[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SiaR-->XPOS: "ABRI MENCURI UANG KAMI 1,3 JUTA MARK"



Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 28/I/11 - 17 Juli 98
------------------------------

Prof. Awaloedin Djamin, Mantan Kapolri:
"ABRI MENCURI UANG KAMI 1,3 JUTA MARK"

(OPINI): Mantan Kapolri (1978-1982) Awaloedin Djamin mengusulkan agar
kepolisian dipisahkan dari ABRI. Dengan demikian polisi bisa berkembang
dan tidak jadi korban angkatan yang lain. Berikut wawancara dengan
Awaloedin yang dikutip dari Jakarta Post (5/7):

T: Mengapa polisi harus dipisah dari ABRI? Apakah itu memungkinkan
untuk saat ini?
J: Di manapun kepolisian di dunia ini adalah bagian dari sejarah
negera, sistem politik, dan sistem pemerintahan. Polisi kita didirikan
tanggal 21 Agustus 1945 oleh IP M. Jasin, Komandan Polisi Khusus Jawa
Timur. Pada dasarnya, polisi juga turut memperjuangkan kemerdekaan
Indonesia. Tanggal 1 Juli 1946, diperingati tiap tahun sebagai Hari
Bhayangkara, secara resmi dinyatakan sebagai hari lahir kepolisian
nasional Indonesia.

Tahun 1946 sampai 1961, kepolisian kita langsung bertanggungjawab
kepada kepala negara. Tapi semuanya berubah sejak keluar UU Kepolisian
No.13/1961 yang menyebutkan bahwa kepolisian adalah bagian dari ABRI.
Tahun 1967, polisi mulai kehilangan otonomi untuk menentukan anggaran
operasionalnya sendiri dan semua rencana dirancang oleh Mabes ABRI.
Sejak itu sampai sekarang, polisi selalu dipojokkan.

Untuk melaksanakan tugasnya, polisi butuh berdiri terpisah dari lembaga
lain, jadi semacam Kantor Prosekutor Negara. Jika tidak, mereka amat
rentan diintervensi oleh kepentingan kekuasaan. Untuk memenuhi tugas
sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, polisi harus fleksibel di
garis depan. Nilai yang essensi justru kemanusiaan, bukannya "membunuh
atau dibunuh"  seperti militer.

Perbedaan ini, antara polisi dan ABRI, membuat kepolisian sulit
dikembangkan. Biaya operasional kepolisian, perencanaan, penggajian,
dan anggaran kesejahteraan disusun sebagaimana ketiga angkatan yang
lain. Pada prakteknya, anggaran, dipotong di sana-sini. Kepolisian
harus menunaikan tugasnya setiap hari, tidak hanya di saat perang
seperti militer.

Untuk mengajukan anggaran saja, kepolisian harus mendapat persetujuan
menhankam dan sejauhmana pelaksanaannya musti melapor ke Pangab. Betapa
rumitnya...

Bayangkan, anggaran kepolisian disusun oleh ABRI berdasarkan
perbandingan jumlah polisi dengan jumlah penduduk, 1:1.200, jadi satu
polisi untuk 1200 warga. Ini gila!!! Rasio menurut standard PBB adalah
1:400. Susahnya, polisi mendapat bagian kue yang paling kecil, tapi
dengan setumpuk tugas yang menggunung.

T: Anda bilang kalau Polisi dipojokkan sejak digabung dalam ABRI, bisa
dijelaskan?
J: Saya dapat memberi segebung bukti ke Anda mengenai hal ini. Ada dua
hal yang jadi sebab, yaitu sentralisasi anggaran kepolisian di ABRI dan
mulainya kerjasama militer dalam Defense Nation Groups (DNG).

ABRI mendapat bantuan gratis untuk DNG. Jadi Indonesia mendapatkan,
misalnya Nomad (senjata pesawat), gratis. Tapi karena polisi sebagai
bagian ABRI tidak membutuhkannya, jadi tidak mendapatkan apa-apa.

Dalam penyusunan anggaran, misalnya. Ketika saya masih menjabat sebagai
Kapolri, anggaran untuk kepolisian hanya Rp. 4,5 milyar untuk seluruh
negeri. Padahal kami punya ribuan polsek yang harus disuport, ratusan
kantor, asrama, dan sekolah.

Saya berjuang untuk mendapat lebih. Saya bicara ke Pangab waktu itu M.
Jusuf, "Kepolisian macam apa yang dimiliki negeri ini?" dan dia
menaikkan anggaran kepolisian jadi Rp. 19 milyar tahun depannya.

Tahun 1981 kami mendapat kapal patroli kapasitas 400 ton, sudah
disetujui presiden. Tapi ketika PT PAL sudah merampungkan pembuatan
kapal itu, tiba-tiba yang dapat kapal adalah Angkatan Laut, bukan kami!

Ketika ini saya tanyakan, mereka menjawab bahwa semua itu tergantung
pada putusan Mabes ABRI. Bahkan ketika AL membeli 39 kapal perang dari
Jerman, mereka tidak mengembalikan kapal patroli kami.

Di bidang pendidikan, polisi juga diperlakukan berbeda. Saya mencari
sendiri beasiswa belajar ke luar negeri untuk perwira-perwira saya,
dari Jerman atau Inggris. Ketika saya dapat bantuan pendidikan, semua
harus melewati Mabes ABRI dulu baru ke Kepolisian.

Suatu kali saya dapat dua juta Marks Jerman untuk polisi, tapi tebak
berapa yang akhirnya saya dapatkan? Saya tanya Jendral Benny Moerdani
yang waktu itu Kepala Intelijen ABRI kemana uangnya pergi, "Apa yang
Anda lakukan dengan uang saya (kepolisian)?" Dengan enteng Benny
menjawab kalau anggaran itu dipotong, "Begini Pak...Anda hanya
mendapatkan 700.000 marks". Bayangkan, mereka mencuri uang kami 1,3
juta marks.

Contoh lain ketika polisi mendapat rekomendasi untuk mengikuti training
dari GSG-9 (Pasukan Khusus Anti-teroris Jerman). Tapi sekali lagi
proposal itu harus melewati Mabes ABRI. Saya adalah salah satu orang
yang mendapat rekomendasi untuk mengikuti kursus itu. Tapi coba lihat
siapa yang berangkat? ABRI menyabot kursus untuk polisi, dengan
memberangkatkan Prabowo Subianto. Wajar bila banyak yang takut dengan
Prabowo, sebab dia adalah Master Anti-teroris.

T: Ada pendapat, Polisi jadi kambing hitam akibat kesalahan angkatan
lain dalam menangani kasus-kasus yang ramai akhir-akhir ini, pendapat
Anda?
J: Saya tidak ingin menggunakan istilah itu (kambing hitam,red). Saya
pikir itu adalah efek-samping, hasil dari ketergantungan polisi pada
Mabes ABRI. Hal ini tidak akan terjadi bila polisi berdiri independen
sebagai bagian dari sistem pengadilan kriminal dan menegakkan aturan
sosial. Tugas polisi adalah melakukan penyidikan dan menegakkan hukum.

Tapi lihat apa yang terjadi. Militer melakukan intervensi terhadap
peran kepolisian. Mereka bertindak seolah mereka itu perwira
kepolisian. Ini jelas satu kesalahan dan harus segera dibongkar.

Kasus Trisakti adalah satu contoh apa yang terjadi antara polisi dan
ABRI. Ketika komando lebih kuat ketimbang hukum...lihat apa yang
terjadi! Saya tak ingin bicara lebih panjang...hal itu sungguh terlalu
menyedihkan.

Yah, saya tetap mengharapkan yang terbaik. Saya sudah menyampaikan
pendapat saya ke Wiranto. Sekarang semua tergantung pada dia. (*)

------------------------------
Berlanganan XPOS secara teratur
Kirimkan nama dan alamat Anda
ke: ekspos@hotmail.com