ISTIQLAL (30/6/98)# BANGKITNYA SOEHARTOISME KEMBALI?!

[SiaR News Service <siar@minihub.org>]

SOEHARTOISME KEMBALI BANGKITNYA?!

Oleh: Alam Putri

	Harian Kompas (18/6) memberitakan bahwa Menhankam/Pangab Wiranto menilai
pandangan yang mengingatkan soal kemungkinan bangkitnya kembali
Soehartoisme, merupakan pandangan yang berlebihan. Itu penilaian yang yang
berlebihan. "Kita realis saja", ujar Wiranto seusai menghadiri pertemuan
dengan 400 ulama se Jawa Timur.

	Tampaknya penilaian Wiranto yang demikian sebagai tanggapan terhadap apa
yang diingatkan Amien Rais di Madura, bahwa reformasi politik harus terus
dilakukan. Sebab, kalau berhenti, bisa-bisa menjadi come back-nya
Soehartoisme (Republika, 16/6).

	Beberapa hari sebelum ini, Loekman Soetrisno, pakar sosiologi UGM
mengingatkan para reformis perlu lebih mewaspadai kemungkinan kembalinya
kekuatar anti-reformasi. Menurut Loekman, saat ini kekuatan anti-reformasi
di Indonesia masih utuh, bahkan lebih sophiscated (canggih). Dari segi dana,
kekuatan anti-reformasi masih sangat kuat. Loekman menegaskan, meskipun
Soeharto telah mundur, kekuatan anti-reformasi utuh, belum berubah dan bukan
mustahil kembali berkuasanya di Indonesia (Republika, 5/6).

	Juga peneliti LIPI Mochtar Pabotingi menilai para reformis harus membuat
koalisi lintas agama, ras, suku dan kelompok. Itu harus dilakukan bila tak
ingin perjuangan mereka gagal dan memungkinkan kekuatan Soeharto berkuasa
kembali (Republika, 12/6).

	Sampai di mana kebenarannya usaha untuk bangkitnya kembali Soehartoisme?
Baiklah kita menoleh sejenak ke belakang, setelah Soeharto berhenti sebagai
presiden, setelah 32 tahun ia berkuasa di bumi Indonesia.

PROBOSOETEDJO SAKIT HATI

	Setelah korban berjatuhan, termasuk tewasnya 4 mahasiswa Trisakti yang
berada dalam kampus ditembak dengan peluru tajam oleh ABRI dan kemudian
ratusan korban kerusuhan berjatuhan, maka pada 21 Mei 1998, pukul 09.05 WIB
Soeharto mengatakan berhenti sebagai presiden. Berhentinya itu seakan
sukarela, sesungguhnya terpaksa karena kuatnya tekanan mahasiswa dan rakyat.

	Tampaknya keterpaksaan Soeharto turun sebagai presiden, dirasa oleh
Probsoetedjo (saudara tirinya) sebagai pukulan atas dirinya juga. Untuk itu
dia mengatakan sakit hati (Republika, 22/5). Probosoetedjo sendiri kecewa
dengan mundurnya Soeharto. Kenapa Presiden negara yang begitu besar, kok
seakan tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang diingat kok yang jeleknya
saja. Kok kebaikannya sedikitpun tidak disinggung.

	"Saya sedih sekali," kata Probosoetedjo, "penghinaan sudah keterlaluan.
Saya pikir berhenti jadi Presiden, itulah jalan yang terbaik bagi keluarga
Pak Harto. Memang sebaiknya Pak Harto mundur, ketimbang jadi bulan-bulanan."

	Sakit hati Probosoetedjo atas penghinaan yang dialami Soeharto dan
keluarganya, menunjukkan hatinya Probosoetedjo sedang sakit. Sebab, bila
hatinya sehat, tidak sakit, tentu Probosoetedjo dengan mudah akan
menyimpulkan: ya, itulah hukum karma. Bila kita menghina atau menyakiti
orang, bersiaplah pada suatu ketika akan dhina dan disakiti pula oleh orang
lain. Meminjkam istilah Soegiarso Soerojo "Siapa Menabur Angin Akan Menuai
Badai". Apalagi bila yang ditaburnya badai...

	Jika Probosoetedjo jujur pada dirinya, tentu dia akan mengakui betapa
derita dan hinaan yang dialami rakyat selama 32 tahun di bawah telapak kaki
Soeharto. Rakyat dianggap seperti kerbau belaka. Harus ikut saja apa yang
dikatakannya. Berani membantah, penjara tantangannya.

	Probosoetedjo menyesali karena rakyat tidak melihat manfaatnya Soeharto,
hanya melihat kejelekannya saja. Memang, karena rakyat tidak merasakan
manfaat dari Soeharto, maka kejelekannya itu lah yang diungkapkan. Yang
menerima manfaat dari berkuasanya Soeharto hanya anak-anak dan keluarganya,
termasuk Probosoetedjo sendiri, konco-onconya serta para konglomerat.
Diantara konconya termasuk Liem Sioe Liong dan Bob Hasan.

	Puncak kehinaan dan kesengsaraan yang diderita rakyat banyak ialah dengan
terjadinya krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Krisis ekonomi itu buah
dari pembangunan kapitalisme yang dijalankan Soeharto sejak ia berkuasa.
Pembangunan ekonomi yang bertentangan dengan fasal 33 UUD. Pembangunan yang
membangun KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

	Meski pun kutukan terhadap KKN sudah lama dikumandangkan rakyat, namun
Probosoetedjo nampaknya tak perduli saja dengan kutukan tsb. Hal itu
dibuktikan dengan pengakuannya bahwa dirinya yang mendorong Tutut mau
menjadi Mensos dimasa Presiden Soeharto masih berkuasa. Tujuannya mendorong
Tutut supaya Soeharto tidak sendirian dan ada yang mendampinginya
(Republika, 22/5).

	Jalan nepotisme yang ditempuh Probosoetedjo ini menunjukkan bahwa
sesungguhnya Soeharto itu "lemah", tak kuat bila sendirian, memerlukan
pendamping dari lingkungan keluarganya. Dorongan Probosoetedjo untut Tutut
masuk dalam Kabinet tersebut adalah semacam sumbangan dari Probosoetedjo
untuk menyuburkan nepotisme.

	Probosoetedjo mendorong Tutut masuk Kabinet supaya kepentingan keluarga
Soeharto, termasuk Probosoetedjo sendiri tetap terjamin. Kalau tidak,
mengapa mesti Tutut yang didorongnya? Bukankah banyak yang lain juga bisa
menjadi Mensos!

	Dalam satu hal Probosoetedjo jujur. Dia mengakui, bahwa dirinya bisa
berdagang seperti sekarang (jadi konglomerat) berkat Soeharto jadi Presiden.
Kalau tidak, tentu tidak akan seperti sekarang. Meski pun Probosoetedjo
berkilah, "itu hanya peranan awal!" Justru peranan awal itulah yang sangat
menentukan. Tanpa awal, tak ada langkah berikutnya. Peranan awal itu adalah
peranan nepotisme.

	Probosoetedjo juga mengemukakan bahwa mungkin Sudono Salim terangkat adalah
orang yang berdasarkan hubungan lama, karena mantan Presiden Soeharto.
Disini kelihatan kolusi yang dilakukan Soeharto dengan konco-konconya.
Karena itu kalau akan mengusut kekayaan Soeharto, kata Probosoetedjo, harus
juga diusut kekayaan yang lain, baik karena kolusinya dengan Soeharto atau
kolusinya dengan pejabat lain tanpa setahu Soeharto.

	Menurut Probosoetedio kekayaan keluarga Soeharto tidak sebanding dengan
yang didapat pengusaha lain. Itu benar. Karena menurut majalah Forbes yang
terbit di AS, kekayaan pribadi Soeharto berjumlah US$ 16 miliar, sedang
kekayaan keluarganya $US 40 milyar. Soeharto adalah presiden terkaya di
dunia, di luar Raja Fahd dari Saudi dan Sultan Bolkiah dari Brunei.

	Probosoetedjo memperkirakan bisnis anak-anak Soeharto sesudah Soeharto
bukan Presiden lagi, akan tetap jalan. Kenyataan di lapangan menunjukkan
jalur bisnis anak-anak Soeharto satu demi satu terus dipangkas di mana-mana.

SUDHARMONO MENGECILKAN DOSA SOEHARTO

	Lain pula gaya Sudharmono, mantan Wapres, dalam membela Yayasan-yayasan
yang dikuasai Soeharto dan anak-anaknya. Mantan Wapres Sudharmono dengan tak
tanggung-tanggung mengatakan Rp 2,5 trilyun tak ada artinya" jika uang
yayasan itu diserahkan kepada pemerintah. Itu adalah akal-akalan Sudharmono
untuk mengecil-ngecilkan arti fasilitas negara yang diperoleh
yayasan-yayasan yang dikuasai Soeharto dan anak-anaknya. Padahal uang Rp 2,5
trilyun itu, kata Ahmad Tirtosudiro (Ketua ICMI). justru banyak hal yang
dapat dilakukan dengan uang sebesar itu. Pemerintah sekarang saja, tidak
mudah mendapatkan uang Rp 2,5 trilyun itu (Kompas, 8/6).

	Dari 4 yayasan yang disebutkan Sudharmono, yaitu Yayasan Dharmais, Yayasan
Supersemar, Yayasan Amal Bhakti Pancasila dan Yayasan Dana Abadi Karya cukup
jelas, hidupnya dari fasilitas negara, yang Presidennya adalah Soeharto.
Ucapan Sudharmono bahwa kedudukan Soeharto dalam yayasan itu adalah pribadi,
bukan Presiden, itu hanya dalih Sudharmono untuk menyembunyikan permainan
Soeharto melalui yayasan itu. Sekiranya pribadi Soeharto itu bukan Presiden,
tetapi seorang pedagang kecil di Pasar Senen, apakah akan ada fasilitas
negara diberikan kepada yayasan-yayasan Soeharto pedagang kecil itu?

	Bila dari 4 yayasan yang disebutkan Sudharmono tsb terdapat kekayaan
sebesar Rp 2,5 trilyun, hitung sajalah jumlah kekayaan yayasan-yayasan yang
Soeharto berjumlah 77 buah. Menurut George J Aditjondro, yang melakukan
riset tentang yayasan-yayasan Soeharto tersebut, bahwa dampak dari
dikuasainya yayasan itu di bidang sosial, politik dan ekonomis ada 17 macam.
Dan yang terpenting
dan pertama ialah: "Dana trilyunan rupiah yang dikuasai yayasan-yayasan ini
telah membantu Soeharto menguasai faksi-faksi di dalam ruling elite
Indonesia, dengan membuat faksi-faksi itu saling menyeimbangi dan dengan
menggeser favoritisme dari satu faksi ke faksi lain. Ini terang saja,
membuat politik nasional menjadi sangat personalized tanpa aturan main
tertulis yang telah disepakati bersama." 

HABIBIE DI BAWAH BAYANG-BAYANG SOEHARTO

	Presiden BJ Habibie mengatakan: pihaknya tidak perlu berbicara banyak
menanggapi anggapan yang mengatakan Presiden dan Kabinetnya sekarang masih
ada di bawah bayang-bayang Presiden RI kedua, HM Soeharto (Kompas, 7/6).

