak lagi, usul Habibie itu, menimbulkan kontroversi di kalangan
Timor Timur. Selain mendapat simpati dari Uskup Belo, inisiatif Habibie
juga didukung Abilio Araujo, yang mengaku sebagai Ketua Fretilin.
"Status khusus itu sudah bagus. Timor Timur harus mulai memikirkan
pembangunan," kata Araujo. Tetapi, ide daerah khusus itu dipandang
sebelah mata oleh Ramos Horta, juru bicara Timor Timur di luar negeri.
"Status khusus seperti Jakarta, Aceh atau Yogya itu tidak punya arti
apa-apa," kata Horta.

Kalangan pergerakan Timor Timur, yang kini bernaung di bawah CNRT,
umumnya memang merasa tak puas dengan solusi Habibie. Mereka tetap
meminta diadakan referendum untuk mencari tahu apa keinginan rakyat
Timor Leste yang sesungguhnya. "Tanpa referendum tidak ada penyelesaian
yang tuntas," kata seorang mahasiswa aktivis Impettu - organisasi
mahasiswa Timtim di Indonesia. Tuntutan itulah yang diangkat demonstran
Timor Timur di Departemen Luar Negeri beberapa waktu lalu.

Di Timtim, 50 ribu massa menolak tawaran otonomi Habibie, Rabu pekan
lalu. Tetapi demo tandingan juga digelar dua hari kemudian, yang
intinya menolak referendum.

Bagaimanapun, manuver Habibie itu sedikit meringankan beban diplomasi
Deplu. Ali Alatas, Menteri Luar Negeri, bertandang ke kantor PBB 18
Juni lalu, dan ia bisa pulang dengan oleh-oleh dukungan Koffi Anan,
Sekjen PBB. "Sekjen PBB mendukung inisiatif Indonesia untuk
penyelesaian Timor Timur," kata Alatas.

Kalau ada pihak yang kesal dengan pendekatan Habibie itu, agaknya
adalah ABRI. Mereka dijadwalkan untuk segera mengurangi tentara di
Timor Timur. Padahal, buat ABRI, Timtim adalah semacam tempat latihan,
dimana banyak perwira melewatkan masa pengujian dan meniti karir.
Hampir semua jenderal pernah bertugas di Timor Timur pada awal karir
mereka. Tak heran, bila kebijakan baru dari Habibie itu, mendapat
respon dingin dari kalangan tentara. Sampai 25 Juni, tak seorang
petinggi militer pun yang berkomentar terhadap inisiatif Habibie di
Timor Timur.

"Kebisuan tentara, menunjukkan mereka kurang senang dengan kebijakan
Habibie itu," kata seorang pengamat militer.

Yang juga jadi masalah buat ABRI, adalah bagaimana menyelematkan muka,
bila pasukan benar-benar ditarik, dan Timtim diberi status khusus.
Sebab, selama ini, ABRI adalah pihak terdepan yang mengambil inisiatif
penyerbuan Timtim dan mempertahankan keputusan itu dengan banyak
korban. Mereka akan sangat sulit dibujuk mundur, sebab hal itu sama
dengan mengakui kesalahan kebbijakan ABRI di masa lalu.

Tak heran, kartu Timor Timur itu sebenarnya menjadi permainan politik
tingkat tinggi di kalangan elit. Habibie tampaknya sengaja memainkan
kartu itu, sebab ia tahu persis, ABRI - yang secara riil memang ancaman
buat Habibie - punya kelemahan di masalah Timtim.

Bila demikian halnya, maka rakyat Timtim memang masih pantas skeptis
tentang penyelesaian daerah itu. Sebab, pada dasarnya Habibie memang
bukan ingin mengembalikan hak rakyat Timor Timur. Ia memakai masalah
itu untuk melemahkan lawan politiknya. (*)

------------------------------
Berlanganan XPOS secara teratur
Kirimkan nama dan alamat Anda
ke: ekspos@hotmail.com