SiaR-->XPOS: "AMIEN LEBIH PANTAS JADI PRESIDEN"

[SiaR News Service <siar@minihub.org>]

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 43/I/24 - 30 Oktober 98
------------------------------

Syamsudin Haris, peneliti LIPI:
"AMIEN LEBIH PANTAS JADI PRESIDEN"

(DIALOG): Hari Jumat yang lalu (23/10) wartawan koordinatorat DPR menggelar
diskusi mengenai "Dialog Parpol dan Pemilihan Umum". Salah satu pembicara
yang hadir waktu itu adalah Syamsudin Haris. Dari peneliti LIPI ini
terlontar sejumlah ide segar mengenai sistem Pemilu. Ia membeberkan hasil
pemilu selama rejim Soeharto yang dikatakannya hanya sebagai alat untuk
melitimasi kekuasaan Soeharto.

Berikut adalah penuturan Syamsudin Haris menanggapi sejumlah wartawan di
luar ruang diskusi baik mengenai sistem pemilu, uu politik maupun
tanggapannya tentang kemungkinan koalisi Megawati-Amien Rais.

T: Bagaimana kemungkinan kekuatan Mega-Amien berkoalisi?
J: Kemungkinan Mega-Amien bersatu, saya lihat kecil kemungkinan untuk
berkoalisi. Tapi kita tentu saja sangat senang jika koalisi itu jadi kenyataan.

T: Kira-kira apa ganjalannya?
J: Ganjalannya lebih bersifat kultural. Sebab bagaimanapun massa Mega itu
kan lebih -yang boleh  Geertz sebagai abangan yaitu pendukung PNI dahulu.
Sedangkan pendukung Amien itu kan sebagian besar kaum  santri. 

T: Jadi tertutup kemungkinan untuk itu?
J: Kita semua sangat senang kalau keduanya bisa melenyapkan perbedaannya dan
meningkatkan kesamaannya. Sebab masalah kita selama ini, adalah
ketidakmampuan kelompok-kelompok oposisi untuk menyatukan langkah. Ini
penting sebab, kalau tidak maka UU Pemilu ini, yang oleh sebagian kalangan
dianggap tidak adil itu akan lewat begitu saja tanpa tekanan dan  desakan
yang signifikan. 

T: Lalu kalau mereka berkoalisi siapa yang pantas jadi presiden?
J: Itu seharusnya ditanyakan kepada mereka yang bersangkutan. Tapi kalau
saya lihat bisa saja, sebab kalau koalisi semacam itu tidak dimulai, maka
sampai kapan pun kita sebagai bangsa tidak maju-maju. Kalau kita masih
mempertahankan perbedaan kultural, sosial budaya dan sebagainya. Jadi, itu
harus dimulai. Dan itu kembali kepada Megawati maupun Amien Rais. 

T: Yang pantas  jadi presiden?
J: Kalau saya melihat, kalau yang menjadi presidennya lebih tepat pak Amien.
Sebab bagaimanapun visi dan wawasan beliau lebih luas. Sedangkan ibu Mega
kan kelebihannya punya pendukung massa yang banyak dan juga mungkin kharisma
individualnya yang lebih kuat. Jadi, baik pak Amien maupun ibu Mega
sebenarnya bisa saling melengkapi jika hendak melakukan koalisi.

T: Tapi apakah Mega mau dinomorduakan?
J: Bagaimanapun kalau kita sebagai tokoh tidak bisa mengalah ya, sulit untuk
maju di masa depan. Kenegarawanan itu kan di sana letaknya. Keinginanan atau
kemauan untuk mengalah. Kalau maunya untuk menang melulu, sama saja dengan
Soeharto dong. Pemaksaan kehendak dan lain sebagainya.

T: Bagaimana prospeknya?
J: Saya tidak tahu pasti, karena apakah koalisi ini merupakan keinginan
beliau-beliau atau bagaimana. Tapi yang jelas bahwa kita sebagai masyarakat
mesti mendukung upaya koalisi ini. Sebab kelemahan kita selama ini adalah,
masyarakatnya terpecah belah. Pemimpin-pemimpin oposisinya saling
mencurigai. Nah, kondisi ini harus kita ubah sehingga para pemimpin oposisi
dan para pemimpin masyarakat itu saling bekerja sama, bergandeng tangan
membangun masa depan bangsa ini menjadi lebih baik. Jangan mau diadu domba.

T: Anda optimis koalisi ini bisa tecapai?
J: Saya melihat perwujudannya memang sulit. Karena sekat-sekat kultural
maupun budaya di antara kedua kelompok ini.

T: Bagaimana dengan perbedaan yang tajam antara keduanya dalam menyikapi dwi
fungsi ABRI?
J: Kalau keinginan untuk menyatukan langkah atau menyamakan langkah itu
lebih kuat, bisa saja perbedaan itu diatasi. Bisa saja, misalnya ada
kesepakatan mengenai sikap politik masing-masing.

T: Perbedaan keduanya dalam visi tajam atau tidak?
J: Memang, dalam beberapa hal yang saya lihat, misalnya dalam hal dwi fungsi
ABRI, juga sikap mengenai pengusutan kekayaan Soeharto. Amien kan jelas,
sedangkan ibu Mega tidak begitu jelas. Kemudian yang lain misalnya soal-soal
yang sifatnya manipulasi isu saja. Semacam soal federalisme. 

T: Kalau mereka berkoalisi mampukah mengalahkan Golkar?
J: Sangat mampu. Golkar kan lama-lama akan hilang dengan sendirinya.

T: Mengenai Pemilu anda di seminar tadi melontarkan pernyataan bahwa Pemilu
selama ini membodohi masyarakat. Bagaimana itu terjadi?
J: Memang, selama ini kualitas Pemilu kita masih membodohi masyarakat.
Seakan-akan orang tidak mau memilih itu sebagai tidak bertanggungjawab, di
luar sistem dan lain-lain. Seakan-akan kalau tidak memilih Golkar itu tidak
mendukung pemerintah. Itu kan dua hal yang berbeda.

T: Kalau dengan sistem distrik itu bagaimana?
J: Kalau sistem ini, pada umumnya sistem ini digabung. Antara distrik dan
proporsional. Tidak ada yang sungguh-sungguh distrik semuanya atau
sebaliknya, tidak ada.

Masalahnya bukan proporsional atau distrik, sebab sistem proporsional selama
ini belum dilaksanakan oleh Orba. Sama sekali, seperti yang dikehendaki oleh
sistem proporsional itu. Sebab dalam sistem proporsional pun, dikehendaki
misalnya panitia itu harus bebas dari intervensi kekuasaan, atau harus
independen. Sehingga ada peluang kompetisi bagi setiap partai. 

T: Dengan sistem Baru ini apakah juga akan menjadi upaya pembodohan lagi?
J: Mudah-mudahan tidak. Tapi yang ingin saya kemukakan bahwa baik sistem
proporsional maupun distrik itu sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan
sistem yang diciptakan itu demokratis atau tidak. Banyak negara punya
pengalaman, dengan sistem proporsional juga lebih demokratis, demikian juga
sebaliknya. Oleh sebab itu jalan tengah yang paling baik adalah
menggabungkannya, walaupun pada naskah yang dibahas Pansus saat ini sudah
gabungan. Cuma, titik beratnya  masih cukup kuat pada sistem distrik.
Padahal kita belum punya pengalaman untuk itu. Padahal juga kita belum punya
masalah dengan sistem proporsional. Kenapa? Sebab sistem proporsional yang
sekarang ini kan belum dilaksanakan sepenuhnya. Yang kita lihat adalah
penyelewengan atas sistem itu. 

T: Mengapa Anda mengusulkan agar pemerintah tidak terlibat dalam Panitia Pemilu?
J: Selama ini dikesankan bahwa kalau tidak ada pemerintah maka Pemilu tidak
akan jalan. Padahal belum tentu juga. Pemerintah kan bisa cukup menjadi
fasilitator saja, menyediakan dana, fasilitasnya, tenaganya untuk
melaksanakan Pemilu. Kita telah mempunyai pengalaman yang positip yaitu
pemilu pada 1955. Di sana ditunjukkan bahwa Panitia Pemilu itu juga bisa
independen, sebab apa? Sebab yang menjadi anggota panitia pada masa itu
tidak sedang duduk di dalam pemerintahan, tidak ada pejabat, tapi
tokoh-tokoh partai politik. Kenapa kita tidak coba model tahun 1955 itu? Kan
bisa dicoba lagi. Nah, sayangnya pemerintah kita kelewat defensif dan
konservatif dalam soal sistem pemilu ini. Seakan-akan ingin memperbaiki
Undang-Undang Pemilu itu sebagai ingin menghambat pemilu. Padahal itu kan
dua soal yang berbeda.

T: Menyangkut RUU yang akan dibahas?
J: Menurut saya masalahnya lebih pada bagaimana kompetisi di dalam pemilu
itu ada. Bagaimana panitia pemilu itu sungguh-sungguh independen. Sehingga
hasil pemilu tidak dimanipulasi, tidak dicurangi oleh kekuasaan yang pada
saat yang sama berkepentingan memenangkan salah satu partai politik. 

T: Apakah peluang itu masih ada?
J: Sejauh yang saya baca dalam naskah yang akan dibahas dalam Pansus, masih
ada peluang itu.  Sebab posisi pemerintah dalam kepanitiaan masih sangat
dominan, masih ada 5 wakil pemerintah, ada lima tokoh masyarakat dan
masing-masing satu tokoh partai politik. Padahal, menurut saya wakil
pemerintah cukup satu saja. Dalam usulan kami, wakil pemerintah ini tidak
berhak menjadi  pucuk pimpinan di dalam panitia itu yang dipilih oleh
anggota panitia. (*)

------------------------------
Berlanganan XPOS secara teratur
Kirimkan nama dan alamat Anda
ke: ekspos@hotmail.com



----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist