[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

MeunaSAH+-> DEKLARASI KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS) ACEH



> Apparently-to: SiaR@mole.gn.apc.org
> From: "walhi-aceh" <walhi-aceh@aceh.wasantara.net.id>

DEKLARASI KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
(KONTRAS) ACEH

Latar belakang

Selama satu dasawarsa pemberlakuan DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh dari
tahun 1989 sampai dengan 1998 di tiga daerah operasi, kabupaten Aceh Timur,
Kabupaten Aceh Utara dan Pidie, kini telah muncul begitu banyak aduan
kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparatus koersif sebagai dampak
dari status operasi tersebut.  Pelanggaran ini tidak semata akibat dari
kebijakan operasi dari pemulihan keamanan yang menjadi target utama,
melaimkan juga motif sosial ekonomi lainnya.  Misalnya seperti hutang
piutang, dendam, pitnah dan lain sebagainya.  Bentuk-bentuk tindak kekerasan
yang terjadi sangat beragam, diantaranya intimidasi, penculikan hingga
penghilangan paksa yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam tingkat
tinggi.

Mengalirnya keberanian pengaduan janda-janda atau anggota keluarga
masyarakat yang "hilang", hingga aduan membeberkan tindakan kekerasan,
haruslah disikapi secara proaktif dan menyeluruh oleh semua komponen
masyarakat aceh, yang selama hayatnya menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan.  Dari sejumlah aduan yang tercatat, di kabupaten Pidie saja
kini sudah mencapai 137 kasus aduan orang hilang yang dilaporkan
keluarganya.  Sementara di Aceh UTara sebanyak 35 kasus, dimikian juga di
Aceh Timur.  Akan tetapi jumlah yang sebenarnya diyakini lebih dari itu,
mengingat bahwa jumlah tersebut merupakan jumlah yang secara aktif
dilaporkan anggota keluarganya.  Belum lagi sejumlah Lembaga melakukan
pendataan tersendiri.

Sementara itu, disisi lainnya, tingginya intensifitas tuntutan pencabutan
DOM yang disuarakan seluruh lapisan masyarakat Aceh, juga diirngingi
permintaan klarifikasi trerhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi,
menunjukkan masyarakat makin sadar dan berani, bahwa di era Reformasi ini
sikap ketakutan, sikap "membisu", atau mendiamkan tindak kekerasan yang
terjadi di sekelilingnya hanyalah semakin memperpanjang "kesuraman" dan
"Keburaman" daerah Aceh.

Maka demi tegaknya hukum positif dan penyaluran aspirasi masyarakat, maka
kami memandang perlu membentuk suatu komisi yang bekerja khusus untuk
mengcover data-data orang hilang dan korban tindak kekerasan dan mencari
bukti-bukti pelanggaran HAM yang ada, sebagai akses dari pemberlakuan status
DOM di Aceh.  Komisi ini kami namakan KONTRAS (Komisi untuk Orang hilaNg dan
korban Tindak kekeRASan).  Hasil pemantaun itu nantinya akan diadvokasikan,
dan dijadikan reverensi guna diselenggarakannya pencabutan status DOM di
Aceh tanpa syarat, dan terpenting membenarkan adanya pelanggaran HAM yang
terjadi.

Maksud dan tujuan:

Kontras Aceh dibentuk untuk mengungkap persoalan pelanggaran HAM dalam hal
penghilangan orang secara paksa dan tindak kekerasan demi tegaknya HAM di
Aceh.

Target:

1.  Terdatanya kasus-kasus orang hilang dan tindakan kekerasan yang
diakibatkan karena operasi Militer di Aceh.
2.  Adanya klarifikasi dan pemetaan terhadfap kasus-kasus pelanggaran HAM di
Aceh sebagai akibat dari pemberlakuan status Aceh sebagai daerah operasi
militer.
3.  Terlaksananya aksi kampanye yang intensif terhadap bentuk-bentuk
pelanggaran HAM di Aceh selama kurun waktu penerapan DOM.
4.  Dilakukannya tindak lanjut usaha-usaha advokasi terhadap kasus-kasus
pelanggaran HAM.
5.  Dicabutnya status Aceh sebagai DOM.

Prinsip Kerja:

Kontras Aceh bersifat independen dan dalam melakukan kegiatannya mendasarkan
diri pada prinsip kerja yang transparan, tanggung jawab, menjaga kerahasiaan
sumber informan, melakukan cross check terhadap data yang didapat serta akan
bekerjasama dengan lembaga atau individu yang memiliki tujuan yang sama
serta dan memiliki komitmen terhadap penegakan HAM.  Sementara hubungannya
dengan Kontras Jakarta, bersifat koordinasi.

Mekanisme Kerja:

1.  Kontras menerima pengaduan baik kolektif maupun perseorangan dari
masyarakat korban.
2.  Kontras melakukan investigasi terhadap kasus-kasus orang hilang maupun
korban tindakan kekerasan militer maupun pejabat sipil lainnya.
3.  Kontras melakukan pemantaun dan pelaporan terhadap kasus-kasus orang
hilang maupun korban tindakan kekerasan militer atau pejabat sipil.
4.  Kontras melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap kasus-kasus orang
hilang maupun akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer atau
pejabat sipil.

Struktur dan Tata kerja Kontras Aceh:

Untuk melakukan advokasi terhadap orang hilang dan korban tindak kekerasan
di Daerah Istimewa Aceh, maka komisi ini terdiri dari Badan Penasehat dan
Badan Pekerja.  Dalam operasionalnya, badan pekerja terdiri dari Koordinator
dan Wakil Koordinator, dan Divisi-divisi.  Struktur sbb:

Badan Penasehat

Koordinator:  Abdurrahman Yakob, SH
Anggota    :  Drs. Otto Syamsuddin Ishak, M Si
              Ramadhana Lubis
              Bakti Siahaan, SH  M.Hum
              Drs. Dalhar Sodiq,  M.Si
              Drs. Riduan A. Munthei
              Drs. Maimul Fidar
              Saiful Mahdi, S. Si
              Afrizal Tjoetra

Badan Pekerja

Koordinator      : Iqbal Farabi, SH
Wakil Koordinator: Rufriadi, SH

Badan pekerja di bantu tiga divisi yakni divisi Investigasi yang diketuai
Ansharullah Ida SH, divisi ligitasi diketuai Nursiti SH, dan divisi Kampanye
diketuai Budi Arianto, serta dibantu sejumlah staf dan relawan.

Banda Aceh, 21 Juli 1998
Badan Pekerja,


Iqbal Farabi
Koordinator BP-Kontras