[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SiaR---RAKYAT KEDUNG OMBO KEMBALI MENGGUGAT



RAKYAT KEDUNG OMBO KEMBALI MENGGUGAT 

	SOLO (SiaR, 7/7/98), Kasus Kedung Ombo kembali mencuat. Ratusan rakyat
Kedung Ombo mendatangi Gedung DPRD II Sragen. Aksi Rakyat Kedung Ombo
digelar di DPRD II Sragen-Jawa Tengah tersebut berlangsung dari pukul 09.00
sampai pukul 13.00 WIB. 

	Rakyat Kedung Ombo yang tergabung dalam Forum Kobar Makantar menuntut
Bupati Sragen untuk segera menuntaskan berbagai kasus Kedung Ombo yang
sampai sekarang belum selesai. Hanya saja, Ketua Dewan menyatakan bahwa
Bupati tidak ada ditempat. 

	Penjelasan dari Ketua Dewan tersebut tidak menyurutkan keinginan masyarakat
Kedung Ombo untuk tetap bisa bertemu Bupati. Mereka menuntut untuk
mendapatkan kepastian kapan mereka bisa ketemu. Orasi dan negoisasi terus
berlangsung. 

	Aksi damai tersebut mendapat dukungan simpati dari berbagai lapisan
masyarakat Sragen. Baik dari mayarakat Sragen yang tergabung dalam DRRS
(Dewan Reformasi rakyat sragen) maupun dari kalangan mahasiswa yang
tergabung dalam Dewan Reformasi Mahasiswa Solo (DRMS).

	Ratusan aparat keamanan dari kesatuan Polri maupun ABRI membuat pagar betis
di sekitar tembok Gedung DPRD II. Dalam aksi damai ini tidak terjadi insiden
kekerasan dari pihak aparat.
	Berikut adalah pernyataan sikap masyarakat Kedung Ombo:


FORUM KORBAN KEDUNGOMBO "KOBAR MAKANTAR"
(KOMUNIKASI BAGI RAKYAT YANG MENCINTAI KEADILAN SERTA KEBENARAN)
Sekretariat: Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kab. Sragen

Hal : 12 Tuntutan Rakyat         

Kepada
Yth. Bp. Bupati KDH TK. II Sragen
di Sragen.

Saat ini reformasi telah menjadi nafas kehidupan sehari-hari, termasuk bagi
warga  Kecamatan Sumberlawang dan sekitarnya yang menjadi korban pembangunan
Kedungombo. Secercah harapan mulai nampak untuk pembaharuan kehidupan
mendatang, sekalipun pahit getir kehidupan masa lalu masih
saja membekas meninggalkan cacat goretan yang tidak mungkin terlupakan
bahkan sampai anak cicit nanti.

Peristiwa Kedung Ombo dimana proses ganti ruginya penuh diwarnai dengan tipu
muslihat, rekayasa, pemaksaan dan intimidasi sungguh dirasa sangat
menyakitkan. Tidak ada penghargaan atas harkat manusia saat itu, yang ada
hanyalah penindasan oleh si kuat kepada si lemah. Rakyat hanya dijadikan
sebagai obyek yang harus dikorbankan untuk keuntungan oknum-oknum aparat
dengan dalih kepentingan pembangunan.

Sebenarnya rakyat cukup arif dalam menyikapi pembangunan. Kerelaannya
berkorban untuk kepentingan umum tidak perlu diragukan lagi. Tetapi begitu
ada gelagat ketidakjujuran dalam keseluruhan proses ganti rugi, akhirnya
rakyat berkesimpulan bahwa sesungguhnya rakyat hanya dijadikan tumbal bagi
kepentingan-kepentingan pihak tertentu.

Indikasi ketidakjujuran itu antara lain bisa dilihat dari berkurangnya
ukuran luas tanah rakyat yang  mendapatkan ganti rugi mencapai 70% dari luas
yang sebenarnya, bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan uang ganti
rugi, padahal tanah mereka jelas-jelas terkena proyek pembangunan
waduk Kedung Ombo. Ironisnya beberapa oknum aparat dan anak-anaknya ikut
memperoleh uang ganti rugi proyek, padahal mereka sama sekali tidak memiliki
tanah di lokasi waduk Kedung Ombo. Belum lagi kelakuan oknum aparat desa
yang selalu memeras rakyat yang mendapat uang ganti rugi dengan alasan titip
meteran.

Pada akhirnya rakyat melakukan perlawanan. Meskipun secara material tuntutan
rakyat belum terkabulkan, tetapi di sisi lain rakyat telah mengibarkan
bendera keberanian di tingkat nasional tentang pentingnya perlawanan
terhadap kebatilan dengan cara-cara yang waktu itu dianggap tabu, yaitu
unjuk rasa.

Budaya Kolusi, korupsi dan nepotisme memang sedang tumbuh dengan suburnya
saat itu, yang imbasnya terasa sampai di pemerintahan desa. Kasus dijualnya
tanah kas desa pendem yang berada di sebelah timur kantor Kepala Desa Pendem
(waktu itu jabatan Kepala Desa sementara dijabat oleh Camat Sumberlawang;
Sarwo, karena Kepala desa terpilih disekores akibat kasus Kedungombo), lalu
ditukar dengan sebidang tanah yang tidak sepadan nilainya adalah kasus nyata
adanya korupsi.

Begitu pula raibnya sapi pemacek dan sapi bantuan karang taruna akhir-akhir
ini serta pelaksanaan pembangunan desa yang nampak asal-asalan seperti
pembangunan rumah bidan yang ternyata hanya
merupakan renovasi sedikit dari bangunan yang sudah ada sebelumnya dan
pembangunan jalan di dukuh Watu Kepluk. Bantuan modal untuk usaha kecil pun
pada pelaksanaannya berbau kolusi dan nepotisme, jauh dari sasaran yang
dikehendaki pemerintah.

Pada saat seperti sekarang ini, dimana krisis di berbagai bidang tengah
berkecamuk, kehidupan rakyat semakin jauh terpuruk ke kemiskinan. Mahalnya
sembako serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang membingungkan rakyat,
membuat keadaan semakin tidak menentu.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut di atas, kami yang tergabung dalam
Forum  "Kobar Makantar" menyatakan sikap:

1. Menuntut agar proses ganti rugi untuk pembangunan proyek Waduk Kedung
Ombo ditinjau kembali.
2. Keringkan waduk Kedungombo untuk pengukuran luas tanah kami yang sebenarnya.
3. Agar dibentuk Tim Pencari Fakta /Penyelidik independen, yang
keanggotaannya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang bersih dan
bebas dari cacat moral. Tim tersebut bertugas untuk menyelidiki/mencari
fakta-fakta penyimpangan proses ganti rugi  pembangunan proyek Kedungombo di
Kabupaten Sragen.
4. Bersihkan pejabat-pejabat yang terlibat dalam kasus Kedung Ombo.
5. Menuntut kepada pemerintah, khususnya pihak militer untuk meminta maaf
secara terbuka melalui media massa nasional  atas tindakan intimidasi dan
penganiayaan yang dilakukan terhadap warga Kedungombo selama proses ganti
rugi dan permasalahannya.
6. Meminta kepada Bupati KDH. Tk. II Sragen dan DPRD Tk. II Sragen untuk
menjelaskan kepada rakyat tentang apa yang telah dilakukan dalam membantu
korban pembangunan Kedungombo di Kabupaten Sragen.
7. Minta supaya buku C Desa  Pendem ditunjukkan kepada rakyat yang terkena
proyek Kedung Ombo.
8. Agar kepengurusan LKMD/LMD desa Pendem yang ada sekarang ini dibubarkan,
dan diganti yang aspiratif dari rakyat.
9. Agar diadakan Rapat Desa, dengan agenda pertanggungjawaban kepala desa
Pendem kepada rakyat atas pelaksanaan pembangunan desa Pendem hubungannya
dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Dalam rapat
tersebut harus dihadiri pula oleh instansi terkait untuk pengecekan
kebenaran bantuan dan pelaksanaannya.
10. Penjualan tanah kas desa Pendem yang menyimpang harus dikembalikan.
11. Aparat yang terlibat dalam tindak pelanggaran, baik penjualan tanah kas
desa Pendem maupun penyimpangan lainnya, harus diambil tindakan hukum.
12. Menuntut kepada R. Bawono untuk mengundurkan diri dari jabatannya
sebagai Bupati Sragen, apabila tidak mampu menyelesaikan
persaoalan-persoalan ini.

Pendem, 25 Juni 1998

Kami yang menyatakan sikap
(terlampir)

Tembusan:
1. Kepala Desa Pendem
2. Camat Sumberlawang
3. Ketua DPRD TK. II Sragen
4. Kepala BPN Kab. Sragen
5. Ketua Kejaksaan Negeri Sragen
6. Gubernur Jawa Tengah
7. Ketua DPRD  TK. I Jawa Tengah
8. Ketua Kejaksaan Tinggi Semarang
9. Menteri Dalam Negeri RI
10. Ketua DPR RI
11. Ketua Kejaksaan Agung Jakarta
12. Bank Dunia
13. Kepala BPN Pusat Jakarta
14. Media Massa
15. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
16. Ketua Bappenas