SiaR-->XPOS: KARIR MULADI HABIS

[SiaR News Service <siar@minihub.org>]

Precedence: bulk


Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 32/II/12-18 September 99
------------------------------

KARIR MULADI HABIS

(POLITIK): Skandal Bank Bali terbukti sebagai skandal politik pemerintah
Habibie. Muladi dituntut mundur karena menggunakan jabatannya untuk menyebar
kebohongan.

Hari Kamis (9/9) memang hari istimewa. Istimewanya bukan karena ramalan akan
hari kiamat, betul terjadi hari itu. Tetapi, di gedung DPR terjadi pembukaan
sebuah aib besar yang dilakukan oleh pemerintah transisi Habibie. Pengusutan
skandal Bank Bali memasuki titik terang.

Adalah Rudy Ramli si pembuka aib itu. Di hadapan Komisi VIII DPR, dengan
alot akhirnya Rudy mengakui bahwa teks pengingkaran yang dibacakan oleh
Mensesneg Muladi adalah bukan ia yang membuatnya. 

"Saya tanda tangan. Saya membaca. Tapi saya tidak mau komentar soal ini.
Saya ingin bapak-bapak mengerti posisi saya," kata Rudy Ramli yang kelihatan
ketakutan akan teror yang kemungkinan muncul setelah kesaksiannya di DPR.

Seperti dalam pemberitaan Xpos sebelumnya, di masyarakat pernah beredar
catatan harian Rudy Ramli yang menyebutkan sejumlah pertemuan antara dia
dengan beberapa pejabat tinggi negara, membahas kasus pencairan dana Bank
Bali Rp 950 milyar. Selain Dirut PT EGP Setya NOvanto dan Djoko S Tjandra,
tersebut dalam catatan harian Rudy adalah Timmy Habibie, Hariman Siregar,
Marimutu Manimaren, Bambang Subiyanto, AA Baramuli, Tanri Abeng dan bahkan
presiden Habibie.

Catatan harian itu beredar luas di masyarakat sehingga membuat gerah kabinet
Habibie. Tak ayal lagi, Rudy Ramli akhirnya dikejar-kejar geng Hariman untuk
mencabut fakta yang sudah beredar di masayarakat itu. Bahkan Rudy pun
dipaksa untuk berpindah pengacara dari Amien Aryoso yang dekat dengan PDI-P
dan beralih ke Adnan Buyung Nasution dan kawan-kawan.

Tak lama kemudian, skenario tim sukses Habibie pun dijalankan. Rudy dipaksa
menandatangi pernyataan di atas segel bahwa ia tidak pernah membuat catatan
harian seperti yang pernah diserahkan kepada Kwik Kian Gie dan Hartoyo yang
kemudian beredar luas di masyarakat itu. Namun saking cerobohnya tim sukses
Habibie, surat pernyataan bantahan itu yang membacakan bukan Rudy, melainkan
Mensesneg/Menkeh Muladi, yang secara jabatan tidak ada hubungannya.

Oleh berbagai kalangan Muladi, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Negara
Sekretaris  negara/Menteri Kehakiman dinilai telah menggunakan simbol
lembaga negara untuk mencoba menghalang-halangi upaya penegakan hukum dalam
skandal Bank Bali. Selain tidak patut, membacakan surat seorang warga negara
bukanlah pekerjaan Mensesneg. Apalagi surat yang dibacakan belum dicek
kebenarannya.

Sebab menurut mereka, membaca naskah seperti itu, bukan pekerjaan Mensesneg
dan bukan pula pekerjaan seorang Menteri Kehakiman. Mengapa seorang setaraf
Muladi bisa membaca surat bantahan seperti itu. 

"Saya pikir akan lebih baik kalau Muladi mengundurkan diri," kata Ridwan
Johnny, dosen perguruan tinggi di Ujungpandang. Atau bahkan Mulya Lubis
menyatakan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah,
Muladi mesti dimintai keterangan. Untuk mengungkapkan masalah rumit itu.
Juga agar diketahui dari mana ia memperoleh naskah tersebut, mengapa ia baca
dan apakah ia memahami bahwa apa yang dia bacakan itu bisa disebut
menghalang-halangi pemeriksaan.

Dipandang dari sisi hukum tata negara, menurut praktisi hukum Satya
Arinanto, kejadian itu menunjukkan begitu dominannya lembaga sekretariat
negara. Sejak Orde Baru, Mensesneg seakan berperan sebagai juru bicara
kepresidenan. "Muladi harus menjelaskan, mengapa ia membacakan surat
pernyataan Rudy Ramli itu di Sekretariat Negara dan dari mana surat itu
datang," kata Satya. 

Dan ternyata benar, bahwa surat itu berasal langsung dari Habibie. Dan
menurut pengakuan Muladi, Habibie sendirilah yang memintanya untuk
membacakan setelah sidang kabinet 26 Agustus lalu.

Ketika ditanya wartawan, Muladi sempat grogi dan berusaha membersihkan diri.
"Kalau dia (Rudy Ramli) menyangkal tak membuat surat pernyataan itu, ya itu
urusan dia. Saya tidak ada urusan dengan itu. Namun saya mendapatkan surat
pernyataan itu dari seseorang yang dapat dipercaya sebelum sidang kabinet.
Karena menyangkut sejumlah menteri, surat pernyataan itu pun dibahas dalam
sidang kabinet. Presiden Habibie pun memerintahkan supaya surat itu
dibacakan saja, tanpa diberi komentar apa pun. Anggota Kabinet yang lain
juga setuju," ungkap Muladi.

Menurut Muladi, dia sudah membacakan surat pernyataan Rudy Ramli itu di Bina
Graha dengan tanpa komentar. Jadi, kalau Rudy kini menyangkal surat
tersebut, maka itu bukanlah urusan pemerintah. Pembacaan surat pernyataan
itu oleh pemerintah, semata-mata karena dalam skandal Bank Bali ini selalu
dikaitkan dengan nama sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. 

Saat wartawan mencoba mengkonfirmasikan keyakinan Muladi pada surat
tersebut, Muladi menegaskan, pada waktu itu ia sangat yakin, surat itu
berasal dari Rudy Ramli. "Tentang benar tidaknya, urusan polisi. Itu polisi
harus mengusut, kalau perlu dengan lie detector. Tidak bisa orang bikin
pernyataan seenaknya sendiri, nyebut Pak Bambang Subianto juga di dalamnya
di situ, ya 'kan. Jadi saya baca tanpa bunga tanpa penjelasan, pokoknya ada
surat, baca!" kata Muladi. 

Kini skandal Bank Bali telah beranak berupa skandal jabatan Mensesneg. Bukti
baru bahwa pemerintahan Habibie amburadul. Dan jalan terakhirnya, adili
kabinet Habibie. (*)

---------------------------------------------
Berlangganan mailing list XPOS secara teratur
Kirimkan alamat e-mail Anda
Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS
Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda
ke: ekspos@hotmail.com


----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html