[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SiaR-->XPOS: SERANGAN JANTUNG EKONOMI



Precedence: bulk


Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: ekspos@hotmail.com
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 32/II/12-18 September 99
------------------------------

SERANGAN JANTUNG EKONOMI

(EKONOMI): Gara-gara Timor Timur kacau, perekonomian Indonesia memburuk.
Luar negeri mengecam. ASEAN pun langgar kesepakatan untuk "tak campuri
urusan 'dalam' negeri".

Hanya sesaat setelah serangan berdarah milisi pro-Jakarta di Timor Timur,
giliran Jakarta yang balik diserang. Tidak dengan senjata, tapi terbukti
berdampak hebat. Perekonomian Indonesia terguncang keras. Sampai Rabu (8/9)
lalu, kurs rupiah di pasar spot/ antar bank Jakarta anjlok menjadi
Rp8.400/Rp8.450 per dolar AS. Keadaan darurat militer yang diterapkan di
Timor Timur sama sekali tidak meyakinkan pelaku pasar, bahwa situasi di
Timor Timur akan membaik. Yang muncul justru kecurigaan bahwa pemerintah
Indonesia bakal melindungi dan membiarkan kelompok pro-Jakarta yang banyak
melakukan pembunuhan.

Bank Indonesia sendiri mengakui buruknya dampak yang dialami Indonesia,
akibat ketidakpastian situasi di Timor Timur. Deputi senior BI Anwar
Nasution mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah kesempatan di Jakarta
(8/9). Menurutnya, turunnya harga saham di Bursa Efek Jakarta, jelas
merupakan bukti hilangnya kepercayaan luar negeri. "Tak ada investasi yang
masuk, tak ada dana yang masuk." Ini sangatlah berbahaya, mengingat
ketergantungan negara yang tinggi pada pinjaman luar negeri. Dalam waktu
singkat, bila hal ini terus berlangsung, maka pemandangan buruk antrian
panjang pembeli, melonjaknya harga barang bahkan -mudah-mudahan tidak-
kerusuhan seperti yang terjadi tahun lalu, bisa terulang di Indonesia.

Sebagian orang boleh kecewa, karena pihak asing mengkait-kaitkan persoalan
politik dengan pemberian pinjaman. Tapi, kenyataannya, dalam dunia yang
makin mengglobal, tak ada lagi soal ekonomi yang tak terkait dengan masalah
politik. Apalagi pinjaman itu umumnya juga berasal dari pajak masyarakat
negara-negara maju yang memang mensyaratkan penghargaan terhadap pelaksanaan
hak asasi manusia pada si penerima bantuan.

Karena itu, penyelesaian masalahnya pun memang harus secara politis.
Pemerintah Indonesia, khususnya militer, mesti punya kemauan politik
(political will) untuk memulihkan situasi di Timor Timur secara adil.
Mengandalkan instrumen ekonomi dalam negeri untuk menopang merosotnya nilai
rupiah dan harga saham, takkan banyak gunanya. Pihak BI sendiri mengakui,
kemampuan intervensi takkan maksimal, "ada batasnya". Setiap harinya, BI
bisa mengeluarkan rata-rata 5 hingga 10 juta dolar AS untuk intervensi.

Yang membuat situasi makin parah, Bank Dunia dan International Monetary Fund
(IMF, Dana Moneter Internasional) sempat mengancam akan menghentikan
pinjaman bagi Indonesia jika kekerasan di Timtim tak dapat dihentikan.
Secara individual, sejumlah negara donor seperti Amerika Serikat dan
Australia juga mengemukakan hal yang sama. Ancaman ini dengan sendirinya
menciptakan efek berantai bagi investor-investor asing, sehingga mereka
menjauhi Indonesia. Celakanya, Bank Dunia dan IMF berniat menindaklanjuti
ancamannya dalam pertemuan tahunan mereka di Washington, beberapa hari
mendatang. Sementara sejumlah menlu negara-negara APEC, Kamis lalu (9/9)
sedang menuju ke Auckland, Selandia Baru, khusus untuk membicarakan
perkembangan di Timor Timur.

Di lain pihak, negara-negara tetangga sesama anggota ASEAN tampaknya sudah
tak lagi memegang kesepakatan untuk "tidak mencampuri urusan dalam negeri"
anggota lain. Tak kurang, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad dan
deputinya, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi meminta Indonesia untuk menerima
hasil jajak pendapat sekaligus menenangkan situasi di Timor Timur. Demikian
pula Perdana Menteri Thailand Chuan Leekpai yang menyatakan siap bekerja
sama dengan PBB untuk menciptakan perdamaian di Timor Timur. Bersama
Filipina, pemerintah Malaysia pun menyatakan bersedia mengirimkan tentaranya
bersama PBB.

Sementara itu, partai-partai oposisi di ASEAN malah bersuara lebih keras
lagi. Lim Kit Siang dari Dewan Aksi Demokratik menyerukan pada pemerintah
Malaysia untuk menjamin tak ada "Kosovo dan Bosnia" di Asia Tenggara.
Demikian juga anggota Kongres Filipina yang meminta ASEAN untuk bersikap
lebih keras dalam menekan Indonesia.

Suara paling keras, seperti banyak diberitakan media massa, datang dari
Australia. Perdana Menteri John Howard, terus terang menyatakan sikap
pesimisnya terhadap kemampuan pemerintah Indonesia menghentikan kekacauan di
Timtim. Ia menyerukan pada masyarakat internasional agar menekan Jakarta
supaya menghentikan kekerasan dan bila tak mampu, "biar orang lain yang
melakukannya." Di Darwin, Australia telah menyiapkan sekitar 2.000 prajurit
-yang kabarnya bisa ditambah jadi 4.000 prajurit- bila diperlukan, untuk
mengendalikan situasi di Timtim.

Hanya AS dan Cina yang terkesan berhati-hati menyikapi pengiriman pasukan
PBB ke Timtim. Sepertinya, AS menduga telah terjadi ketidaksolidan dalam
elit pemerintahan di Indonesia, sehingga perintah Habibie tak sepenuhnya
bisa dieksekusi oleh tentara Indonesia di Timor Timur. Karena itu, Presiden
Bill Clinton tak mau tergesa-gesa memberikan pernyataan keras. Ia menunggu
laporan dari tim pencari fakta Dewan Keamanan yang datang ke Jakarta.
Melalui juru bicara Gedung Putih Joe Lockhart, AS cuma meminta agar
Indonesia 'mengendalikan' situasi.

Sikap AS ini cukup beralasan. Militer Indonesia, nyatanya bersikap setengah
hati melepaskan Timtim. Di hari pertama berlakunya keadaan darurat militer,
penjarahan malah berkembang. Secara psikologis, TNI tampaknya tak rela
kehilangan wilayah yang telah banyak memakan korban prajurit Indonesia. Itu
sebabnya, Habibie 'dihujat' di dalam negeri dan muncul isu kudeta militer.
Belum jelas, bagaimana nasib Timtim. Yang jelas, bila TNI tak bersikap
bijaksana -membiarkan perekonomian Indonesia diboikot luar negeri- korban
akan bertambah banyak. Kali ini, bukan tentara, tapi rakyat Indonesia. (*)

---------------------------------------------
Berlangganan mailing list XPOS secara teratur
Kirimkan alamat e-mail Anda
Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS
Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda
ke: ekspos@hotmail.com


----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html