[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SiaR-->GJA: DARI PARE-PARE SAMPAI KE JERMAN (5)



> Apparently-to: SiaR@mole.gn.apc.org
> From: aditjond@psychology.newcastle.edu.au (George J. Aditjondro)

DARI PARE-PARE SAMPAI KE JERMAN:
Kisah korupsi, kolusi, dan nepotisme keluarga besar Habibie (V)
G. J. Aditjondro

PT Krakatau Steel, sarang korupsi kaliber dunia:
------------------------------------------------------------------
Seperti halnya IPTN dan PT Dahana, PT Krakatau Steel juga berada di bawah
kekuasaan Badan Pengendali Industri Strategis (BPIS) yang tadinya diketuai
Habibie. Pabrik baja raksasa yang terus merugi karena terus digerogoti oleh
tangan-tangan bisnis keluarga besar Suharto - Sumitro, ternyata diam-diam
sudah dijual kepada sebuah perusahaan asing, dua minggu sebelum berakhirnya
kekuasaan formal Suharto.

Ispat International, NV, begitu nama perusahaan baja India bermodal Belanda
dan Inggris itu, pada tanggal 7 Mei yang lalu telah membeli antara 49 s/d
41% saham PT Krakatau Steel seharga 400 juta dollar AS. Selain tidak
konstitusional, karena penjualan saham perusahaan negara ini dilakukan oleh
Menteri Penjualan BUMN, Tanri Abeng, tanpa persetujuan DPR-RI, jadi
melanggar Pasal 23 UUD 1945, perbuatan ini jelas-jelas berbau nepotisme.
Soalnya, almarhum Edi Kowara Adiwinata, ayah mertua Tutut, termasuk
pemegang saham perusahaan multinasional itu. Saham itu kini diwarisi oleh
Indra Rukmana.

Salah satu anak perusahaan Ispat, PT Ispat-Indo, memiliki pabrik batang
kawat (wire rod  ) berlokasi di Sepanjang, Surabaya, yang menghasilkan 450
ribu ton setahun, atau terbesar di Indonesia. Makanya, ketika ibu mertua
Tutut meninggal di bulan Desember 1994, seluruh pemegang saham, direksi,
staf dan karyawan PT Ispat-Indo ikut memasang iklan belasungkawa kolektif,
bersama segenap keluarga besar Kowara berikut perusahaan-perusahaan dan
yayasan-yayasannya.

Setelah Krakatau Steel jatuh ke tangan Ispat International, kapasitas
produksi batang kawatnya, yang tadinya hanya 300 ribu ton setahun, akan
ditingkatkan menjadi 650 ribu ton setahun. Namun Tanri Abeng, menteri
warisan Habibie dari Suharto, tidak berniat berhenti di situ saja dalam
rangka penjualan BUMN-BUMN yang berada di bawah pengawasannya. Kepada pers
Australia ia juga mengemukakan, bahwa perusahaan raksasa Australia, BHP,
yang memang sudah punya beberapa usaha patungan dengan Krakatau Steel, juga
telah menyatakan minatnya membeli saham yang tersisa. Begitu pula
perusahaan baja Inggris, British Steel (Kompas , Media Indonesia , Bisnis
Indonesia , 3 Juni 1998; Xpos , 6-12 Juni 1998;The Australian , 17 Juni
1998).

Sejak diambil oper oleh Ibnu Sutowo di awal 1970-an, Krakatau Steel sudah
jadi sapi perahan Ibnu, Suharto, dan konco-konco (cronies) mereka. Kita
tentunya masih ingat, bagaimana Kartika Thahir, janda tangan kanan Ibnu
Sutowo, H.A. Thahir, berperang melawan Pertamina di pengadilan negeri
Singapura selama 15 tahun (11 Maret 1980 s/d 3 Desember 1992), untuk
mempertahankan uang sogokan dua maskapai Jerman -- Siemens dan Klockner --
kepada almarhum suaminya, yang dituntut kembali oleh Pertamina. Uang
sogokan sebesar 15 juta DM dari Siemens dan 35 juta DM dari Klockner adalah
"jasa" H.A. Thahir untuk pembelian mesin-mesin Jerman itu untuk pembangunan
pabrik baju Krakatau Steel.

Baru setelah perjuangan hukum selama 15 tahun, dibantu lobbying Jenderal
Benny Murdani terhadap sang janda kaya atas perintah Suharto, tim pengacara
Pertamina pimpinan Albert Hasibuan berhasil memperoleh uang korupsi yang
didepositokan di Bank Sumitomo cabang Singapura. Itupun setelah tim
Hasibuan-Murdani berulangkali mendesak hakim di Singapura menghapus dari
berkas acara tuduhan Kartika bahwa Suharto dan isterinya ikut menikmati
uang sogokan ke Pertamina (Pour, 1993: 513-533).

Banyak orang yang sesungguhnya terlibat dengan kasus itu, yang hingga detik
ini tidak pernah dihadapkan ke pengadilan, seperti Ibnu Sutowo, Direktur
Utama Pertamina yang ditugaskan Suharto menghidupkan kembali Proyek Baja
Cilegon warisan Bung Karno, Tungky Ariwibowo, yang selama belasan tahun
menjadi direktur PT Krakatau Steel, dan B.J. Habibie, yang pertama kali
kembali ke Indonesia atas undangan Ibnu Sutowo, mengepalai Advanced
Technology Division Pertamina, yang merupakan cikal-bakal BPPT.

Dengan demikian, B.J. Habibie, yang berkawan akrab dengan pimpinan
Ferrostahl, setidak-tidaknya tahu bagaimana akal ketiga perusahaan Jerman
-- Siemens, Klockner, dan Ferrostahl sendiri -- mencari untung
sebesar-besarnya dari kerjasama mereka dengan Ibnu Sutowo, H.A. Taher dan
Tungky Aribiwowo, yang baru terungkap setelah Ibnu Sutowo dicopot dari
singgasananya di Jalan Perwira, Jakarta Pusat, dan lebih-lebih lagi setelah
janda Taher menuntut warisannya yang disimpan di Singapura.

Penyidikan oleh tim Sumarlin waktu itu mengungkapkan, bahwa biaya modal
(capital cost) instalasi Siemens di Krakatau Steel tiga kali lipat biaya
rata-rata pembangkitan listrik di tempat lain. Sedangkan harga-harga yang
dipasang Ferrostahl untuk peralatannya membuat tim penyidik itu curiga,
bahwa sebagian uang itu kembali ke kantong orang-orang Krakatau Steel dan
Pertamina, dalam taraf yang akan membuat para pengusaha Jepang -- yang juga
terkenal tidak sungkan-sungkan membayar 'pungli' -- berdecak kagum (May,
1978: 378).

Makanya tidak mengherankan bahwa keluarga Habibie pun ikut mengais-ngais
rezeki dari ladang pabrik baja, yang di zaman Bung Karno terkenal sebagai
Proyek Baja Trikora. Seperti yang telah disinggung di depan, sebagai Dirjen
Perhubungan Laut Fanny Habibie membuat peraturan yang membesi-tuakan semua
kapal tua, dengan Krakatau Steel sebagai pembeli satu-satunya dan dengan
harga di bawah pasaran internasional (Robison, 1990: 115). .

Selanjutnya giliran Sudwikatmono dengan kelompok Salimnya untuk mengeruk
keuntungan dari pabrik baja itu. Pada tanggal 23 Februari 1987,
didirikanlah PT Cold Rolling Mill Indonesia, dengan pemegang saham utama PT
Krakatau Steel (40%) serta satu kongsi antara kelompok Salim dan kelompok
Ciputra (40%), serta sisanya sebuah perusahaan berbasis di Luxembourg,
Sestiacier SA, yang mungkin saja satu offshore  company   dari kelompok
Salim pula.

Dengan utang komersial dan kredit ekspor dari luar negeri berjumlah lebih
dari 800 juta dollar AS, PT CRMI itu mengolah lempengan panas dari Krakatau
Steel menjadi lempengan baja gulungan dingin. Anehnya, perusahaan yang
praktis memegang monopoli lempengan baja gulungan dingin itu didirikan,
setelah satu anak perusahaan kelompok Salim, yakni PT Giwang Selogam, sudah
tiga tahun sebelumnya mendapatkan monopoli ekspor lempengan panas maupun
impor lempengan gulungan dingin, atas nama PT Krakatau Steel. Karuan saja,
setelah tata niaga sebagian produk baja dan besi dibebaskan oleh pemerintah
melalui Paket 21 November 1988 (Pakno), praktis kongsi Salim & Ciputra
itulah yang memegang monopoli perdagangan kedua jenis lempengan baja itu
(Soetryono, 1988: 30-33; Robison, 1990: 114).

Selain kelompok Salim dan Ciputra, kelompok Bakrie juga ikut mengeruk
keuntungan dari pabrik baja Krakatau Steel. Anak-anak Haji Achmad Bakrie
(alm.) itu memang sejak awal 1980-an sudah akrab berjualan minyak mentah
Pertamina bersama keluarga Suharto, lewat beberapa perusahaan yang
beroperasi dari Hong Kong, seperti Mindo Petroleum, Permindo Oil Trading
Company, dan Terrabo Co. Ltd., yang belakangan ini mulai ditutup keran
minyaknya oleh Pertamina, sebagai langkah kosmetik menghadapi arus pasang
anti-KKN yang dicanangkan oleh generasi muda Indonesia.

Selain di bidang perdagangan minyak bumi, keluarga Suharto dan keluarga
Bakrie punya kerjasama di bidang peternakan. Khususnya antara peternakan
Tapos milik keluarga Suharto di Jawa Barat, dengan peternakan Tipperary
milik keluarga Bakrie di Northern Territory, Australia. Seorang dokter
hewan, Gede Putu, yang bekerja untuk peternakan Tipperary di Australia,
tapi tinggal di kompleks peternakan Tapos di Bogor. Selain itu, salah
seorang pemegang saham PT Tipperary Indonesia adalah Yapto Suryosumarno,
pimpinan PP Pemuda Pancasila yang juga akrab dengan anak-anak Suharto. Ia
anggota pengurus yayasan pengembangan sepakbola yang diketuai Bambang
Trihatmojo.

Di awal 1980-an, Charles Graham, orang Australia yang dipercayai mengurus
Mindo, Permindo, serta peternakan Tipperary, mendaftarkan satu perusahaan
baru di Panama. Namanya Asia Pacific Pipe, yang 100% dimiliki oleh Mindo.
Sambil tetap berjualan minyak dari Hong Kong, Asia Pacific Pipe itu
berpatungan dengan Bakrie Brothers, Pertamina, PT Krakatau Steel, serta
satu perusahaan lain, PT Encona Engineering Inc., mendirikan satu
perusahaan baru, bernama PT Seamless Pipe Indonesia Jaya (SPIJ).

Presiden komisarisnya adalah Faisal Abda'oe, sedangkan direkturnya adalah
Aburizal Bakrie dan Sudwikatmono. Bekas kurir Suharto di zaman revolusi
ini, memang cukup dekat dengan keluarga Suharto. Salah seorang anaknya,
Mohammad Reza Rachmadi Abdau, adalah teman balap Tommy Suharto -- dan juga
partner bisnis Thariq Kemal Habibie dalam PT Repindo Impreza International.


Jadi, sementara PT CRMI praktis memegang monopoli perdagangan lempengan
baja buatan Krakatau Steel, PT SPIJ praktis memegang monopoli perdagangan
pipa tanpa sambungan, buatan Krakatau Steel juga.

Kelompok Bakrie juga punya beberapa usaha patungan dengan perusahaan
raksasa Australia, BHP, khususnya dalam perusahaan tambang PT Arutmin di
Kalimantan. Jadi kalau BHP jadi membeli 25% saham PT Krakatau Steel yang
tersisa, itu hanya akan semakin mendekatkan kepentingan bisnis antara
keluarga Suharto dan keluarga Bakrie.

Toh kedua keluarga itu, lewat Sudwikatmono, sudah punya satu holding
company, PT Daya Sarana Pratama, yang menjadi pemegang saham Bank Nusa yang
dikenal sebagai salah satu bank kelompok Bakrie, serta perusahaan
perkebunan patungan antara Bakrie dan Bimantara, PT Bakrie Sumatra
Plantations (Friedland, 1989; Toohey, 1990; CISI, 1997: 139-140, 1147-1148,
1344-1345, 69A-70A;Warta Ekonomi , 30 Sept. 1996: 39-40; sumber-sumber
lain).

Pabrik baja yang menurut temuan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan) pernah kebobolan Rp 6,4 milyar,  tidak cuma dijadikan sapi
perahan keluarga besan Suharto dari sisi Tutut, tapi juga besan Suharto
dari sisi Titiek Prabowo. PT Prima Comexindo, perusahaan patungan antara
Hashim Djojohadikusumo bersama Titiek Prabowo dan anak-anak Bustanil
Arifin, mendapatkan hak monopoli barter pipa-pipa baja Krakatau Steel
dengan kapas, sorghum, dan produk kulit dari Sudan.

Itu belum terlalu merugikan Krakatau Steel. Yang lebih merugikan pabrik
baja itu adalah kontrak pembelian besi tua dari PT Prima Comexindo, yang
mendapat komisi sebesar 1 dollar AS per metric ton besi tua. Begitulah
nasib bekas proyek mercusuar warisan Bung Karno, yang menurut Wakil Ketua
BPIS, Giri Suseno Hadihardjono, ingin dijadikan "pusat unggulan di bidang
baja" (Indonesia Business Weekly , 27 Mei 1994: 16; Editor , 17 Des. 1992:
83-85, 2 Juni 1994: 48-49).

Akhirnya, jangan lupa bahwa PT Krakatau Steel, yang diwakili Tungky
Ariwibowo, juga menjadi pemegang saham perusahaan jalan tol Tutut yang
bernama PT Citra Marga Nusaphala Persada, bersama pabrik semen kelompok
Salim (PT Indocement) dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi yang diketuai
Suharto. Di samping itu, PT Krakatau Steel juga menjadi pemegang saham
industri besi cor Tutut bernama PT Citra Industri Logam Mesin Persada,
bersama Yayasan Tiara yang diketuai Tutut sendiri (Republika , 18 Okt.
1995; Tiras , 23 Nov. 1995: 38; Swa, 5-18 Juni 1997: 45; ).

Berarti, selama tiga dasawarsa, modal kerja dan keuntungan pabrik baja
raksasa itu, hanya berputar-putar di sekitar oligarki Suharto juga.

Koneksi-koneksi PT Pindad:
-------------------------------------------
Kalau Tutut,  Titiek, dan Tommy bisa menjalin hubungan bisnis yang mesra
dengan perusahaan-perusahaan resmi di bawah payung BPIS, mengapa paman
mereka, Probosutejo, harus tinggal di luar gelanggang sebagai penonton
saja?

Ternyata memang tidak. Lewat PT Mercu Buana yang dipimpinnya, Probosutejo
juga menjalin hubungan bisnis dengan PT Siemens Indonesia, yang ikut
dimiliki oleh PT Pindad dan PT Gunanusa Utama Fabricators. Padhal, PT
Gunanusa itu sendiri adalah usaha patungan antara Probosutejo dan Iman
Taufik, pimpinan kelompok Tri Patra.

Sedangkan Tri Patra sendiri,  sejak 1989 berpatungan dengan Bimantara dan
kelompok Citra Lamtorogung Persada dalam PT Trihasra Bimanusa Tunggal, yang
kecipratan mega-proyek pipa minyak Pertamina di Jawa sepanjang 560 Km,
bernilai 306 juta dollar AS (CISI, 1997: 451-452, 1182-1183; Forum Keadilan
, 23 Juni 1994: 26-27).

Berarti, kembali lagi modal salah satu perusahaan di bawah koordinasi BPIS,
berputar-putar di sekitar anggota keluarga Cendana dan antek-anteknya.

Selain contoh di atas, Ir. Mohammad Nafi Besari, abang Nyonya Ainun
Habibie, juga merupakan pemegang saham PT Meta Epsi Engineering. Inilah
induk perusahaan kelompok Medco, di mana Indra Rukmana dan Siswono
Yudohusodo ikut menjadi pemegang saham. Perusahaan ini pun ikut menjadi
pemasok peralatan listrik PT Pindad dan IPTN (Kompass Indonesia, 1988;
Divisi Riset Majalah Pilar , 1998).

Koneksi PT Boma Bisma Indra:
-------------------------------------------
BUMN pembuat mesin dan alat-alat berat ini, termasuk dalam 10 perusahaan di
bawah koordinasi BPIS yang dipimpin Habibie. Perusahaan negara ini,
berkongsi dengan PT Citra Patenindo Nusantara milik Tutut dan sebuah
perusahaan lain, PT Eramina Kencana dalam membangun terminal minyak baru di
pelabuhan Wayame di Ambon, Maluku. Pembangunan proyek senilai Rp 45 milyar
itu diselesaikan dalam tempo 1051 hari mulai dari tanggal 16 Juli 1991
hingga 2 Juni 1994 (Warta Ekonomi , 12 Sept. 1994: 16).

