SiaR-->XPOS: "NEGERI INI NEGERI KORUPSI"

[SiaR News Service <siar@minihub.org>]

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 43/I/24 - 30 Oktober 98
------------------------------

Kata Bank Dunia:
"NEGERI INI NEGERI KORUPSI"

(POLITIK): Tim Bank Dunia menyimpulkan korupsi memang sudah menyebar luas di
Indonesia.

Ribut-ribut soal korupsi dana Bank Dunia belum usai. Tuduh-menuduh antara
Bank Dunia dan para pejabat Bank Dunia juga belum usai. Beberapa bulan lalu,
Dennis de Tray, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta kepada The Asian
Wall Steet Journal menuduh para pejabat pemerintah Indonesia melakukan
korupsi bantuan Bank Dunia selama lebih dari dua dasawarsa ini. Belakangan,
para pejabat pemerintah Indonesia balik menuduh para pejabat Bank Dunia juga
ikut melakukan korupsi dana bantuan itu. Tuduhan Pemerintah ini nampaknya
tak laku karena jadi seperti maling meneriaki korbannya sebagai maling. Lha,
siapa yang percaya?

Nah, baru-baru ini, Tim Bank Dunia melakukan pengusutan soal duduk perkara
ini. Tim yang terdiri dari beberapa pakar dari berbagai lembaga pengkajian
internasional ini bekerja selama seminggu dari tanggal 13 hingga 20
September lalu. Tim yang dipimpin Katherine Marshall, Direktur Kebijakan
Sosial Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia, mewawancarai para pejabat
pemerintah, tokoh masyarakat dan para aktivis lembaga swadaya masyarakat. 

Kesimpulan Tim Bank Dunia itu, yang dipublikasikan Kamis, 22 Oktober, pekan
lalu memang cukup mengejutkan, walaupun sudah bisa diduga sebelumnya.
Menurut tim ini korupsi di Indonesia, terutama yang dilakukan para pejabat
pemerintah memang sudah keterlaluan. "Korupsi di Indonesia sudah meluas dan
sistemik," tulis tim itu.

Korupsi, lanjut Tim Katherine, merupakan hal yang biasa terjadi di kehidupan
masyarakat Indonesia, terutama dalam hubungan antara masyarakat dengan para
pegawai dan pejabat pemerintah. Korupsi di kalangan pemerintah menurut tim
ini makin menjadi-jadi ketika Indonesia jatuh ke dalam krisis ekonomi.
Penyakit korupsi yang sudah akut ini mau tak mau menggerogoti semua proyek
pemerintah, termasuk dana bantuan Bank Dunia dan dana bantuan dari
lembaga-lembaga dana internasional lainnya.

Laporan ini memang mengesampingkan tuduhan Pemerintah Indonesia bahwa para
pejabat Bank Dunia juga melakukan tindak korupsi dalam proyek bantuan bank
itu untuk Indonesia. Sejak awal tuduhan para pejabat Pemerintah Indonesia
itu memang dibantah Bank Dunia, walaupun Kantor Pusat Bank Dunia di
Washington berjanji akan memperketat pengawasan kepada para pekerja Bank Dunia.

Laporan Tim Katherine ini setidaknya mengukuhkan laporan The Asian Wall
Street Journal bahwa para pejabat pemerintah Indonesia melakukan korupsi di
proyek-proyek yang dibiayai Bank Dunia. "Para pejabat pemerintah mengambil
sepuluh persen dari setiap proyek yang dilaksanakan," ujar Kastorius Sinaga
seperti dikutip The Asian Wall Street Journal. Kastorius adalah mantan
konsultan Bank Dunia yang menangai sejumlah proyek bantuan bank itu.

Karenanya, Tim Katherine jadi was-was mengenai nasib dana bantuan yang
dikucurkan Bank Dunia untuk Indonesia sebesar US$3 miliar tahun ini serta
dana bantuan dari Consultative Group on Indonesia (CGI) sebesar US$14 miliar. 

Makanya, Tim Katherine meminta sejumlah jaminan agar dana sebanyak itu tak
menguap begitu saja dan menghasilkan proyek-proyek yang berguna bagi
masyarakat. Jaminan yang diminta Katherine ini antara lain agar Pemerintah
Indonesia melancarkan perang melawan korupsi, dengan membentuk badan anti
korupsi yang memiliki otoritas hukum. Tim Katherine juga merekomendasikan
agar Presiden Habibie konsisten dengan ucapannya di Hari Kemerdekaan, 17
Agustus silam. Waktu itu, tulis Tim Katherine Habibie berjanji akan
memeriksa harta kekayaan Soeharto dan para menteri kabinetnya, merevisi
Undang Undang Anti Korupsi, dan menghapus monopoli.

Toh begitu, Tim Katherine tak begitu yakin terhadap niat Habibie. Tim
Katherine kemudian memberikan rekomendasi praktis. Isi rekomendasi itu
antara lain meminta Bank Dunia untuk meminta Pemerintah Indonesia
membebaskan akses informasi masyarakat terhadap sejumlah program yang
dibiayai Bank Dunia. Cara ini misalnya bisa ditempuh dengan menerbitkan
laporan keuangan dan menciptakan pengawasan dari masyarakat. Tim Katherine
juga meminta agar dibentuk komite anti korupsi yang beranggotakan
tokoh-tokoh terkemuka.

Sayangnya, Tim Katherine sama sekali tak berwenang meneliti seberapa besar
skala korupsi di proyek-proyek Bank Dunia itu dan kerugian yang diderita
Bank Dunia. Jadi, Tim Katherine tak bersedia mempublikasikannya. Kini
terpulang pada Habibie atau siapapun yang akan menggantikannya kelak, apakah
mampu memberantas korupsi atau tidak. Habibie nampaknya tak sanggup
melakukannya, mengingat dia sendiri ikut melakukan praktek-praktek korupsi
selama lebih dari dua puluh tahun pengabdiannya kepada Soeharto.

Nampaknya, rekomendasi Tim Katherine ini baru bisa dijalankan jika tahun
depan, setelah pemilu diselenggarakan, pemerintahan negeri ini dipimpin oleh
partai yang tokoh-tokohnya bersih dan anti korupsi. (*)

------------------------------
Berlanganan XPOS secara teratur
Kirimkan nama dan alamat Anda
ke: ekspos@hotmail.com



----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist