[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SiaR--> Re: SiaR--> SURAT PEMBACA: ABRI DAN DPR



> Date: Wed, 01 Jul 1998 12:52:28 +0000
> From: Bayu Suparta <Bayu.Suparta@sci.monash.edu.au>
> Subject: Re: SiaR--> SURAT PEMBACA: ABRI DAN DPR
> To: SiaR News Service <siar@minihub.org>,

Dear Netters,

Terima kasih atas tanggapan bung Adi Tjondro, nama yang sesekali 
"nongol" di mail-box saya. :=)

Betul polisi bukanlah angkatan bersenjata. Namun, polisi harus 
bersenjata, seperti hal-nya hansip yang bertugas untuk meronda 
kampung atau pak tani yang harus menjaga ladangnya dari amukan tikus-
tikus pemakan padi. Thus, polisi dalam elemen negara adalah perangkat 
SIPIL bidang keamanan. AL, AU, dan AD serta semua kekuatan 
hankamrata menyangkut keamanan teritorial dan ..... berarti 
menyangkut pertahanan teritorial ataupun pertahanan matra (udara, 
laut dan darat). AL, AU, AD dan lain-lainnya murni perangkat militer, 
termasuk rakyat bersenjata (milisi).

Namun, soal "pisah-memisah" secara lembagatis, terus terang saya tak 
kompeten. Saya hanya mengerti bahwa semua elemen bangsa ini harus 
dikembalikan ke fungsi aslinya: back to basic, jika ingin Indonesia 
maju. Misalnya, fungsikan kembali lembaga-lembaga yang ada 
sebagaimana seharusnya dia berfungsi dan INDEPENDENT agar dia bisa 
berkiprah sebagaimana seharusnya. Oknum ABRI mbok yao jangan 
jadi Gubernur. Oknum perguruan tinggi, mbok yao jangan jadi menteri. 
Politikus mbok yao jangan jadi pengusaha. Pak tani biarkan jual 
beras semaunya. Para pamulung dibiarkan membentuk korp pengendali 
lingkungan hidup, misalnya. Kampus boleh berwacana politik agar 
proses kontrol masyarakat dapat berjalan. Larangan wacana politik 
oleh Pemerintah di kampus memaksa masyarakat tidak bisa ngomongin hal 
yang benar, yang pada akhirnya menjadi bumerang bagi Pemerintah 
sendiri. Bumerang? Ya, karena ternyata "kebenaran itu ada di jalan 
raya dan pada semua proses yang berbau anarkhis". Kalau nggak 
anarkhis, Pak Harto kan nggak jadi turun..... :=) 

Mungkin, saya tampak mengada-ada, tetapi itu semua bersumber pada 
satu ide: kembalikan Indonesia ke formatnya yang paling fundamental: 
bhinneka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa. Kemajemukan dan 
keragaman adalah kekayaan Indonesia. Bersatulah dalam keaneka-ragaman 
itu dan lihatlah pada kebenaran yang hanya satu dan satu-satunya ada. 
Kebenaran itu dapat dilihat oleh siapa saja, termasuk oleh penjahat 
sekalipun. (Penjahat harus tahu yang benar supaya tidak ketangkep!)  

Kalau misalnya Bung Adi Tjondro menemukan "kekayaan" Habibie yang 
luar biasa..... mestinya tidak mengejutkan. Tapi, akan amat 
mengejutkan, kalau Habibie nggak tahu dirinya kaya dan masih 
tetap berkeinginan jadi Presiden RI! :=))

Neters, saya hanya mencoba berpikir simple-simple saja. Kalau saya 
kaya, saya tak perlu berpikir jadi lurah, apalagi Presiden. Saya akan 
"jalan-jalan saja" meninjau seluruh wilayah Indonesia, untuk kemudian 
saya catat pengalaman saya itu. Suatu ketika, saya bisa ceritakan 
kepada generasi berikutnya, betapa luas dan kaya rayanya Indonesia!  
Bagi saya, jadi lurah atau Presiden itu - CARI KERJAAN. :=)
Mengapa saya harus cari kerjaan, kalau hidup saya sudah terjamin. 
Life is easy,.... so easy. :=)
(Kalau kemudian saya dipilih "tak sengaja jadi Presiden", maka saya 
akan ajak seluruh rakyat Indonesia "jalan-jalan"! :=))

Salam reformasi,

Bayu Suparta
Monash University
=====================================================

> Date sent:      Tue, 30 Jun 1998 20:10:30 +1000 (EST)
> From:           GEORGE ADITJONDRO <aditjond@psychology.newcastle.edu.au>
> Subject:        Re: SiaR--> SURAT PEMBACA: ABRI DAN DPR

> Saya setuju dengan pendapat bung Bayu Suparta, dengan satu tambahan penting:
> 
> Polisi harus dipisahkan dari ABRI, sebab di setiap negara demokratis yang
> beradab, polisi adalah aparat kamtibmas yang berada di bawah Departemen
> Dalam Negeri atau bahkan pemerintah-pemerintah lokal / munisipal....