[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

CePe---DUGAAN KORUPSI DALAM RUILSLAG DI BANYUMAS



Precedence: bulk


Banyumas, Indonesia
14 Desember 98

DUGAAN KORUPSI DALAM RUILSLAG DI BANYUMAS

Oleh Joko J. Prihatmoko
Reporter Crash Program

BANYUMAS --- Kendati Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Mardiyanto telah
menyatakan bahwa Wakil Gubernur (Wagub) II Djoko Sudantoko bersih dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pihak Kejaksaan Negeri (Kejari)
Purwokerto dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng terus meneliti dugaan
korupsi dalam ruislag di Banyumas.

Ditengarai, Djoko Sudantoko bersama pejabat-pejabat Pemerintah Daerah
(Pemda) Banyumas melakukan praktek KKN. Kasus paling jelas adalah ruislag
tanah negara. Seperti dilaporkan, selama Djoko Sudantoko menjabat sebagai
bupati Banyumas (1988-1998), 21 lokasi tanah negara seluas 150 hektare lebih
telah di-ruislag, sedangkan tanah banda desa, yang telah diruislag-nya
seluas lebih dari 1.400.000 meter persegi. Konon, ruislag itu melibatkan
pejabat-pejabat Pemda Banyumas lain dan kroninya.

Diperiksa Secara Terpisah

Pernyataan Gubernur Jateng Mardiyanto mendapat reaksi keras banyak pihak.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng dari Fraksi ABRI,
Kol (Inf) Didi Supardi, menilai pernyataan itu prematur. Menurut Didi, yang
berhak menyatakan seseorang bersih KKN adalah kejaksaan dan pengadilan.

Menurut Kepala Kejari (Kajari) Purwokerto, Sadenan, S.H., kasus dugaan
korupsi dalam ruislag tanah negara di Banyumas melibatkan banyak pihak,
selain pejabat Pemda -- mulai Bupati, Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda),
beberapa kepala bagian Pemda, dan juga kroni para pengusaha.

Dengan asas koneksitas, kata Sadenan, kasus itu bisa dijadikan satu paket,
hanya ditangani oleh Kejari Purwokerto. "Kami sanggup menanganinya," ujarnya
pasti. Namun, Sadenan mengungkapkan, Kajati telah menginstruksikan kasus itu
dipisah. "Yang melibatkan pejabat-pejabat Pemda Banyumas akan ditangani
Kejari Purwokerto, sedangkan terhadap Pak Djoko Sudantoko dilanjutkan ke
Kejati. Selanjutnya, Kejati Jateng akan menyerahkan ke Pangdam," kata
Sadenan saat ditemui di kantornya.

Memang, telah terbetik rumor adanya "perpecahan" di tubuh Kejati soal
penanganan dugaan KKN Djoko Sudantoko. Namun, hingga sekarang Kejati belum
meminta keterangan Djoko Sudantoko.

Djoko Sudantoko memang anggota ABRI yang masih aktif. Saat menjabat bupati
Banyumas, pengkatnya Kolonel TNI-AD. Ketika dilantik menjadi wagub II
Jateng, tanggal 20 Februari 1998, pangkatnya dinaikkan menjadi brigjen
TNI-AD. Karena kasusnya dipisah, untuk memeriksa dan mengadili harus
melibatkan Panglima Daerah Militer (Pangdam) atau Polisi Militer Daerah
Militer (Pomdam). Pada 2 Desember berkas perkara KKN yang melibatkan Djoko
Sudantoko, khususnya ruislag, telah diserahkan Kejati ke Pangdam IV
Diponegoro selaku perwira penyerah perkara (pepera) untuk ditindaklanjuti.

Kepada pers saat itu, Asistem Pidana Umum (Aspidum) Halius Hosen mengakui,
Djoko Sudantoko menghadapi sejumlah tuduhan KKN. Dalam soal ruislag,
jelasnya, ia harus menyelesaikan ganti rugi senilai Rp1,2 miliar bagi tanah
warga di 20 lokasi yang di-ruislag selama 1995-1997. Dalam ruislag di 20
lokasi itu, imbuhnya, Djoko Sudantoko bekerja sama dengan PT Graha Cipta
Guna (GCP) milik Cheng Wie alias Made Widiana.

Pangdam belum memberi komentar. Namun, keterangan Hosen itu melengkapi
pernyataannya saat ditemui, 20 November. Waktu itu, menurutnya, keterlibatan
pejabat-pejabat Pemda Banyumas dalam korupsi besar-besaran kasus ruislag
tanah negara amat jelas. "Itu sangat klasik. Di luar kepala saya," ujarnya
singkat.

Penyelewengan Prosedur

Dari hasil penelitian Komisi A DPRD, dari 27 kelurahan di Kecamatan
Purwokerto Selatan, seluruh tanah eks banda desa kelurahan habis di-ruislag.
Sedangkan yang belum dijamah ruislag adalah Kelurahan Bobosan dan
Purwonegoro, Kelurahan Mersi dan Arcawinangun, Kelurahan Rejasari dan Pasir
Muncang.

Dari hasil penelusuran penulis, sebagian besar dari 150,5 hektare tanah
banda desa dan eks banda desa yang di-ruislag digunakan untuk kepentingan
nonpertanian. Untuk, ruislag tanah banda desa lima lokasi dari empat desa
seluas 248.164 meter persegi, masih dimanfaatkan sebagai lahan pertanian,
berupa tegalan atau persawahan. Sedang untuk tanah eks banda desa 16 lokasi
dari 10 kelurahan seluas hampir 1.160.000 meter persegi telah dikeringkan
dan sebagian besar lainnya digunakan untuk perumahan.

Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) Soediman menyatakan hanya melakukan
perintah atasan. Sedangkan, Djoko Sudantoko berbalik menuduh Sekwilda dan
bawahan lainnya menyelewengkan kepercayaannya. "Saya tidak mungkin mengecek
satu per satu urusan yang sudah saya delegasikan," ujarnya.

Apa pun, Aris Haryono, yang juga Ketua Tim Reformasi DPRD Banyumas, menilai
ruislag itu melanggar hukum. Dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota
Administratif (RDTR Kotif) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, sebagian besar
lokasi tanah eks banda desa masih harus diperuntukkan bagi pertanian. Kata
Aries, peruntukan itu dimaksudkan untuk memperkuat basis ekonomi rakyat dan
menyediakan sumber pangan di Purwokerto.

Soal peruntukan itu, Soediman dan Djoko Sudantoko tidak membantah. Tapi,
Soediman, yang bekerja di bagian setwilda selama lebih dari 20 tahun,
memberi argumentasi. Katanya, maksud ruislag itu untuk meningkatkan dinamika
pembangunan dan membantu menyediakan dana pembangunan. Selama ini dana
bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) I memang terbatas.

Soediman dan Djoko Sudantoko belum berhasil dikonfirmasi soal pembagian
hasil ruislag. Berdasar temuan Komisi A, desa/kelurahan mendapatkan 60
persen dan 40 persen dari Pemda. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Aries
Haryono, ditujukan kepada Ketua DPRD, dikatakan, pemasukan ke Pemda tidak
jelas ke APBD atau pos-pos lain.

Pembagian hasil ruislag itu menyalahi aturan. Menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 1982 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa
dan Kekayaan, Pengurusan, dan Pengawasannya, pembagian hasil ruislag tanah
adalah 25 untuk APBD II dan 75 persen untuk desa/kelurahan.

Selain itu, Komisi A DPRD Banyumas juga mensinyalir ruislag tanah negara
dilakukan tidak transparan, dimonopoli pihak tertentu. Dari hasil
penelitian, kata surat Komisi A tanggal 21 Juli 1998 yang juga sudah beredar
di DPRD Jateng itu, tidak satu pun petani penggarap memenangkan lelang tanah
negara.

Sebagian Dikuasai Istri Djoko Sudantoko

Kajari Purwokerto Sadenan, S.H. memastikan, data-data itu sudah masuk dalam
pemeriksaannya. "Kami sudah temukan dan ekspos kasus beberapa kali di
Kejati, dan terus akan mengumpulkan bukti-bukti penguat yang berindikasi
merugikan negara," katanya.

Memang, kata Sadenan, dokumen-dokumen yang disodorkan oleh pejabat-pejabat
yang diperiksa terkesan tidak ada masalah dan prosedural. "Tapi, itu biasa,"
ujarnya lagi. Optimisme Sadenan memang beralasan. Dalam point 10 surat
Komisi A di atas, terungkap, semua developer bermasalah. Dalam surat itu
seharusnya semua urusan sudah diselesaikan, tapi hingga kini tidak jelas
nasibnya.

Yang menarik, setelah ditelusuri, ditemukan tanah seluas 11.860 meter
persegi di Kelurahan Bancarkembar telah berubah kepemilikan menjadi hak
milik atas nama istri Djoko Sudantoko, Laksmini Indrawati. Sedang penguasa
terbesar tanah ruislag lainnya adalah pengusaha Cheng Wie. Sudah menjadi
rahasia umum di Purwokerto, Cheng Wie dikenal dekat dengan Djoko Sudantoko.
Sedangkan pemilik lainnya, Edy, adalah kroni Soediman. Dalam acara-cara
sosial dan kegiatan Golkar, mereka selalu menempel Djoko Sudantoko atau
Soediman.

Menurut ketua Lembaga Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa (LP2MD),
Sisno, warga Bancarkembar tidak mempersoalkan ruislag itu. Selain karena
sudah mendapatkan tanah pengganti di Desa Pubuwaran, Sumampir dan
Bancarkembar, juga telah memperoleh kompensasi. Namun, Komisi A DPRD
Banyumas menilai, luas tanah pengganti dan kompensasi tidak seimbang.
Berarti, kata Ketua Komisi A, Aries Haryono, negara yang dirugikan.

Yang disoal warga Bancarkembar adalah peruntukan dan keberadaan tim penaksir
harga tanah dari Pemda. Menurut Sisno, yang juga dosen dan peneliti di
Laboratorium Ilmu Tanah Pertanian Universitas Jenderal Soedirman, yang
terdaftar dalam buku besar kelurahan sekarang bukan untuk perikanan,
melainkan untuk Gedung Percetakan. Selain itu, tambahnya, warga tidak
dilibatkan dan mengetahui bagaimana cara tim penaksir harga bekerja.

Djoko Sudantoko menyanggah. Menurutnya, tanah itu milik menantunya. Dulu,
katanya, tanah itu dibeli oleh orang tua istri putra sulungnya (Kristian
Bayu Aji). Sebuah sumber dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyumas
membantah Sudantoko. "Tanah di Bancarkembar memang hasil ruislag. Dulu atas
nama Ny. Indrawati, tapi kini telah dibalik nama lain," kata sumber tadi.

Menunggu Kepastian

Kasus ruislag di Banyumas memang menyimpan setumpuk masalah. Keterangan
Aspidum Halius Hosen bahwa Djoko Sudantoko wajib menyelesaikan ganti rugi
senilai Rp1,2 milyar hanya sebagian indikasi awal bahwa negara dirugikan
miliaran rupiah. Soalnya, kata Kajari Sadenan, kasus ruislag itu melibatkan
banyak pihak. "Bukan hanya Pak Djoko," timpalnya. Yang pasti, kata Sadenan,
kemungkinan besar Cheng Wie akan jadi tersangka.

Kendati Sadenan sudah memastikan akan melimpahkan berkas perkara ke
Pengadilan Purwokerto, realisasinya belum dipastikan kapan. Selain itu,
penyelesaian terhadap keterlibatan Djoko Sudantoko masih tergantung pada
Pangdam atau Pomdam. Di Indonesia, menunggu kepastian hukum memang bisa lama
sekali.

(Joko J. Prihatmoko adalah wartawan tabloid Patria, Semarang, dan peserta
Program Beasiswa untuk Wartawan LP3Y-LPDS-ISAI)

----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html