	Lebih lanjut Habibie mengatakan apakah kebijaksanaan dari Menpen yang
sekarang kita hadapi, sebagai hari kemerdekaan dari media pers. Kalau memang
itu (maksudnya di bawah bayang-bayang Soeharto-pen) kenapa tidak satu bulan
yang lalu. Apa membebaskan Pakpaham dan Sri Bintang Pamungkas dan banyak
orang lain yang sudah lama permintaannnya, kenapa baru berlangsung dalam 14
hari ini. Banyak sekali yang harus diselesaikan... "bagaimana pun juga kita
mengaanggap Pak Harto adalah Bapak kita semua".

	Adalah menarik apa yang dikatakan Marsilam Simanjuntak dalam hubungan
dengan langkah-langkah Habibie sekarang ini. Menurut Marsilam, "Saya lihat
apa yang dibikin Habibie adalah konsesi, memberikan kepada rakyat yang
sedang bersuasana menyalahkan yang lalu. Sebetulnya ada yang melanggar hukum
tapi suasana itu tidak bisa ditolak. Kalau Habibie bilang, Soeharto itu tidak
korupsi, gila apa dia? Dia tidak akan mendapat dukungan rakyat."

	"Jadi saya mau katakan," kata Marsilam Simanjuntak, "bahwa kualifikasi dari
hal-hal yang kita anggap bagian pengembalian kedaulatan rakyat, dan sekarang
kelihatan berjalan, belum tentu keadaan sebenarnya demikian. Itu cuma
konsesi sementara untuk meraih popularitas. Habibie mau menunjukkan
bahwa ia bukan bagian dari yang lama, bukan bagian dari yang dikutuk."

	Menurut Marsilam bila pembersihan perlu, maka pembersihan pertama adalah
menurunkan Soeharto dan Habibie. Ini tuntutan normatif. (Kompas, 7/6).

	Tampaknya untuk menghindari dirinya agar jangan sampai dibersihkan, seperti
yang dikemukakan Marsilam itu, maka Habibie berdalih, "Perjuangan bangsa
Indonesia dan proses reformasi hanya bisa berjalan dengan baik bila
dilaksanakan secara evolusioner, bukan revolusioner. Dalam arti dilakukan
secara bertahap. Saya berikan contoh. Kalau saya mau membuat gedung 24
tingkat, saya buat tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tidak
mungkin langsung loncat ke tingkat ke sepuluh." (Kompas, 7/6)

	Habibie tentu dengan sengaja tidak mengatakan bahwa tingkat pertama tidak
akan bisa dibuatnya, jika fondasinya tidak dibangun lebih dulu. Atau bila
tingkat pertama itu dimaksudnya lantai dasar, maka lantai dasar itu tidak
akan bisa dibuat, jika di atas lahan untuk lantai dasar itu masih berserakan
misalnya bangkai mobil yang jumlahnya puluhan. Bangkai mobil itu harus
disingkirkan, dibersihkan dari tempat yang akan dibuat lantai dasar tsb.
Demikian jugalah reformasi yang sesungguhnya tidak akan terjadi, jika
kekuatan-kekuatan anti-reformasi masih bercokol, tidak dibersihkan lebih
dulu. Itu tampaknya yang dimaksud Marsilam dengan dibersihkan tsb.

ANCAMAN PERTUMPAHAN DARAH

	Sejumlah media pada Kamis, 18 Juni 1998 mengemukakan di beberapa tempat
telah dipasang spanduk-spanduk, diantaranya di jembatan penyeberangan Dukuh
Atas, yang berbunyi: "Hentikan hujatan/pengusutan terhadap mantan Presiden
Soeharto. Agar Tidak Jadi Pertumpahan Darah". Spanduk dengan bunyi yang sama
juga dipasang di dekat Tugu Tani - yang mempertemukan arus dari Cikini,
Senen, Gambir dan Kebon Sirih. (Republika, 22/6).

	Pemasangan spanduk itu memang beriringan dengan pemberitaan media massa dan
sinyalemen beberapa pihak tentang indikasi bangkitnya kaum konservatif,
termasuk loyalis Soeharto.

	Mengenai siapa sesungguhnya pemasang spanduk yang berbau teror ancaman
pertumpahan darah tersebut, menurut Parni Hadi, "...melihat sebaran dan
keserentakkan pemasangan spanduk itu, mudah diduga bahwa kegiatan itu
dilakukan oleh orang-orang yang terorganisir. Mungkin kah para pemasang
spanduk itu sama dengan penggerakan kerusuhan, pembakaran dan penjarahan
14-15 Mei yang lalu, yang sampai sekarang juga belum terungkap."

	Parni Hadi selanjutnya mengungkapkan tindakan teror semacam itu harus
dihentikan... Jika tidak, tindakan serupa bisa merajalela. Itu bisa berupa
ancaman lewat telepon dan fac gelap kepada tokoh-tokoh reformasi, atau media
pro-reformasi. Bisa saja teror dibalas dengan teror. Itu akan membuat
keadaan tambah kacau. (Republika, 21/6)

	Mengapa Parni Hadi menghendaki teror semacam pemasangan spanduk itu harus
dihentikan? Sebab, dari kalimat yang terpampang dalam spanduk itu, jelas
sekali ancaman akan menumpahkan darah, bila mahasiswa dan rakyat masih
bergerak terus menuntut diusutnya sampai tuntas kekayaan Soeharto dan
keluarganya.

	Jika kemudian sampai terjadi pertumpahan darah, tanggungjawab sepenuhnya
adalah pada kelompok pemasang spanduk itu dan bukan pada mahasiswa dan
rakyat yang bergerak terus supaya reformasi secara total di segala bidang
dituntaskan.

BANGKITNYA REJIM SOEHARTO

	Dr Syamsuddin Haris melalui analisisnya "Kembali lah ke jalan yang lurus"
(Republika, 22/6) mengemukakan bahwa desas-desus tentang bangkitnya rejim
Soeharto ke panggung kekuasaan politik mendominasi pembicaraan publik pekan
lalu. Sejauh mana kebenaran desas-desus tersebut, dan kalau benar apa
implikasi politiknya bagi kelangsungan Orde Reformasi?

	Ada beberapa fakta yang mengindikasikan bahwa desas-desus tampaknya
mendekati benar. Pertama, makin tajamnya pertarungan internal DPP Golkar
menjelang penyelenggaraan Munas Luar biasa pada Juli l998 mendatang. Yang
menarik, konflik "merebut" kendali kepanitiaan penyelenggaraan Munas Luar
Biasa tak hanya terjadi antara "kubu reformasi" dan "kubu status quo" -
pendukung bangkitnya kembali rejim Soeharto -, tetapi juga diantara Soeharto
sendiri.

	Ke dua. Pencopotan tak beralasan terhadap Jaksa Agung Soedjono Atmonegoro,
justru ketika Soedjono tengah gencar mengusut kemungkinan keterkaitan
Soeharto dengan KKN. Bisa jadi pencopotan Jaksa Agung merupakan hasil dari
tekanan luar biasa para pendukung Soeharto terhadap Presiden BJ Habibie.
Sementara itu keluarga Soeharto mulai menggunakan jasa pengacara untuk
membela kepentingan politik maupun ekonominya.

	Ke tiga. Mulai menguatnya "rekayasa" untuk menolak dan mengkambing-
hitamkan gerakan reformasi. Unjuk rasa menolak kedatangan Amien Rais di
Pasuruan, Jatim, rasanya sulit dikategorikan sebagai murni protes kaum
nahdiyin. Apalagi pimpinan NU setempat telah memberikan klarifikasi bahwa
unjuk rasa tidak dilakukah warga NU. Juga siaran berita nasional TVRI pekan
lalu, opini publik mulai digiring, seakan-akan kerusuhan, penjarahan,
pembakaran dari krisis ekonomi adalah dampak reformasi.

	Perkembangan mutakhir ini tentu merisaukan, mengingat tuntutan masyarakat
terhadap reformasi menyeluruh, terutama di bidang politik, belum dipenuhi.
Soeharto memang sudah sebulan mundur dari jabatannya, tapi format politik
Orba yang berbasiskan kerjasama saling menguntungkan antara ABRI, Birokrasi
dan Golkar, belum sepenuhnya berobah. Gejala politik mutakhir di atas bisa
jadi merupakan upaya kaum Soeharto untuk mengikat dan mengukuhkan kembali
struktur dasar politik ORBA tersebut.

	Menurut Nurcholish Madjid ketika ditanya seberapa besar sebenarnya kekuatan
Soehartois untuk kembali ke panggung politik nasional itu, mengatakan
kekuatan mereka itu tidak terlalu besar. Kekuatan mereka yang nggak seberapa
itu, mekanismenya pragmatis betul... untuk tidak menyebut mekanisme uang
(Kompas, 29/6).

CIRI-CIRI SOEHARTOISME

        Meski pun telah banyak yang berbicara tentang Soehartoisme, namun
rasanya belum ada yang merumuskan ciri-ciri Soehartoisme tersebut.
Berdasarkan pengalaman selama 32 tahun Soeharto berkuasa, dapat dikemukakan
antara lain:

1. Fasisme: ideologi otoriter yang memuJa superioritas nasional. Anti
komunisme dan liberalisme (lihat Buku Putih G.30-S pemberontakan PKI) yang
diterbitkan Sekneg thn 1994, ruangan Glosari, lampiran, halaman: 65.
2. Diktator: anti demokrasi, hak azasi manusia dan keterbukaan.
3. Munafik[1]
4. Manipulator[2]
5. Teroris: akan menculik[3]; melakukan penembakan misterius.[4]
6. Membangun KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Semua anak-anaknya
Soeharto telah berhasil jadi konglomerat. Juga sementara kerabat dan
konco-konconya.

        Dalam pidato kenegaraan 16 Agt 1967 di depan DPRGR, Soeharto
berjanji untuk melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan
konsekuen. Untuk menggoalkan konsepnya apa yang dinamakan Konsensus
Nasional, yang memberi hak padanya untuk mengangkat 1/3 anggota MPR dari
ABRI, ditolak dan dilumpuhkannya Pasal 37 UUD 1945. Ia menolak diadakannya
perobahan UUD 1945, meski pun Pasal 37 UUD 1945 membenarkan dibolehkannya
ada perubahan bila sekurang-kurangnya     2/3 anggota MPR yang hadir dalam
sidang menghendakinya.

        Dalam pidato kenegaraannya 16 Agt 1975, Soeharto mengemukakan
masyarakat Pancasila adalah Sosialistis Religius. Dengan ciri-ciri pokok:
tidak membenarkan adanya kemelaratan, keterbelakangan, perpecahan,
pemerasan, kapitalisme, feodalisme, kolonialisme dan imperialisme. Dalam
prakteknya pembangunan yang dilakukannya ialah pembangunan kapitalisme, yang
telah  melahirkan ratusan konglomerat. Pemerasan atas kaum buruh dibenarkan
atas nama Hubungan Industrial Pancasila.

        Supersemar yang jelas "surat perintah" pengamanan, dianggapnya surat
pelimpahan kekuasaan; Sapta Marga yang mengatakan tunduk dan setia kepada
UUD 1945 dikatakannya tidak menghendaki adanya perubahan UUD 1945, padahal
fasal 37 UUD 1945 membuka kemungkinan adanya perobahan UUD 1945; P-4
dikatakannya bukan tafsir Pancasila, tetapi harus menjadi pegangan semua
warganegara. Jadi pegangan hidup warganegara bukan Pancasila!

	Kita juga bisa melihat pidato Presiden tanpa teks di depan RAPIM ABRI 27
Maret 1980 di Pekanbaru. Pengakuan Presiden Soeharto kepada Ramadhan KH,
penulis otobiografinya, juga menarik untuk disimak. Soeharto menyatakan
bahwa penembakan bromocorah di tahun 1983 yang semula dikenal sebagai
penembakan misterius (petrus), sesungguhnya bukan misterius, tetapi resmi
dilakukan oleh aparat negara, sebagai shock therapi terhadap keberutalan
bromocoroh di tahun 1983 (lihat Kompas, 8/12/1938).

        Bila ciri-ciri seperti itu terdapat dalam masyarakat, meski pun
Kepala Pemerintahannya bukan Soeharto, maka pemerintahan tersebut pada
hakikatnya adalah pemerintahan Soehartois, atau katakanlah bangkitnya
kembali Soehartoisme sesudah Soeharto lengser keprabon. 

        Bagaimana dengan Kabinet Reformasi BJ Habibie? Kenyataan di lapangan
menunjukkan masih tetap menjalankan garis fasisme. Menolak membebaskan
tapol/napol yang diperkirakan berpaham komunisme. Pemerintahan Habibie juga 
masih tetap anti-demokrasi dengan membatasi gerakan rakyat berdemonstrasi
dan mogok; masih tetap tidak transparan dalam mengganti Jaksa Agung Soedjono
Atmonnegoro. Juga masih tetap munafik dengan mengatakan sebagai reformator,
namun dalam prakteknya tidak melaksanakan reformasi secara total di segala
bidang.

        Selain itu rejim Habibie juga masih memanipulasi kata-kata "menolak
bangkitnya kekuatan lama", dengan mengaburkan siapa yang dimaksud "kekuatan
lama" itu: Soehartoisme atau Soekarnoisme! Masih tetap adanya ancaman teror
melalui pemasangan spanduk "agar jangan terjadi pertumpahan    darah", bila
terus mengusut mantan Presiden Soeharto dan masih belum secara tuntas
menghapuskan KKN.

        Ya, Soehartoisme masih berjalan, atau katakankah hendak bangkit
kembali di bawah Kabinet Reformasi BJ Habibie.

        Sebagai catatan bisa dikemukakan di sini, "lima komponen budaya
negatif Orde Baru" yang sempat muncul dalam diskusi Refleksi Agenda
Reformasis, telaah budaya, politik dan ekonomi yang diselenggarakan Kompas
bersama dengan Universitas Paramadina Mulya 15-16 Juni 1998 sebagai :

1) Feodalisme pribumi yang membelenggu, memperdungu dan melayukan jiwa
kawula kecil menjadi hamba-hamba bermental jongos-babu-kuli;
2) Peniruan sistem dan struktur eksploatatif Hindia Belanda;
3) Imitasi fasisme paksaan dan kekerasan keji yang diwarisi dari sistem
model pemerintahan balatentara pendudukan Dai Nippon;
4) Pemaksaan fisik maupun psikologis oleh berbagai visible and invisible
networks of transnasional super-powers yang beroperasi di Indonesia;
5) Adat kebiasaan atau kebudayaan ratusan tahun hukum rimba tropika:
jagoan/benggol/genthokecu/"ninja" darat maupun perompak bajak laut. (Kompas,
24 Juni 1998).

KESIMPULAN

        Sesungguhnya tidak lah luar biasa, bila Soeharto berusaha bangkit
kembali. Karena dalam sejarah tidak pernah terjadi suatu kelas yang berkuasa
akan menyerahkan kekuasaannya secara sukarela. Mereka akan berusaha bangkit
kembali dengan segala daya dan upaya. Akan menghalalkan segala cara demi
tujuan. Fenomena-fenomena yang sementaranya dikemukakan dalam tulisan ini,
menunjukkan akan hal itu.

        Adalah menjadi hak dan kewajiban mahasiswa dan rakyat yang berjuang
untuk terwujudnya reformasi secara total di segala bidang, guna menggagalkan
usaha Soeharto dan kelompoknya bangkit kembali. Tentu saja dengan segala
langkah yang diperhitungkan secara cermat dan tepat. Rakyat dan demokrasi
akhirnya pasti akan menang. Fasisme akan dikalahkan.***