SiaR-->XPOS: MEMBANGUN ASIA TANPA AS

[SiaR News Service <siar@minihub.org>]

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 43/I/24 - 30 Oktober 98
------------------------------

MEMBANGUN ASIA TANPA AS

(EKONOMI): Amerika Serikat dianggap mendominasi perekonomian Asia, bahkan
hingga krisis berlangsung. Mungkinkah Jepang berinisiatif menyelamatkan Asia?

Perbincangan tentang ketimpangan hubungan ekonomi antara negara-negara maju
dengan negara-negara berkembang, sejak akhir 60-an dan awal tahun 70-an,
sudah marak. Paul Baran, Andre Gunder Frank serta Samir Amin yang tampil
dengan teori dependensianya, dengan menggebu-gebu membongkar eksploitasi
negara-negara maju terhadap perekonomian negara berkembang. Mereka
meyakinkan para ekonom di Asia, bahwa hubungan dagang antara Eropa dan AS
dengan Amerika Latin dan Asia selalu lebih menguntungkan pihak Eropa dan AS.
Sejumlah lembaga macam IMF dan Bank Dunia, tak lain sebagai corong
kepentingan negara-negara maju. Teori bernuansa Marxis ini, juga sempat
didiskusikan hangat di Indonesia. Terutama, melalui dua ekonom yang amat
dekat dengan mahasiswa di tahun 80-an, Sritua Arief dan Adi Sasono -yang
kini menjabat sebagai menteri koperasi.

Namun, di era 90-an, diskusi soal ini sempat mereda. Lantaran munculnya
fenomena mencengangkan dari negara-negara "Macan Asia" yang pertumbuhan
ekonominya di atas rata-rata, mencapai 5 hingga 8 persen per tahun. Tanpa
mau melihat bahwa -sebetulnya- pertumbuhan ini ditopang oleh utang
luarnegeri jangka pendek, banyak orang yang terpukau. Dan ditambah dengan
laporan-laporan Bank Dunia tentang bagusnya "rapor" negara-negara Macan Asia
tadi, semakin sedikit yang percaya dengan teori tentang ketimpangan ekonomi
dunia. Namun, gara-gara datangnya krisis ekonomi yang dipicu para spekulan
negara-negara maju, mulailah kembali muncul gugatan-gugatan tentang pola
hubungan dunia yang eksploitatif.

Apalagi, setelah meningkatnya secara signifikan pengangguran dan kemiskinan
di negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Salah satu gugatan
cukup keras, baru-baru ini dilakukan oleh penulis buku A Japan That Can Say
No, Ishihara Shintaro. Dikutip Asiweek, ia mengemukakan, jika keadaan tidak
diubah, "Jepang dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, takkan lebih
daripada budak ekonomi AS. "Ia menuding AS dan Eropa sengaja mempermainkan
negara-negara Asia Tenggara dengan mengucurkan sejumlah besar modal jangka
pendek, sebelum terjadinya krisis. Modal seperti itu, menurutnya, akan
efektif bila ditanamkan dibidang-bidang yang produktif. 

Namun, para pelaku bisnis lokal justru berspekulasi di bidang tak produktif,
khususnya real estate. Modal jangka pendek ini, oleh Shintaro disamakan
dengan opium yang dulu dibawa oleh Inggris ke Cina; membuat penggunanya
menjadi ketergantungan. Di saat berikutnya, ketika pebisnis lokal telah
kecanduan dan utangnya menggelembung sangat besar, para investor jangka
pendek tiba-tiba berteriak "bahaya". Ini memicu kepanikan yang membuat modal
jangka pendek ditarik secara seketika. Akibatnya, investor Jepang yang
terlanjur masuk dengan modal jangka panjang, harus menanggung kerugian
akibat utang perusahaan-perusahaan lokal dalam jumlah besar. Ketika
negara-negara Asia Tenggara telah dilanda krisis, datanglah lagi IMF
bagaikan "tentara penjajah yang membuat seluruh negara berada di bawah
pengaturannya". Obat yang dibawanya sama untuk semua negara, yaitu kebijakan
uang ketat dan pengkontrolan inflasi. Hal ini dianggap mengenyampingkan
realitas potensi ekonomi dinamis di masing-masing negara yang terkena
krisis. Terus berharap negara-negara maju di luar Asia sebagai juru selamat,
karenanya merupakan hal yang percuma. 
Menurut Shintaro, potensi terbesar untuk membangun kembali Asia, sebetulnya
ada pada Jepang. 

Aset yang dimiliki masyarakat Jepang diperkirakan mencapai US$6 trilyun,
setelah dipotong utang. Ditambah aset yang dimiliki oleh berbagai perusahaan
swasta, nilainya bisa mencapai US$12 trilyun. Dalam kepanikan ekonomi kini,
peran Jepang dianggap dapat membangkitkan solidaritas Asia. Dan seandainya,
Jepang mau untuk menyediakan teknologi yang lebih canggih untuk
negara-negara di sekitarnya, Asia akan segera bangkit kembali. Saat ini,
perusahaan baja raksasa asal Korea Selatan, Pohang berada dalam keadaan
genting dan para industrialis AS tidak lagi melirik perusahaan ini. Shintaro
beranggapan, sudah saatnya Jepang mengulurkan tangannya membantu industri
basis seperti ini bangkit kembali. Hal lain yang perlu dilakukan Jepang
adalah menyediakan dana untuk membantu penyelesaian utang-utang negara Asia.
Jepang juga harus menggunakan kelebihan dana yang dimilikinya melalui
investasi yang efektif. Ada banyak cara untuk membuat produk yang lebih
menarik daripada surat berharga yang dikeluarkan AS. Dalam kerangka semacam
Marshall Plan untuk Asia, bisa saja dibuat Bank Pemulihan Asia (Asian
Recovery Bank) atas inisiatif Jepang. Karena negara-negara Asia Tenggara
memiliki energi yang lebih banyak dibandingkan negara berkembang lainnya di
Asia, sangat dimungkinkan mencari pembeli surat-surat berharga yang
dikeluarkan pemerintahan setempat. Apalagi jika, secara khusus pemerintah
Jepang mau menunjukkan kepercayaan untuk menjaminnya melalui bank tersebut.

Hambatannya kini, adalah soal politik. Jepang sering tak bisa mengambil
keputusan tentang kebijakan ekonominya sendiri. Seperti ketika Perdana
Menteri Ryutaro Hashimoto suatu kali hendak menjual surat berharga
pemerintah AS yang dimiliki Jepang; keesokannya saham-saham di Wall Street
bertumbangan. Anehnya, setelah itu Jepang tak jadi melakukan aksi jual.
Padahal, jika dilakukan, dolar AS bisa turun hingga 50 yen. Entah apa
alasannya, tapi itulah yang terjadi. Membangun dunia yang adil, memang tidak
mudah. (*)

------------------------------
Berlanganan XPOS secara teratur
Kirimkan nama dan alamat Anda
ke: ekspos@hotmail.com



----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist