SiaR-->XPOS: MENOLAK TARMAN AZZAM

[SiaR News Service <siar@minihub.org>]

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 43/I/24 - 30 Oktober 98
------------------------------

MENOLAK TARMAN AZZAM

(POLITIK): Tarman Azzam dan Bambang Sadono ditolak anggota PWI dimana-mana.
Mengapa mereka sampai bisa lolos menjadi pengurus pusat?

Konggres PWI XX di Semarang telah berakhir tanggal 11 Oktober 1998 dan telah
berhasil pula menyusun kepengurusan: mendudukan Tarman Azzam dan Bambang
Sadono sebagai Ketua dan Sekjen PWI periode 1998-2003. Tarman berhasil
mengalahkan Parni Hadi (Republika) dengan posisi 40 dibanding 26 suara. Tapi
belum sempat seminggu kepengurusan itu berlangsung, sejumlah cabang menolak
hasil konggres tersebut dan menuntut diadakannya konggres ulang.

Beberapa daerah yang mempersoalkan hasil konggres itu misalnya, PWI Yogya,
PWI Solo, sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Semarang dan
wartawan unit Pemda Kodya Semarang. Dan bahkan sejumlah pentolan wartawan
Jakarta yag tergabung dalam PWI Reformasi pun sekarang sedang berembug untuk
melakukan pemboikotan terhadap kepengurusan PWI Tarman Azzam. 

"PWI Reformasi tetap menuntut dibersihkannya PWI dari unsur-unsur yang telah
tercemar dan telah terkooptasi oleh pemerintahan Soeharto", tegasnya. 

Bahkan lebih keras lagi sejumlah wartawan Pemda Kodya Semarang menginginkan
segera dilaksanakannya KLB. "Kami minta PWI Jateng untuk menolak hasil
konggres dan menuntut diadakannya Konggres Luar Biasa," kata Budiono, juru
bicara Paguyuban wartawan Pemda Kodya Semarang.

Alasan penolakan terhadap kepengurusan hasil konggres tersebut sangat
bermacam-macam. Dari tuduhan tidak reformis, hingga tuduhan yang menyangkut
ketidakbersihan kedua figur pimpinan PWI, yaitu Tarman dan dan Bambang dari
KKN. Mereka menilai, keduanya merupakan figur pimpinan PWI yang bermuka dua. 

PWI Yogyakarta, melalui ketuanya Oka Kusumadya, menyatakan bahwa kedua figur
pimpinan PWI Pusat itu secara etik dan moral tidak mencerminkan figur
pimpinan yang mempunyai semangat reformasi, kritis, independen dan
demokratis. Sehingga PWI Yogya meminta segera dilakukan pergantian
kepengurusan terutama posisi Ketua Umum dan Sekjennya. Mereka minta agar
Tarman dan Bambang Sadono mengundurkan diri.

Kenapa Tarman dan Bambang ditolak? Menurut barisan penolaknya, Tarman Azzam,
kepemimpinannya di PWI Jaya telah kelihatan yaitu sangat otoriter terhadap
wartawan dalam membela rejim Soeharto.  Bahkan dia dituduh telah menjadi
antek penguasa waktu itu dengan memecat sejumlah wartawan yang tidak sepaham
dengan pemerintah. Bahkan Tarman pernah melakukan tindakan anti kemanusiaan
dengan meminta para pemimpin redaksi untuk mengeluarkan wartawan yang
bergabung dengan AJI yang ada di medianya.

"Dialah yang  mengusulkan kepada pimpinan redaksi media massa agar sejumlah
wartawan PWI Jaya waktu itu dipecat," kata salah seorang wartawan unit Pemda
Kodya Semarang. Sejumlah wartawan menegaskan, bahwa PWI harus segera
dibersihkan dari tangan-tangan kotor yang mementingkan diri sendiri dan
melakukan reformasi total, jika tidak ingin ditinggalkan anggotanya.

Di Semarang sendiri, sebenarnya Sekjen terpilih, Bambang Sadono SY, telah
habis kredibilitasnya di mata wartawan maupun masyarakat Jateng. Ia selain
telah dipecat dari Suara Merdeka -kini mengantongi kartu wartawan Wanita
Indonesia milik Siti Hardiyanti Indra Rukmana, dinilai  merupakan figur yang
tidak bersih dari borok KKN. Bambang Sadono, oleh banyak kalangan di Jawa
Tengah, merupakan figur yang mengayomi para wartawan bodrek di Semarang.
"Setiap kali mau pemilihan ketua PWI Jateng, ia berani menerbitkan kartu
pers untuk wartawan yang tidak jelas, asal mendukungnya", ujar salah seorang
wartawan di Semarang.

Selain, buruk dalam perangai organisasinya, Bambang Sadono diduga sering
terlibat dalam praktek kolusi dengan pejabat Jateng, ketika menjalankan
bisnis koperasi PWI Jateng. Misalnya dengan ikut tender-tender pengadaan
alat-alat kantor sejumlah Depdikbud di Jawa Tengah. Juga, ia pernah
berkolusi dengan Pemda Jateng ketika mengharuskan setiap kepala dati II
untuk membeli buku Apa dan Siapa Orang Jawa Tengah.

Bahkan isu terbaru, Bambang diduga keras ikut berkolusi dalam distribusi
beras di Semarang dengan menjadi penyalur 100 ton beras dari Sub Dolog
Semarang. "Permohonannya untuk wartawan Jateng, tapi kenyataannya dijual
kembali ke pasaran," kata salah seorang anggota Forum Mahasiswa Reformasi
Pembela Keadilan (FMRPK).

Dalam sebuah tulisannya, wartawan senior Rosihan Anwar menyebutkan, bahwa
munculnya kepengurusan PWI yang sekarang tidak lepas dari upaya pemenangan
Golkar dalam Pemilu nanti. Artinya, dengan dimenangkannya orang-orang yang
kental dengan kroni dan Golkar memimpin PWI, maka jelas bahwa PWI akan
menjadi salah satu alat untuk memenangkan Golkar dalam Pemilu yang akan
datang. Untuk itu tampaknya money politic Golkar telah bermain dalam
menempatkan Tarman dan Bambang dalam pengurus PWI Pusat. Yaitu dengan
beroperasinya para gerilyawan dari Pos Kota Grup (milik Harmoko) yang
bergerilya mempengaruhi para peserta konggres.

Tarman Azzam sendiri tampaknya bersikukuh ingin menyatakan bahwa terpilihnya
mereka adalah secara demokratis. Namun demikian ia menantang para penolaknya
untuk mengadakan Konggres Luar Biasa. "Asal didukung dua pertiga dari
seluruh cabang, yaitu 18 cabang," kata Tarman.

Tapi apakah Tarman dan Bambng akan tetap bertahan dengan muka coreng moreng?
Kalau itu dilakukan, maka memang begitulah kader Golkar. (*)

------------------------------
Berlanganan XPOS secara teratur
Kirimkan nama dan alamat Anda
ke: ekspos@hotmail.com



----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist