SiaR-->XPOS: BUBARKAN SARANG KAUM OPORTUNIS

[SiaR News Service <siar@minihub.org>]

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 26/I/27 Juni - 3 Juli 98
------------------------------

BUBARKAN SARANG KAUM OPORTUNIS

(POLITIK): Deliar Noer mengusulkan agar Golkar dibubarkan saja.
Orsospol itu telah dikendarai Orde Baru untuk menindas rakyat.

Golkar, mesin politik yang selama 30 tahun dikendarai Soeharto memang
sedang dilanda krisis. Gontok-gontokan di tubuh peserta pemilu yang
enggan jadi partai itu, sudah amat parah. Berbagai kelompok di Golkar
bertikai untuk memperebutkan organisasi politik yang kemungkinan besar
tak akan menang di pemilu mendatang. Tentu dengan catatan, pemilunya
jujur dan adil.

Golkar memang tak sepantasnya dipertahankan. Orpol itu identik dengan
Orde Baru yang dibangun Soeharto, yang terbukti bobrok. "Golkar
sebaiknya dibubarkan saja," ujar Deliar Noer.
Menurut tokoh itu, kondisi buruk yang menimpa bangsa ini sebagian besar
merupakan andil Golkar, sebagai mesin politik Orde Baru mempertahankan
kekuasaannya. Kalau Orde Baru sudah bubar, apalagi orde itu dituduh
sebagai penyebab sengsaranya bangsa ini, maka tak ada baiknya
mempertahankan kendaraannya.

Begitulah seharusnya. Namun, para fungsionaris Golkar seperti tak
menangkap tanda-tanda ini. Mereka malah berlomba-lomba membantah punya
kaitan dengan Soeharto, seolah-olah segala dosa Orde Baru hanya
ditanggung Soeharto seorang. Seolah-olah mereka tak ikut berdosa
terhadap rakyat.
Sebut saja misalnya Abdul Gafur, Letjen (Purn) Sudharmono, Akbar
Tanjung dan Harmoko, bukankah mereka terlibat langsung dalam
pemerintahan Orde Baru selama belasan hingga puluhan tahun? Entah apa
yang ada di benak mereka, nampaknya sebagian besar para petinggi Golkar
masih yakin orpol itu masih bisa dikendarai. "Golkar masih layak karena
masih memiliki fasilitas yang lengkap. Lebih sulit mendirikan partai
baru," ujar Bambang Indra Utoyo, fungsionaris Golkar yang juga teman
dekat Bambang Trihatmojo.

Kalau aset, berupa fasilitas itu yang jadi modal, memang benar.
Setidaknya di setiap kota dan ibukota propinsi, Golkar memiliki
fasilitas seperti kantor, alat-alat kantor dan kendaraan inventaris.
Karena pemerintahan sekarang ini masih merupakan warisan pemerintahan
Orde Baru, yang hanya berganti baju Orde Reformasi. Bagaimana pun,
birokrat di daerah dan jaringan komando ABRI dari Kodam hingga Koramil
masih akan mendukung orpol ini.

Sejarah "kemenangan" Golkar memang berasal dari dukungan jaringan
birokrasi dan hirarki ABRI. Kebesaran Golkar di masa lalu juga didukung
peraturan, yang kini masih berlaku, politik massa mengambang. Dalam
peraturan ini peserta pemilu tidak boleh memiliki cabang di pedesaan.
Terang saja ini membuat PDI dan PPP terpukul. Yang paling terpukul
adalah PDI karena partai ini tak punya jaringan informal sampai ke
pedesaan. PPP masih beruntung karena masih memiliki basis pesantren
yang bisa secara informal menggalang jaringan massa. Yang paling
diuntungkan dari kebijakan ini ya Golkar karena para kepala desa, yang
telah di-Golkar-kan lewat statusnya sebagai pegawai negeri, bisa
berkampanye terus etiap waktu, bahkan di luar jadual kampanye.

Kecurangan Golkar takhanya itu, di masa pemilu, birokrasi mengerahkan
segara dana dan fasilitas pemerintah untuk memenangkan Golkar. Soalnya,
kalau Golkar tak menang di daerah mereka, jabatan jadi taruhan. Namun,
dukungan seperti itu mungkin tak akan terjadi lagi jika pemilu jadi
diselenggarakan tahun depan. Golkar sendiri kini dilanda perpecahan.
Setidaknya kini ada tiga kelompok yang akan memperebutkan kepengurusan
pada Munas Luar Biasa Golkar bulan depan. Kelompok pertama adalah
kelompok Sudharmono yang didukung para eks-GMNI seperti Siswono
Yudhohusudo dan Sarwono Kusumaatmadja. Kelompok lainnya dipimpin Akbar
Tanjung dan Fahmi Idris (eksponen HMI). Kelompok ketiga adalah
Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) yang dipim. Ketiga kelompok ini
bergerilya ke sana kemari untuk mencari dukungan. Harmoko sendiri tak
ikut dalam kelompok, ia memilih mundur.

Yang tak diduga-duga adalah kelompok Bambang Tri (keluarga Cendana).
Mereka memainkan peran penting, karena merekalah penyandang dana
Golkar. Bambang Tri sekarang masih menjabat Bendahara Golkar.
Setidaknya, susunan kepanitiaan Munas Luar Biasa adalah orang-orang
mereka yakni: Waskito Reksosoedirdjo (Ketua Penyelenggara), Ary
Mardjono (Ketua Pengarah) dan Aulia Rachman (Ketua Pelaksana). Ary
Mardjono sendiri menolak dikaitkan dengan Cendana. Namun kedekatannya
dengan Mabes ABRI yang hingga sekarang masih "melindungi" Soeharto,
bisa jadi petunjuk kedekatan itu. (*)

------------------------------
Berlanganan XPOS secara teratur
Kirimkan nama dan alamat Anda
ke: ekspos@hotmail.com