SiaR-->GSJ: KONGLOMERASI ABRI #1 - PENGANTAR: BISNIS DENGAN SEPATU LARS DAN LARAS SENJATA

[SiaR News Service <siar@minihub.org>]

******************
STOP DOMINASI ABRI
******************

KONGLOMERASI ABRI #1 - PENGANTAR: BISNIS DENGAN SEPATU LARS DAN LARAS SENJATA

================================================================================
OTAK MINUS ABRI - MILITER DI INDONESIA ADALAH "UANG".
KARENA ITU POLITIK DAN SEGALA CARA DITEMPUH UNTUK MENGUASAI NEGARA, DEMI "UANG".
===gsj110498====================================================================

Perkembangan bisnis militer yang pesat di Indonesia terjadi di masa Orde
Baru. Menurut Indria Samego (LIPI), secara institusional ada 3 bentuk
keterlibatan militer dalam bisnis di Indonesia; yi. lewat koperasi, yayasan,
dan BUMN. "Walaupun berbendera kperasi dan yayasan, usaha2 bisnis ABRI
hampir semua berperilaku seperti swasta," ujarnya kepada Gatra.

Kiprah bisnis militer di masa Orba dimulai dari Yayasan Dharma Putra Kostrad
(YDPK), yang didirikan Mayor Soeharto tahun 1964. Bersama mitra lamanya,
Liem Sioe Liong, yayasan ini membangun Bank Windu Kencana dan berlanjut
dengan pembentukan maskapai penerbangan Seulawah dan mandala. Yayasan ini
juga pernah memiliki perusahaan PT. Garuda Mataram Motor (agen tunggal VW
dari Jerman). YDPK kini diperkirakanmemiliki saham di 22 perusahaan, dari
industri lem, baterai mobil, sampai asuransi.

Gurita bisnis terbesar dimiliki Angkatan Darat, yang mengendalikan bisnisnya
melalui Induk Koperasi AD (Inkopad), Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP), dan
Grup Tri Usaha Bakti (Truba). YKEP didirikan pada tahun 1972 (KASAD Umar
Wirahadikusumah), kini memiliki 26 perusahaan: 22 perusahaan di bawah Truba,
4 perusahaan berdiri sendiri. Grup Truba saja diperkirakan beraset Rp 950
miliar. 

YKEP memiliki saham di perusahaan2 besar, seperti PT. Bank Artha Graha, PT
Danayasa Arthatama, dan PT Sempati Air. YKEP melalui PT Danayasa Arthatama
mampu membangun Kawasan Niaga Terpadu Sudirman dgn biaya US$ 3,25 miliar.
Adapun Inkopad memiliki 9 perusahaan sendiri dan 7 perusahaan patungan.
Beberapa aset besar Inkopad misalnya Hotel Kartika Plaza yang kini
renovasinya macet.

Satuan lain di bawah AD yang memiliki unit usaha sendiri adalah Kopassus.
Bisnis Kopassus disalurkan melalui Kobame (Korps Baret Merah), yang salah
satu asetnya adalah Graha Cijantung, pertokoan di lahan 1,5 hektar berbiaya
Rp 55 miliar. Yayasan Kobame bekerjasama dengan penguasaha Ketut Mas Agung
dan memiliki kapal feri KMP Tribuana I (Merak-Bakaheuni).

Angakatan Laut memiliki Yayasan bhumyamca (Yasbhum) yang terdiri dari 15
perusahaan beraset sekitar rp 200 miliar. Sedangkan Angakatan Udara
berbisnis melalui Yayasan Adi Upaya yang memayungi 17 perusahaan, termasuk
Bank Angkasa. Adapun Polri memiliki Yayasan Bhakti Brata yang mengendalikan
10 perusahaan termasuk Bank Yudha Bhakti.

Selain keempat angakatan itu, Dephankam dan Mabes ABRI juga memiliki unit
usaha sendiri-sendiri (lihat KONGLOMERASI ABRI #2).

kiprah bisnis ABRI memang bermanfaat bagi kesejahteraan prajurit dan
keluarganya. Namun masalahnya, bisnis ABRI memiliki sisi negatif yg sangat
kuat. "Terjadi kolusi bisnis. Karena dalam prakteknya, ABRi tidak berbisnis,
namun nama ABRI dipakai," Kata Indria Samego. Biasanya, perusahaan milik
militer itu berkongsi dengan swasta. YKEP, misalnya, bergandengan dengan
Tommy Winata (pemilik PT Karya Nusantara Permai) dan Santoso Gunara (PT
Cerana Karthapura) di Bank Arthagraha dengan penguasaan saham 40% oleh YKEP.

Di PT Int'l Timber Corp. Indonesia, YKEP (51%) bermitra dgn Bob Hasan (35%)
dan Bambang Tri (30%). Yasbhum menggandeng Mochtar Riady (LIPPO) dalam
mengelola Bank Bahari. Dan, Yayasan Bhakti Brata menggandeng Mbak Tutut
dalam proyek SIM.

Bagi penguasaha, kata Idria Samego, berkongsi dengan ABRI bisa memberi
keuntungan ganda. Pertama, mereka mendapat perlindungan sehingga bisnisnya
tidak diusik. Kedua, mereka bisa mendapat fasilitas, dari perizinan sampai
kredit. "Kasus Eddy Tansil, misalnya. Dia mendapat kredit kan berkat beking
dari Sudomo, salah satu bekas orang kuat militer," kata Indria.

Kecenderungan kerjasama penguasaha-ABRI dan juga kolusi dengan elit politik
lainnya inilah yang mendorong tumbuhnya KAPITALISME SEMU di Indonesia, yaitu
kelas para pengusaha yang sangat bergantung pada elit penguasa. "Ini yang
menimbulkan banyak perusahaan Ali-Baba. Pakai nama Ali (direktur/komisaris
tercantum), tapi yang maju Baba (keturunan Tionghoa pengendali perusahaan),"
kata Indria. 

Sementara itu, Iswandi, dalam bukunya "Bisnis Militer Orde Baru" memandang
bisnis militer tak lepas dari karakternya yang dekat dengan kekerasan
(dilahirkan untuk perang) dan serba tertutup. Akibatnya, urusan bisnis,
seperti kasus pembebasan tanah Nipah, sengketa buruh dan majikan (Marsinah),
dll tidak lepas dari kekerasan ABRI. 

Sifat bisnis militer lainnya menurut Iswandi adalah tertutup. Menurutnya,
ABRI memperlakukan bisnisnya sebagai lembaga hankam yang tertutup, tidak
transparan. Ini dibenarkan Indria Samego karena ketika LIPI mengadakan
penelitian tidak bisa mendapatkan data penghasilan yayasan2 ABRI dari
bisnisnya dan berapa yang murni mengalir untuk kesejahteraan prajurit. Jadi
bisnis ABRI memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

Fakta yang kasat mata menunjukkan kesenjangan kesejahtaraan yang cukup besar
antara perwira dan prajurit. Perwira2 yang dekat dengan pengusaha mendapat
jatah besar, sementara prajurit mendapat sisanya. Penghasilan anggota ABRI
yang tidak merata ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik
internal. Selain itu, perwira bisa-bisa lebih suka sibuk bisnis daripada
memimpin pasukan di lapangan. Ini akan melunturkan profesionalisme. Total
jenderal, bisnis militer bisa menganggu fungsi utama ABRI sebagai aparatur
pertahanan dan keamanan.

Kesimpulannya, dampak bisnis militer lebih banyak dibanding dampak negatifnya. 
Tentang ini, Gubernur Lemhamnas, Letjen. Agum Gumelar mengakui adanya
penggunaan kekuasaan di masa Orde Baru, tak hanya di bidang bisnis, namun
pada semua aspek kehidupan. "Itu cara-cara lama yang tidak populer dan harus
dihilangkan. Pendekatan kekuasaan, termasuk di dalam bisnis, dalam era
sekarang sudah tidak boleh lagi," kata Agum. 

Kini, di tengah derasnya arus reformasi, peran bisnis ABRI harus segera
direformasi TOTAL. Karena kalau maksudnya semula untuk menambah pendapatan,
belakangan justru mau menguasai semuanya. Toh sebenarnya kalau masalah duit,
ABRI tidak kekurangan karena anggaran non bujeternya cukup besar. "Kan aneh
kalau ABRI bilang anggarannya kurang, tapi minggu lalu ada pembagian jip
Cherokee untuk seluruh komandan resor militer. Duitnya dari mana," kata
Indria. Jangan sampai tentara Indonesia tidak profesional karena bisnis,
padahal bisnisnya pun tidak profesional - salah-salah malah merusak
perekonomian nasional. Jadi, agar bisa menjadi aparat pertahanan dan
keamanan negara yang profesional, ABRI mutlak kembali ke barak sajalah. 

Sumber:
Gatra 7/11/98, "Bila ABRI Berbisnis",
(diolah oleh Pusdar GSJ)

REKOMENDASI BUKU:
- Bila ABRI Berbisnis, DR. Indria Samego et. al (LIPI), Mizan, 1998
- "Bisnis Militer Orde Baru", Iswandi, Penerbit Rosda, 1998

----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist