[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

MateBEAN> BOS BOLA GULING PIMPIN DEMO PRO OTONOMI



BOS BOLA GULING PIMPIN DEMO PRO OTONOMI

	DILI (MateBEAN, 27/6/98), Sebuah demo tandingan yang diprakasai oleh ABRI
(Kasdam IX/Udayana, Brigjen William da Costa) dan Gubernur Timor Timur,
Abilio Osorio kembali muncul di Dili kemarin. Demo yang dilaksanakan di depan
kantor gubernur dimulai dari pukul 09.00 hingga 11.30, dihadiri sekitar
2 ribu orang. 

	Massa yang sebagian besar adalah pegawai negeri, anggota ABRI yang
berpakaian preman, anggota Gadapaksi dan beberapa kelompok bersenjata
seperti Halilintar (Bobonaro), Alfa (Lospalos) dan Makikit (Viqueque), pada
pagi pukul 07.30 sudah berkumpul di depan kantor gubernur sambil menunggu
beberapa rombong- an truk yang mengangkut para pemuda - yang sebagian besar
adalah pemilik bandar judi bola guling yang sedang pawai keliling kota Dili. 

	Rombongan pawai kendaraan yang terdiri atas 5 truk, dan beberapa kendaraan
pribadi dan dinas (plat merah) dan sekitar 20 sepeda motor memulai pawai
dari Kantor Desa Comoro, Dili Barat menuju ke Kolmera kemudian belok kanan
ke Kampus Untim, lalu melewati jalan Balide sampai di Santa Cruz belok kiri,
kemudian belok kanan di Mamador lalu lurus ke Becora kemudian putar di
terminal Becora kembali melewati jalan yang tadi dan masuk ke Kantor Gubernur.

	Saat melewati Kampus Untim, hampir terjadi bentrokan, karena para mahasiswi
(perempuan) yang sedang berdiri di depan kampus sempat diganggu oleh para
pengendara sepeda motor. Namun hal ini cepat diatasi oleh mahasiswa yang lain.

	Di depan Kantor Gubernur massa menggelar beberapa spanduk di antaranya
"Referendum No - Integrasi dan Otonomi Yes", "Rakyat Timtim Menuntut
Pemerintah Portugal untuk Mengakui Integrasi", "Pengurangan Pasukan Yes Tapi
Penarikan Pasukan No", "Hentikan Beasiswa Bagi Para Mahasiswa yang Tidak
Mengakui Integrasi", "Hidup atau Mati Integrasi" dan lain sebagainya. 

	Setelah massa turun dari kendaraan dan mulai merapat di sekitar sebuah
podium yang telah disiapkan di depan Kantor Gubernur, Eurico - bos bandar
bola guling (bowling) di Tasi Tolu yang juga anggota Gadapaksi, tampil
memimpin pekikan "Hidup Integrasi", "Hidup Otonomi", "Hidup Pemerintah
Indonesia". Setelah ini dilanjutkan dengan orasi yang pada intinya
mengatakan, "Saya berani mati demi membela integrasi...., bila terjadi
referendum, maka akan terjadi pertumpahan darah...., Fretilin dan Portugal
adalah pelanggar HAM terbesar. Orang tua saya dibantai Fretilin di Aileu,
kakek saya dibunuh oleh Portugis..., kita tidak usah percaya dengan Manuel
Carascalao, Chico Carvalho, Maria Quintao dan Leandro Isac, karena mereka
hanya menghasut
rakyat untuk kepentingan mereka." 

	Setelah itu, berturut-turut tampil Mateus Maia (Walikota), Herminio
(bos taxi Argo) ke podium menyampaikan himbauan, komentar dan pernyataan.
Mateus Maia selain menyampaikan dukungannya secara pribadi terhadap aksi
ini, dia juga menghimbau massa supaya dalam melakukan aksi hari ini dan
besok agar tetap menjaga disiplin dan ketertiban kota. 

	"Kita harus menunjukan sikap demokratis, dan jangan merusak apa yang telah
kita bangun", ujarnya. Sedangkan Herminio tampil membacakan pemikirannya
tentang penolakan referendum. Menurutnya, referendum bertentangan dengan
proses sejarah Timtim. "Sudah banyak orang yang meninggal untuk integrasi.
Dan bila diadakan referendum, maka di mana jasa-jasa para pahlawan kita?"
teriaknya. 

        Selain itu, menurutnya, referendum kalau dilaksanakan hanya
menghambur- kan uang, waktu dan tenaga. "Bila terjadi referendum, maka kita
tidak akan pergi bekerja. Penjual sayur di pasar harus pergi mengantri di
kotak suara. Dan ini hanya membuang waktu saja.....,".

	Berikutnya, Camat Dili Barat Clementino Branco tampil ke podium memba-
cakan pernyataan sikap Masyarakat Timor Timur Barisan Pejuang dan Pembela
Integrasi Pro-otonomi. Setelah itu, Clementino langsung membawa pernyataan
ke dalam kantor gubernur, yang katanya akan menyerahkan kepada Gubernur.
Para pimpinan Pemda Tingkat I, tapi Gubernur, Wakil Gubernur dan Setwilda
tidak tampak di sana. Yang tampak di sana hanya pejabat dan beberapa aktor
penggerak kelompok "teroris", seperti Labut Melo, Claudio Viera, Jose
Estevao, Tita Osorio Lebre, Pedro "Lalu-lintas", Gabriel da Costa, Fernando
Baovida dan Kepala Desa Comoro Vitorino. 

	Dalam aksi itu sempat terjadi sedikit ketegangan antara massa yang sedang
"berjemur" di tarik matahari dengan kelompok pegawai negeri yang sedang
berdiri menonton dari teras kantor Gubernur. Dengan nada marah, Tita Osorio
Lebre berteriak supaya semua pegawai negeri yang ada di teras untuk
bergabung dengan massa. 

	"Kalian jangan nonton saja. Kalian ini diragukan nasionalismenya. Kalian
ini tidak tahu malu. Sudah terima uang dari pemerintah tapi tidak menunjukan
loyalitasnya!", tegasnya.

        Demo ini direncanakan untuk dilanjutkan kembali pada Sabtu (27/6).
Dan diperoleh informasi bahwa massa pegawai negeri dari Maliana, Lospalos
dan Baucau sore hari ini telah berangkat menuju ke Dili untuk mengikuti aksi
besok. Para pegawai negeri - terutama pribumi mendapat tekanan dari
pimpinannya untuk mengikuti demo ini. Pada hari Kamis (25/5) Yayasan HAK
telah menerima pengaduan dari beberapa para pegawai negeri yang mendapat
ancaman untuk mengikuti demo ini. Mereka minta bantuan hukum apabila nanti
mereka ditindak karena tidak mengikuti demo tersebut. 

	Rencana demo tandingan ini, memang telah diketahui oleh masyarakat luas.
Dan pihak pro-referendum telah mengantisipasi hal ini dengan berusaha
mengendalikan massa agar tidak menanggapi provokasi yang dilakukan oleh
kelompok pro-otonomi. Karena sebelumnya terdengar isu bahwa pada Selasa
(23/6) telah berlangsung sebuah rapat di Markas Komando Korem 164/Wira
Dharma. Yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Gubernur Abilio dan
beberapa anggota Dewan Kehormatan Kopassus yaitu Labut Melo, Claudio Viera,
Gabriel da Costa dan Tomas Goncalves. Mereka menyepakati untuk menurunkan 3
batalyon tentara berpakaian premen yang dilengkapi dengan pistol dan bayonet
untuk mengawal massa demo tandingan. Dan bila terjadi kekacauan, maka mereka
(tentara) akan menghabisi saja kelompok pro-referendum.

	Isu ini telah membuat masyarakat merasa cemas. Dan sebagian orang tua
memperkirakan keadaan ini akan seperti apa yang terjadi pada pada 1975,
dimana rakyat sipil akan saling bentrok. Kecemasan ini tampak sekali sewaktu
pawai kendaraan yang dilakukan tadi pagi, toko-toko tutup semua.

	Lain halnya dengan demo atau pawai yang dilakukan oleh kelompok pro-re-
ferendum beberapa hari yang lalu, toko-toko tidak tutup dan masyarakat tidak
merasa cemas apa pun.***

------------------------------------------------------------------------------
                 PERNYATAAN SIKAP MASYARAKAT TIMOR TIMUR
            BARISAN PEJUANG DAN PEMBELA INTEGRASI PRO-OTONOMI

Mencermati perkembangan nuansa Reformasi Nasional dimana implikasinya
di propinsi Timor Timur semakin mengarah ke perpecahan dan anarkisme,
serta setelah memperhatikan pendapat dan saran dari tokoh pemuda di
propinsi Timor Timur yang bernuansa Daerah, Nasional, Regional bahkan
internasional, maka dengan landasan utama persatuan dan kesatuan rakyat
Timor Timur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kami Barisan Pejuang dan
Pembela Integrasi pro-Otonomi dengan rachmat Tuhan Yang Maha Esa
menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Menyambut reformasi sebagai langkah awal untuk lebih meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Timor Timur sesuai dengan semangat
dan jiwa Integrasi,

2. Mendukung Otonomi yang ditawarkan pemerintah Reformasi di bawah
pimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie
dan akan dibicarakan dengan semua pihak melalui Dialog,

3. Dengan tegas kami menolak referendum, karena referendum hanya akan
membuka peluang untuk PERANG SAUDARA yang akan mengorbankan masyarakat
kecil yang tak berdosa,

4. Meminta kepada semua pihak agar dalam menyampaikan aspirasi baik
secara perorangan maupun dalam dialog selalu menghormati kaedah-kaedah
demokrasi dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,

5. Menolak dan mengutuk kelompok yang selalu memaksakan kehendaknya
atas nama rakyat dengan memanipulasi kebenaran untuk kepentingan
pribadi dan atau kelompok,

6. Meminta kepada semua pihak untuk kembalikan kampus-kampus pada
fungsi yang sebenarnya demi masa depan anak cucu kita,

7. Menghimbau kepada pimpinan ABRI untuk selalu meningkatkan peranan
anggota ABRI yang bertugas di Timor Timur dalam rangka membantu
Pemerintah Daerah dan Gereja untuk meningkatkan ketentraman, ketenangan
dan kesejahteraan rakyat,

8. Meminta kepada pemerintah baik di daerah maupun di pusat untuk
mengambil sikap yang jelas dan tegas demi menjaga kewibawaan Pemerintah
Republik Indonesia di Propinsi Timor Timur sebagai bagian integral dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia.