SiaR-->XPOS: REZIM ORDER BARU

[SiaR News Service <siar@minihub.org>]

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 42/I/17 - 23 Oktober 98
------------------------------

REZIM ORDER BARU

Oleh: Lukas Luwarso

(OPINI): Orde Baru telah tumbang tetapi order-ordernya terus berjalan. Ini
parodi yang semakin faktual. Khususnya ketika sentilan Prof Dr Jeffrey
Winters, soal keterlibatan korupsi-kolusi-nepotisme (KKN) Menko Ekuin
Ginanjar Kartasasmita di PT Freeport, membuat pemerintahan (sementara)
Habibie blingsatan. Habibie seketika menghakimi Winters telah mencemarkan
dan menghina pemerintah Indonesia. Habibie meminta aparatnya agar menindak
guru besar dari Northwestern University, AS, itu.

Segera Habibie meng-order agar Winters dimintai pertanggungjawaban, dicekal
dan diperiksa.   Aparat orde transisi ini menangani "tindak kriminal
Winters" dengan sigap dan kompak, seolah-olah kejahatan Winters itu memang
benar-benar membahayakan negara. Jaksa Agung  menyiapkan langkah untuk
menangkap, Menteri Kehakiman Muladi menyiapkan pasal-pasal, dan kepolisian
menurunkan tim memeriksa Ginanjar di kantor Bappenas. 

Tentu, Ginanjar dimintai keterangan bukan untuk mengungkap soal KKN yang
dituduhkan Winters. Ia diperiksa bukan sebagai tersangka kasus kolusi dan
korupsi, melainkan sebagai saksi korban untuk "mengumpulkan data pendahuluan
atas kasus pencemaran nama baik". Rencananya, setelah keterangan Ginandjar
dianggap cukup, segera Winters akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan
ucapannya.   
Sikap reaktif Habibie mengingatkan gaya-gaya Orde Baru. Jika ada pendapat
yang dianggap memojokkan pemerintah, maka yang dipersoalkan justru orangnya,
bukan substansi persoalannya. Tentu tidak aneh, karena pemerintahan Habibie
memang produk Soeharto. Sebagian besar pejabat tinggi negara pernah
"seranjang" dengan Soeharto dalam hal ber-KKN. Jadi sikap, tingkah laku dan
gaya pemerintahannya pastilah tidak jauh berbeda. Jadi kalau ada seorang
wartawan senior, Rosihan Anwar, menyatakan agar tidak mempersoalkan masa
lalu Habibie karena yang sekarang adalah "The New Habibie", nampaknya ia
sedang berilusi.  

Habibie tentu berusaha keras ingin mengesankan gaya pemerintahannya berbeda.
Tapi, ya, itu tadi, sikap dan perilaku gaya Soeharto sudah terlanjur
berurat-berakar dalam bawah sadar pemerintah ini. Soeharto adalah alter ego
bagi Habibie cs. Dalam kasus Winters ini, sekali lagi membuktikan rendahnya
kredibilitas Habibie. Jadi jangan berharap slogan memberantas KKN bisa
dijalankan oleh rezim ini. Bagaimana mungkin orang-orang yang berlumuran
KKN, mau beritikad serius memberantasnya, yang artinya sama saja mau
memenggal kepala sendiri.

Pencekalan Winters merupakan preseden yang tidak patut untuk satu
pemerintahan yang naik dari slogan penggayangan KKN dan menyatakan diri
sebagai reformis. Tindakan serupa sering dilakukan rezim Soeharto terhadap
para pakar dan wartawan asing yang mencoba mengungkapkan fakta adanya
korupsi dan kolusi di Indonesia. Masih ingat David Jenkins yang dicekal pada
1986? Wartawan Sidney Morning Herald itu menulis soal Soeharto dan keluarga
yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menumpuk harta. Pemerintah bereaksi
sangat keras (antara lain, melarang wartawan Australia memasuki Indonesia)
menyebabkan hubungan Indonesia-Australia memburuk.

Kalau saja, dua belas tahun lalu, tulisan David Jenkins ditanggapi dengan
semestinya: Seharto diperiksa dan diadili, karena memang terbukti, nasib
Indonesia tidak akan mengenaskan seperti saat ini. Dan kasus ini seharusnya
cukup memadai bagi pemerintahan Habibie untuk introspeksi. Lontaran Winters,
kalau tidak berdasar, mustinya, dijawab dengan pembuktian. Bukan dengan
mencekal, menahan, atau mengancam. Pernyataan Winters berdasar dari laporan
tim ekonom yang  kredibel (Econit), dan ia pun sebagai intelektual dengan
rendah hati mengatakan: "jika penyelidikan serius yang dilakukan ternyata
membuktikan Ginandjar benar-benar tak bersalah, Saya dengan senang akan
meminta maaf secara terbuka."

Indonesia sepatutnya berterimakasih kepada Winters karena memberikan
informasi yang sangat berguna, untuk menjaga nyala semangat reformasi.
Pernyataan seperti yang dilontarkan Winters seharusnya dilakukan pakar,
pers, politisi, atau publik Indonesia -yang nampaknya mulai letih. Reaksi
dan tindakan pemerintah yang tidak pantas terhadap Winters bisa menjadi
preseden buruk bagi kalangan akademisi dan pers, dan bisa menjadi kebiasaan.
Lebih jauh lagi tindakan pemerintah itu memperlihatkan ancaman serius bagi
kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik. 
Musti diakui, pernyataan Winters bisa terangkat karena saat ini relatif
terdapat ruang bebas untuk  menyebarluaskan informasi dan opini melalui
media massa. Sulit dibayangkan lontaran semacam itu bisa dicetak di media
massa  pada era Soeharto. Ini nampaknya sedikit hikmah reformasi. Namun
ruang bebas itu kini berada dalam ancaman besar, jika setiap kali narasumber
diintimidasi dan diancam setelah melontarkan pernyataan kritis. 

Lontaran kritis dan berani dalam suasana kebebasan, meskipun kadang
menyakitkan bagi yang terkena langsung, adalah nutrisi yang perlu bagi
kesehatan bangsa dan negara. Pernyataan dan lontaran semacam itu perlu untuk
melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan
yang sering dilakukan oleh para pejabat pemerintahan. Sebaliknya, penindasan
terhadap kebebasan berpendapat terbukti merugikan bangsa dan negara, seperti
telah terjadi pada masa kekuasaan Soeharto. 

Yang paling ironis adalah, saat ini Jefrey Winters merupakan salah satu ahli
Indonesia yang sedang sangat laris diundang untuk berceramah di sini. Ia
misalnya diundang untuk menjadi pembicara pada acara Indonesia Forum, pada
19-20 November. Acara yang menghadirkan sejumlah ahli asing itu rencananya
akan dibuka resmi oleh Presiden Habibie dan ditutup oleh Ginandjar
Kartasasmita. "Gagasan penyelenggaraan forum itu adalah untuk menciptakan
etos baru keterbukaan dan mendiskusikannya. Namun sikap dan reaksi
pemerintah malah berpaling ke masa lalu. Ini Ironis," ujar Winters kepada AP
Dow Jones.

Pemerintahan baru yang naik menggantikan rezim otoriter, dalam upaya menarik
simpati dan dukungan rakyat, sikap dan gayanya biasanya sangat populis.
Pemerintahan itu berupaya menangkap aspirasi rakyat dan
mengimplementasikannya. Soeharto sendiri ketika naik ke kekuasaan bersikap
cukup populis, pada enam tahun pertama kekuasaanya. Tapi, Habibie ya
Habibie, ini juga baru lima bulan dan pemilu belum juga berjalan. Tapi,
omong-omong, siapa bilang saat ini Indonesia punya pemerintahan baru?

(*) Ketua Aliansi Jurnalis Independen

------------------------------
Berlanganan XPOS secara teratur
Kirimkan nama dan alamat Anda
ke: ekspos@hotmail.com



----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist