SiaR-->XPOS: TARIK ULUR DI TGPF

[SiaR News Service <siar@minihub.org>]

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 43/I/24 - 30 Oktober 98
------------------------------

TARIK ULUR DI TGPF

(POLITIK): Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menunda pengumuman hasil
temuannya. Diduga tarik ulur soal pemaparan fakta menjadi sebab utamanya.

TGPF batal membeberkan hasil temuannya Jumat pekan ini (23/10), mengenai
kerusuhan di pertengahan Mei lalu. Pembatalan tersebut, menurut Rosita Noer
secara diplomasi, karena masih banyak masuk data baru dan harus
dikonfirmasikan lagi. Tapi ia berjanji, pengumumannya tidak akan sampai
bulan November 1998.

"Sayang sekali, rencana kita mengumumkan hasil TGPF tidak jadi besok, tetapi
diundur. Untuk waktunya sampai akhir Oktober ini. Tak akan lewat sampai
November," kata Sekretaris TGPF, Rosita Noer kepada wartawan, Kamis (22/10).

Soal data baru yang selalu masuk ke tim seperti yang diungkap Rosita
tersebut bisa saja benar tapi bukanlah sebab utama penundaan pengumuman
hasil temuan TGPF. Karena, dari informasi yang diperoleh Xpos menyebutkan
bahwa alasan sebenarnya penundaan bukan lagi masalah data masuk. Tapi lebih
karena alotnya pengambilan kesimpulan atas data yang ada. "Terjadi tarik
ulur yang sangat alot di tim, terutama adanya keharusan melakukan
kompromi-kompromi politik dalam penyikapan terhadap fakta yang ada," kata
sumber terdekat TGPF.

Kompromi yang dimaksudkan misalnya mengenai penyebutan organisasi yang
terlibat, latar belakang perkosaan dan jumlah korban perkosaan. Ada pihak
dalam tim itu yang menghendaki agar tidak disebutkannya siapa yang
mengorganisasikan kerusuhan tersebut. Bahkan pihak ini pula yang ingin
menutupi agar tidak disebutkan bahwa terjadi perkosaan massal dan jumlahnya
tidak sebesar yang disebutkan oleh Tim Relawan (168 orang) dan Solidaritas
Nusa Bangsa (SNB menemukan 52 orang korban). Pihak ini menghendaki dalam
kesimpulan TGPF hanya menyebutkan ditemukan sejumlah kecil korban perkosaan
dan itu terjadi tidak secara massal. Tapi perkosaan terjadi secara
sendiri-sendiri pada waktu yang tidak sama.  Kesimpulan ini tentu sangat
berbeda dengan kesimpulan Tim Relawan, SNB atau sejumlah LSM lain.

Begitu pula soal keterlibatan satuan ABRI dalam kerusuhan ini, akan
dikatakan bahwa keterlibatannya bukan organisasi, tapi oknum-oknumnya. Untuk
kesimpulan ini jelas akan mengingkari temuan Tim asistensi TGPF sendiri.
Karena, sebenarnya Tim asistensi ini menemukan bahwa Kopassus terlibat dalam
kerusuhan Mei. Bukti yang ditemukan oleh tim ini, pasukan Kopassus Kartasura
ketika peristiwa diangkut dengan menggunakan pesawat ke Jakarta, tapi
setelah itu tidak terlihat di Jakarta. Juga, tempat-tempat yang dijaga oleh
Kopassus atau bekas Kopassus di Solo, ternyata aman dari penjarahan dan
perusakan.

Kompromi tersebut harus dilakukan TGPF karena mereka tidak ingin pemerintah
dan ABRI merasa kehilangan muka. Dan yang lain, hal itu dilakukan katanya
untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap Indonesia sehingga investasi bisa
masuk kembali. "Tapi logikanya dimana, kami tidak tahu," kata sumber Xpos.
Menurut sumber ini, kelompok ini diwakili oleh Rosita Noer, Bambang W.
Soeharto, yang didukung oleh utusan pemerintah dan ABRI. 

Sementara  itu, pihak yang lebih independen yang di identifikasi sebagai
Romo Sandyawan dkk menghendaki kesimpulan dan rekomendasi TGPF harus lugas
dan tidak lagi didasarkan pada kompromi politik, namun sebaliknya harus
dilandasi oleh nurani kemanusiaan. Karena itu, penyebutan organisasi ABRI
yang terlibat langsung dalam kerusuhan itu, dan bahkan dianggap dalang sudah
seharusnya dibeberkan. "Kita kan mencari fakta untuk menjadi pelajaran agar
tidak terulang lagi. Tapi kenapa harus ditutup-tutupi? Dengan jujur itulah
sebenarnya kepercayaan luar negeri bisa tumbuh, bukan dengan sebaliknya
menutup-tutupi," kata sumber. 

Tapi kalau akhirnya memang TGPF mementingkan kepentingan pemerintah dan ABRI
tampaknya selain akan mengorbankan nurani masing-masing, juga akan
mengorbankan banyak pihak yang selama ini sangat kencang berbicara soal
kerusuhan Mei. Dua lembaga yang minimal akan turun kredibilitasnya adalah
Tim Relawan untuk Kemanusiaan, Solidaritas Nusa Bangsa dan sejumlah LSM yang
lain. 

Konflik tajam di internal TGPF sebenarnya sudah lama tercium oleh
masyarakat. Kehadiran tiga anggota TGPF Bambang W. Suharto, Rosita Noer dan
Bambang Widjojanto yang secara diam-diam memeriksa Mantan Danjen Kopassus
Prabowo Subianto di kediamannya, sempat mendapat reaksi keras dari Ketua
TGPF, Marzuki Darusman. 

Konon, konflik internal ini telah mengemuka sejak pemilihan ketua TGPF. Dari
informasi yang diperoleh, sebenarnya tentara dan kekuasaan saat itu
menginginkan Bambang Suharto untuk menjadi ketua. Tetapi keinginan itu
kandas lantaran Marzuki Darusman justru yang mendapat dukungan lebih banyak.

Dalam langkah selanjutnya, Bambang sering berposisi sebagai pembela
kepentingan tentara maupun pemerintah. Setiap kali selesai memeriksa para
jenderal, Bambang tampil seolah-olah menjadi jurubicara para saksi, tanpa
menganalisis terlebih dulu temuannya. 

Konflik yang sedang berlangsung di TGPF seyogyanya bukan justru menambah
beban masyarakat. Karena sekarang yang diperlukan oleh masyarakat adalah
kejelasan tentang siapa dibalik peristiwa yang memakan lebih dari seribu
korban meninggal dan korban perkosaan. Begitu pula, masyarakat sekarang
sedang menanti pembuktian terhadap sinyalemen bahwa terdapat 3 kompi pasukan
dari Kopassus, Kodam dan Kostrad yang beroperasi saat kerusuhan. Dan mengapa
Jakarta yang dijaga 14.200 personel militer masih saja terjadi kerusuhan
hebat. (*)

------------------------------
Berlanganan XPOS secara teratur
Kirimkan nama dan alamat Anda
ke: ekspos@hotmail.com



----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist