ISTIQLAL (30/6/98) MENILAI JENDRAL WIRANTO SECARA TEPAT

[SiaR News Service <siar@minihub.org>]

MENILAI JENDRAL WIRANTO SECARA TEPAT

Oleh: Ali Daeng Makassar

SIAPA WIRANTO? BAGAIMANA MENILAI DAN MENYIKAPINYA?

	Apa beda atau kesamaannya dengan jendral Prabowo misalnya? Semua itu
merupakan pertanyaan kunci untuk dapat mengambil sikap politik yang tepat
dalam kemelut politik yang sedang kita hadapi sekarang.

   	Mencoba mendapatkan jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan itu
juga penting, karena sudah cukup lama beredar pendapat dalam masyarakat
bahwa "kita tidak bisa mengabaikan faktor ABRI", "ABRI adalah organisasi
paling rapi dan berpendidikan", "ABRI adalah wahana kemajuan dan
pertumbuhan", bahkan pernah ada pendapat bahwa "presiden tidak bisa tidak
masih tetap harus dari ABRI".

	Bila kata-kata itu diucapkan oleh Jendral Sumitro (alm.) atau Jendral
Rudini yang mendadak menjadi politikus setelah memegang posisi "pembina=
politik" sebagai Menteri Dalam Negeri, tidaklah perlu terlalu diherankan.

   	Semua itu omong kosong! Pendapat-pendapat seperti itu adalah apa yang
dinamakan "reifikasi", yaitu: abstraksi-abstraksi, rekayasa atau kotak-katik
otak, yang oleh masyarakat dianggap dan diterima sebagai kenyataan kongkret.
Karena reifikasi-reifikasi itu merupakan produk kerja penguasa; sudah
berjalan lama sekali dan memang dihidup-hidupkan terus, maka masyarakat
sudah tak sadar lagi bahwa semua "kenyataan" itu sebenarnya serba semu,
bikin-bikinan atau artifisial.

	Kelanjutan dari cara berpikir seperti itu melahirkan apa yang dinamakan
"self-fulfilling prophecy". Barang yang asalnya semu lama-kelamaan
mendapatkan isi kekuatan dan akhirnya seakan menjadi kenyataan. Itulah yang
terjadi dengan ABRI. Orang-orang militer ini tentu memanfaatkan secara
optimal anggapan masyarakat seperti itu untuk mengkonsolidasi dan
memantapkan hegemoninya dalam arena politik terhadap masyarakat sipil.

	Dengan posisi elitis itu mereka ikut mencicipi betapa nikmatnya berkuasa.
Karena itu, kenikmatan tadi tak akan  gampang dilepaskan dengan sukarela
kalau tidak terpaksa. Masyarakat sendiri sadar atau tak sadar telah ikut
mengukuhkan posisi elitis dan hegemoni ABRI itu, hingga organisasi
bersenjata itu menjadi sangat berkuasa seperti sekarang ini. Tetapi hegemoni
militer atas sipil yang tidak sehat itu itu bukannya tidak bisa dibongkar
oleh kekuatan massa - bulan Mei yang lalu hal ini dibuktikan oleh para
pemuda dan mahasiswa. Memang betul hegemoni ABRI setelah kebangkitan Mei
belum tumbang, tapi mereka sudah terpaksa mengakomodasi diri dan melakukan
penyesuaian-penyesuaian dengan situasi baru yang menolak hegemoni itu.

	Kembali kepada Wiranto. Di sini kita angkat figur Prabowo menjadi
pembanding sekedar untuk mencapai pandangan dan penilaian tajam dan lebih
akurat terhadap Wiranto.

	Kita mulai dengan Prabowo - dia intellegent, cerdas, berani, berpendi-
dikan Barat seperti bapaknya Prof Dr. Sumitro. Karena beralam pikiran Barat,
dia bersikap langsung dan terbuka, tidak ada padanya kemunafikan feodal
Jawa. Ambi- sinya bukan saja meraih kepemimpinan ABRI akan tetapi ingin
menjadi presiden. Mengapa tidak? Mertuanya, Soeharto yang tak berpendidikan
saja bisa jadi presiden, mengapa dia tidak bisa, bukan? Itu adalah ambisi
yang sah-sah saja dan menjadi hak Prabowo sepenuhnya.

   	Tapi segi-segi positif itu mel=E8nc=E8ng menjadi negatif, karena dia
menempuh cara-cara "preman" =E0 la mafia. Untuk mencapai angan-angannya, dia
menggalang komplotan kekuatan lewat unit-unit dan unsur-unsur tertentu dari
dalam ABRI, dan mencoba menarik suatu kelompok sosial masyarakat, yaitu
unsur- unsur Islam yang dapat dibelinya berkat akses dana yang sangat besar.
Walaupun berpendidikan cukup yang seyogianya membuat dia bersikap matang dan
lugas, emosi Prabowo tak terkendali dengan segala konsekuensi yang merugikan
dirinya sendiri, seperti: avonturisme ugal-ugalan, berani beringasan tak
karuan, tidak broad- minded sehingga membuat perhitungan-perhitungan
politiknya serba keliru.

	Kembali pada pokok persoalan: siapa dan bagaimana menilai Wiranto?
Dia pun berpendidikan tinggi dan cerdas, tetapi dia tetap menonjol sebagai
orang Jawa dalam arti: tidak terbuka, tidak langsung berterus-terang,
padanya melekat kemunafikan feodal Jawa. Apa yang dia ucapkan harus diterima
dengan sikap bercadang, karena apa yang keluar dari mulutnya bisa
ditafsirkan ke segala jurusan.

	Wiranto maupun Prabowo mempunyai keterkaitan pribadi dengan Soeharto. Yang
pertama oleh jabatannya sebagai bekas ajudan Soeharto, yang kedua karena
perkawinan dengan anak Soeharto. Wiranto sebagai orang Jawa dan orang timur
membikin keterkaitannya dengan Soeharto menjadi lebih akrab dan lebih
emosional  -- dia merasa berhutang-budi oleh katrol-katrolan Soeharto yang
mempercepat  jenjang kariernya sampai ke pucuk pimpinan ABRI.

   	Utang budi ini tak pernah akan dia lupakan dan ini bisa mempunyai segi
negatif dalam kariernya sendiri, karena sikap seperti itu bisa sekali
menyeleweng ke suatu loyalitas pribadi, sama sekali tidak lugas dan relevan
lagi dalam fungsinya sebagai seorang perwira tinggi, apalagi sebagai
Panglima Angkatan Bersenjata. Terbetik kabar bahwa sekitar 20 Mei  1998 yang
lalu Wiranto ikut mengusulkan supaya Soeharto melepaskan kepresidenannya.
Hal ini dia lakukan atas perhitungan pragmatis justru untuk menyelamatkan
Soeharto dan keluarga -- jadi bukan sebagaimana dituntut oleh mahasiswa yang
menduduki Gedung MPR/DPR RI.

   	Beberapa menit setelah Soeharto mengundurkan diri, langsung sudah kita
mendengar "deal" yang telah dia bikin dengan Soeharto. Tegas dia kemukakan:
ABRI (atau Wiranto pribadi?) akan tetap menghormati dan melindungi Soeharto
dan keluarga. Apakah seluruh jajaran ABRI akan dia seret untuk ikut
memikul hutang- budi pribadi Wiranto kepada pribadi Soeharto?

	Seperti sudah disinggung, bagi Prabowo prioritas paling utama yang dia
kejar adalah jabatan pucuk pimpinan ABRI kemudian menjadi presiden -- dengan
sendirinya dia juga mengingini posisi hegemonis ABRI di dalam politik tetap
berlaku, akan tetapi hal itu bukan prioritas yang eksplisit menonjol dari
Prabowo. Sebaliknya Wiranto bukan menolak kesempatan menjadi presiden, akan
tetapi prioritas utamanya adalah mempertahankan posisi hegemoni militer di
atas sipil! Ini berarti tetap mempertahankan dwifungsi ABRI. Betul bahwa dia
pun secara verbal menyetujui reformasi, akan tetapi jelas dalam kandungan
arti lain sama sekali dengan apa yang diperjuangkan rakyat dan mahasiswa.
Hanya konsesi penyesuaian-penyesuaian tertentu yang bersedia dia lakukan,
sifatnya bakal tidak mendasar dan tidak substantif.

	Mungkin saja varian-varian tertentu dalam pelaksanaan Dwifungsi ABRI akan
muncul, akan tetapi varian-varian baru itu tidak akan mengusik essensi dan
substansi hegemoni militer di atas sipil.

	Wiranto dan Prabowo mempunyai kesamaan dalam satu hal, sama-sama mereka
tidak memihak rakyat. Yang dimaksud di sini adalah memihak dalam
kebijaksanaan dan terutama dalam perbuatan. Bila hanya dalam ucapan saja,
keduanya nyaring mengatakan berpihak pada rakyat. Bukankah selama rejim Orde
Baru Soeharto, rakyat merasa selalu harus berhadapan dengan ABRI termasuk
Kepolisian? Misalnya dalam berbagai masalah perizinan rapat, berkreasi dan
mementas, kebebasan pers, apalagi ekspresi menyatakan pendapat yang agak
vokal sepereti demo, dsb. Terlalu sering kita alami sikap overakting petugas
ABRI dan Polisi berhadap-hadapan bahkan memusuhi berbagai inisiatif rakyat,
di tempat-tempat tertentu malah sampai jatuh korban.

	Dari sudut pandang perjuangan reformasi yang mendasar dan menyeluruh,
Wiranto jauh lebih berat untuk dihadapi ketimbang Prabowo yang tidak
menguasai pasukan lagi. Akan tetapi kita jangan sampai menilai tokoh-tokoh
ABRI dalam suatu "moment opname" apalagi secara =E0 priori, tapi akan kita
lihat mereka dalam proses perkembangannya, apakah mereka akan berubah ke
arah yang benar atau malah ke arah yang keliru.

        Sikap terbuka seperti itu berlaku juga bagi tokoh-tokoh seperti
Amien Rais, Megawati, Gus Dur, Emil Salim dan lain-lain. Kita akan menilai
mereka dari ucapan maupun perbuatan mereka. Apakah sungguh-sungguh memihak
rakyat dan mampu selalu bersama rakyat? Rakyat sudah cukup kritis untuk
menilai mana yang murni, sejati, genuine, dan mana yang kosmetis, semu dan
artifisial. Zaman rekayasa-rekayasa politik sudah lewat!

	Khusus bagi Wiranto, sebagai Menhankam dan Pangab yang dalam hal-hal
tertentu lebih berkuasa daripada presiden, kita mempunyai kriteria rinci
untuk menilai perbuatannya secara akurat dan obyektif. Antara lain, masih
kah dia akan pertahankan posisi elit dan hegemoni ABRI dalam era reformasi
yang sedang dituntut rakyat sekarang ini? Yaitu seperti di masa lalu
mengangkani jabatan-jabatan Gubernur, Bupati, Camat dan  berbagai jabatan
kunci lain di dalam birokrasi?

        Berubah atau masih tetap kah sikap Wiranto untuk menjadikan ABRI
tulang punggung Golkar, ormas yang paling bertanggung-jawab dalam  berbagai
rekayasa politik selama rejim Orde Baru Soeharto? Betul kah ABRI akan
berdiri di atas semua golongan, dan memelihara jarak sama terhadap semua
kekuatan sosial politik masyarakat?

        Sanggup kah dia melakukan koreksi terhadap perwira-perwira tinggi
yang melakukan kesalahan serius di masa lampau. Dalam hal ini secara khusus
harus disebut manuver-manuver politik merekayasa penggusuran Megawati
Soekarnoputri dari pentas politik dan penyerbuan terhadap Kantor PDI 27 Juli
1996 di Jakarta? Butir ini tidak ada kaitan sama sekali dengan usaha membela
Megawati, akan tetapi sangat prinsipil dari segi tata-krama kehidupan
politik demokratis dalam Republik kita, dan mencegah terulangnya kehidupan
politik dikotori manuver-manuver kriminal licik dan keji dengan menggunakan
alat negara.

        Serius kah Pangab Wiranto secara tuntas mau dan sanggup membongkar
dalang dan oknum-oknum pelaksana yang terlibat dalam penculikan-penculikan=
para aktivis, penembakan maut terhadap mahasiswa-mahasiswa Trisakti dan dalang
organisasi penjarahan milik suku Tionghoa pada tanggal 13-15 Mei yang lalu
di Jakarta, Solo, Bandung dan tempat-tempat lain di Indonesia?

        Pertanyaan lainnya, sanggup kah Wiranto melepaskan diri secara
pribadi terhadap pribadi Soeharto dan keluarganya dan tidak menyeret seluruh
hierarki ABRI untuk tetap memberikan privilese-privilese khusus kepada bekas
bossnya yang telah berjasa besar kepadanya?

        Kenyataannya sekarang memberikan cukup indikasi untuk mengusut=
kolusi keluarga Soeharto yang terbukti ibarat oktopus melilit seluruh tubuh
perekono- mian Indonesia yang menjadi morat-marit sekarang ini.

        Apa kah Wiranto akan memberikan kesempatan hukum berfungsi sebagaimana 
mestinya ataukah sebaliknya dengan satu dan cara lain akan menghambat proses
penegakan hukum itu? Kita hormati azas praduga tak bersalah dan kita
harapkan azas itu berlaku bagi semua warganegara tanpa kecuali.

        Cukup lah lima butir itu untuk menguji keseriusan ucapan-ucapan
Wiranto yang menegaskan bahwa dia dan ABRI menyetujui reformasi total --
Perbedaan- perbedaan metode pencapaian boleh-boleh saja terjadi, akan tetapi
lima butir di atas adalah pra-syarat dari segala syarat untuk membuktikan
dia sungguh-sungguh menyetujui reformasi total, cara dan konsep apa pun yang
mau dia tempuh. (Pada prinsipnya kriteria tersebut berlaku juga bagi BJ
Habibie yang pengangkatannya sebagai presiden sangat diragukan keabsahannya,
terlebih-lebih dia menjadi "kader" kebanggaan Soeharto yang paling setia).

	Kalau dalam uraian di atas kita secara khusus menyebut nama Wiranto dan
Prabowo, maka itu hanya lah sebagai sampel ketokohan ABRI. Siapa pun tokoh
ABRI yang muncul, kriteria itu tetap berlaku bagi mereka. Wiranto, Prabowo
atau siapa pun -- termasuk Amien Rais, Megawati, Gus Dur, Emil Salim dan
lain-lain -- akan kita sambut dengan gembira dan tangan terbuka bila mampu
secara positif mewujudkan kriteria di atas. Yang mampu itu lah akan memenuhi
syarat menjadi pemimpin Indonesia masa depan dalam era baru masyarakat
madani yang demokratis, yang menghormati hak-hak azasi manusia dan
menjunjung tinggi martabat manusia.***