Koneksi LEN:
-----------------------
Hari Selasa, 15 November 1995, PT Elektrindo Nusantara, menandatangani
perjanjian kerjasama dengan Lembaga Eltronika Nasional (LEN), satu di
antara ke-10 perusahaan di bawah BPIS, dan Airport System Inc. dari AS,
untuk mengembangkan bisnis peralatan navigasi di Indonesia. Menurut
perjanjian itu, Airport System Inc. akan menyediakan teknologinya, LEN
memproduksinya, dan PT Elektrindo Nusantara memasarkannya. Perusahaan
patungan itu direncanakan mulai beroperasi akhir 1996. Sementara itu, PT
Elektrindo Nusantara sudah dipercayai Habibie untuk mengawasi lalulintas
udara untuk Air Show 96 di Bandara Sukarno Hatta (Data , 20 Nov. 1995).

Memang enak, ya, jadi anak presiden seperti Bambang Trihatmojo, apalagi
kalau mitra bisnisnya di bidang telekomunikasi, Aziz Mochdar, masih anggota
keluarga besar Habibie pula.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme di ICMI:
-------------------------------------------------------
Ketika menjadi Ketua Umum ICMI, Habibie telah berulangkali berkolusi dengan
Suharto dengan mengatasnamakan umat Islam di Indonesia. Bentuk kolusi yang
paling ringan adalah fasilitas khusus bagi Yayasan Abdi Bangsa, pemilik PT
Abdi Bangsa yang menerbitkan harian Republika,  di mana Suharto menjadi
pelindung.

Padahal, ketika majalah Info Bisnis   melakukan hal yang sama, yakni
menjual saham penerbitnya, PT Info Jaya Abadi, khusus kepada keluarga besar
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), langkah itu ditegur oleh Ketua
Bappepam, Bacelius Ruru (Forum Keadilan , 29 Sept. 1994: 83).

Memang, boleh-boleh saja Suharto dan isterinya, Tri Sutrisno, Sudharmono,
seta BJ Habibie dan isterinya, masing-masing hanya memiliki selembar saham
PT Abdi Bangsa senilai Rp 5000, sementara mayoritas saham penerbit
Republika   itu dikuasai oleh ICMI dan Koperasi Karyawan HU Republika,
seperti ditulis Republika , 28 Mei lalu.

Namun kekuasaan Suharto & Habibie di perusahaan penerbit koran itu, tentu
saja melebihi nilai nominal sahamnya. Kalau tidak, mengapa PT Abdi Bangsa
boleh menjual sahamnya secara langsung, di luar jalur Bursa Saham, dan
diskriminatif pula, yakni hanya kepada warganegara Indonesia yang beragama
Islam? Bukankah itu hanya mungkin dengan persetujuan -- paling tidak,
pengetahuan -- Menteri Penerangan Harmoko dan Menteri Keuangan Mar'ie
Muhammad waktu itu?

Padahal, ketika majalah Info Bisnis   melakukan hal yang sama, yakni
menjual saham penerbitnya, PT Info Jaya Abadi, khusus kepada keluarga besar
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), langkah itu ditegur oleh Ketua
Bappepam, Bacelius Ruru (Forum Keadilan , 29 Sept. 1994: 83).

Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi, apabila satu kelompok minoritas di
Indonesia -- Cina atau Kristen -- berusaha menerbitkan sebuah koran dengan
menjual saham khusus kepada warganegara Indonesia yang keturunan Cina atau
beragama Kristen.

Sekarang soal nepotismenya. Jabatan ketua Yayasan Amal Abadi Beasiswa
Orangtua Bimbing Terpadu (ORBIT) yang bernaung di bawah ICMI, diserahkan
pada dokter Nyonya Hasri Ainun Habibie yang kebetulan, isteri Ketua ICMI
waktu itu (Prospek , 19 Des. 1992: 34). Di kalangan wartawan Muslim di
Jakarta, Yayasan Orbit cukup dikenal, karena yayasan itu dapat memberi
rekomendasi potongan harga tiket pesawat Garuda dan berbagai kemudahan
lain.

Di awal 1996, Yayasan Orbit telah berhasil mengisi koceknya sejumlah dua
milyar rupiah dengan merogoh kas semua bank pemerintah (Bapindo, BRI, Bank
Exim, BDN, BBD, BTN, dan BNI 46), serta sejumlah bank swasta, yakni Bank
Anrico (yang baru saja dibubarkan), Bank Bukopin, Bank Intan, Bank
Muamallat, Bank Nasional, Bank Nusa, dan Bank Papan Sejahtera. Di awal 1996
itu, kerjasama sedang dijajaki dengan sepuluh bank swasta lain, seperti
Bank Angkasa, Bank Duta, Bank Danamon, Bank Dwipa, BCA, BII, Bank Lippo,
Bank Universal, Bank Victoria, dan Bank Umum Nasional (Jawa Pos , 24 April
1996; Forum Keadilan , 1 Jan. 1996: 107).

Seperti yang kita ketahui, BCA, Bank Danamon, Bukopin, Bank Duta, BUN, Bank
Papan Sejahtera, dan Bank Universal, dikuasai oleh klik Suharto melalui
keluarga Liem Sioe Liong, tiga anak Suharto (Tutut, Sigit, dan Titiek), Bob
Hasan, dan keluarga Djojohadikusumo. Makanya, semakin banyak tumpah tindih
kekayaan yayasan Suharto yang satu dengan yang lain, melalui kegiatan
pencarian dana Yayasan Orbit ini.

Yayasan Dompet Dhuafa Republika, lebih kaya lagi, karena di tahun 1996
yayasan ini telah berhasil meraup fulus sebesar Rp 4 milyar dari sejumlah
donor yang tak diidentifikasi (Forum Keadilan , 8 Sept. 1997: 97).
Keterangan ini telah dibantah oleh Yayasan Dompet Dhuafa Republika lewat
email <dhuafa@cabi.net.id> kepada saya, 17 Juni lalu, tanpa mencantumkan
nama orang yang mewakili yayasan itu, juga tanpa menyebutkan berapa
sesungguhnya dana yang dimiliki yayasan itu.

Kekuasaan Habibie -- sebagai tangan kanan Suharto -- di yayasan-yayasan
ICMI sangat besar. Dialah yang mencoret Parni Hadi dari jabatan Direktur
Produksi PT Abdi Bangsa, dan menggolkan Beddu Amang yang juga Bendahara
ICMI dan Ketua Presidium KAHMI (Keluarga Alumni HMI), menjadi komisaris
perusahaan penerbit harian Republika   itu, sekaligus Ketua Yayasan Abdi
Bangsa.

Dengan demikian, klik pendukung Suharto di lingkungan ICMI juga semakin
solid. Sebab Beddu Amang juga komisaris perusahaan keluarga Bustanil
Arifin, PT Bormindo Nusantara, bersama A.R. Ramly yang juga salah seorang
komisaris PT Astra International (Jakarta Post, 18 Febr. 1994; Forum
Keadilan , 8 Sept. 1997: 97).

Untuk menarik mahasiswa Muslim Indonesia di luar negeri untuk menjadi
anggota ICMI, di beberapa tempat ada pemikat berupa potongan tarif tiket
pesawat Garuda untuk pulang ke Indonesia. Di Australia, hal itu juga
berlaku bagi anggota 'wadah tunggal' di bawah pembinaan KBRI, yakni PPIA.
Padahal, keagenan Garuda di AS dan Australia baru-baru ini dialihkan kepada
PT Antarini Mitra Sejati milik Ibu Siti Sutina, yang mengaku adik
almarhumah Nyonya Tien Suharto.

Akibat kebijakan baru itu, sesudah 12 tahun di AS dan 35 tahun di
Australia, maskapai penerbangan milik rakyat Indonesia itu terpaksa gulung
tikar dengan menanggung kerugian besar akibat pembayaran sewa kantor jangka
panjang dan PHK stafnya.

Ironisnya, PT Antarini bukan suatu agen perjalanan yang berpengalaman, baik
dalam angkutan penumpang maupun barang. Akibatnya, menurut kalangan dalam,
kerugian akibat menurunnya angkutan barang oleh Garuda ditaksir setinggi
500-600 ribu dollar AS sebulan, ketimbang ketika itu dilakukan oleh Garuda
sendiri.

Contoh nepotisme Suharto-Habibie yang lain adalah usaha patungan antara PT
Abdi Bangsa (di mana Suharto masih duduk sebagai pelindung yayasannya)
dengan Timsco (milik keluarga Habibie), dalam penerbitan tabloid Adil ,
tabloid Gita   yang khusus untuk anak perempuan, dan tabloid Muda Muslim
yang dijadualkan masuk ke pasar bulan Juni ini (Kontan , 3 April 1998).


(bersambung)