SiaR-->XPOS: JALAN BUNTU TANPA SOLUSI

[SiaR News Service <siar@minihub.org>]

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
Homepage: Under contruction
E-mail: ekspos@excite.com
Xpos, No 22-30 April 2001
============================================

JALAN BUNTU TANPA SOLUSI

Gerakan anti maupun pro Gus Dur sama-sama tidak menawarkan solusi
persoalan bangsa. Para politisi, pengamat maupun media harus belajar
pada rakyat. Mengapa?


Politik Indonesia kini menghadapi jalan buntu. Sudah banyak upaya
dicoba untuk mengubah keadaan, toh hasilnya nihil -- kalau tak mau
dibilang makin runyam. Banyak yang percaya bahwa masalah terbesar
bangsa ini ada di tingkat elite. Itu sebabnya, banyak pihak yang
menuntut Presiden Abdurrahman Wahid untuk segera melepaskan
jabatannya. Mempertahankan Gus Dur sama saja membiarkan Indonesia
terus berada dalam ketidakpastian. Umumnya media massa di dalam dan
luar negeri, belakangan ini, tampaknya juga percaya dengan pilihan Gus
Dur mundur sebagai obat terampuh untuk menyembuhkan penyakit krisis
bangsa ini.

Hanya saja, hanya sedikit dari media massa yang bisa mengelaborasi
skenario itu. Berbagai editorial media massa asing baru-baru ini
misalnya, sama sekali tidak bisa menjelaskan bagaimana proses itu
seharusnya berlangsung, sehingga tidak menimbulkan dampak yang justru
memperparah keadaan Indonesia. Asia Times edisi 10 Maret lalu
misalnya,  mengatakan bahwa "Gus Dur telah membawa Indonesia ke
pinggir jurang. Ia harus mengundurkan diri sekarang dalam keadaan yang
teratur, atau parlemen harus memaksanya melakukan hal itu. Semakin
banyak hari yang terbuang, dapat memperbesar kemungkinan skenario
terburuk akan menjadi kenyataan."

Asia Times sama sekali tidak menjelaskan bagaimana "keadaan teratur"
itu bisa dijalankan, apakah jalannya harus konstitusional atau tidak,
serta apa dampaknya pilihan senacam itu di tingkat massa. Juga tidak
dijelaskan siapa yang semestinya mengambil-alih kekuasaan serta apa
dampaknya bagi perpolitikan di Indonesia. Financial Times (14/3) hanya
menyebutkan bahwa "semakin sedikit waktu yang dimiliki (Presiden
Abdurrahman-red.) Wahid untuk membuktikan bahwa ia lebih merupakan
solusi ketimbang masalah."

Sama sekali tak ada penjelasan tentang bagaimana semestinya dia
menjadi "solusi". Dan bagaimana supaya solusi tersebut dapat
dijalankan dengan mengurangi seminimal mungkin implikasi negatif yang
mungkin akan ditimbulkan. Kekhawatiran pengamat politik dan
Indonesianis senior Clifford Geertz tentang  bahaya munculnya Islam
radikal, nasionalisme radikal serta militerisme dan kekuatan Orde Baru
secara bersamaan pasca mundurnya Gus Dur, seperti tak pernah
dibicarakan antisipasinya.

Kelompok-kelompok tersebut, seperti diketahui memang saat ini
melakukan koalisi untuk menjatuhkan Gus Dur. Hal ini misalnya dapat
dilihat ketika massa anti-Gus Dur berdemonstrasi beberapa waktu lalu,
mereka dikawal oleh massa pendukung parpol dari berbagai aliran tadi.
Seperti apa persisnya koalisi yang menyebut dirinya "koalisi permanen"
ini akan mengatasi persoalan bangsa, juga tak jelas. Yang baru jelas,
mereka sementara ini bersepakat untuk mengusung Megawati, seandainya
Gus Dur lengser.

Namun, ada kekhwatiran, seandainya Megawati menggantikan Gus Dur,
kelompok-kelompok ideologis yang tadinya mendukungnya akan langsung
cakar-cakaran berebut jatah kekuasaan. Meskipun nama "koalisi
permanen" sendiri, yang terasa aneh dari segi gramatikal, dimunculkan
oleh berbagai kelompok ideologis tadi dalam pertemuan antarmereka
baru-baru ini, sebagai jaminan untuk mempertahankan Megawati sebagai
presiden hingga tahun 2004. Yang baru dibicarakan "koalisi permanen"
barulah penyelesaian pada tingkat elite. Artinya, kalaupun terjadi
pergantian kepemimpinan nasional, yang akan diuntungkan hanyalah elite
belaka.

Belakangan, Megawati ternyata menolak upaya mempercepat Sidang
Istimewa (13/3) yang dimotori oleh sejumlah pimpinan MPR. Sikap
Megawati ini ditegaskan lagi dalam rapat DPP PDI Perjuangan, anggota
fraksi PDI Perjuangan serta para sesepuh partai tersebut,  yang
langsung dipimpinnya sendiri. Rapat memutuskan,  PDI Perjuangan hanya
akan menjunjung tinggi konstitusi dan menolak kekerasan. Pernyataan
yang segera mengendurkan berbagai manuver yang telah dilakukan
sebelumnya. Hal ini menunjukkan betapa landasan untuk menyatukan
"koalisi" tadi masih rapuh dan belum benar-benar merekat, setidaknya
menurut Megawati sebagai aktor terpenting koalisi ini.

Di luar soal penolakan Megawati itu, di tingkat massa, kelompok
pro-Gus Dur belum dapat dikatakan telah menyerah. Malah, setelah
demonstrasi anti-Gus Dur mereda, baru-baru ini, massa pro-Gus Dur
sempat menduduki halaman DPR/MPR selama dua hari lamanya. Tanpa
memperhitungkan faktor ini, penyelesaian politik ala "koalisi
permanen" justru bisa menimbulkan konflik horizontal antar massa yang
lebih berbahaya. Harian Kompas (18/3) tampaknya sadar akan peliknya
masalah ini, sehingga berpendapat "kalaupun ada hikmah yang bisa
diambil sekarang adalah, ya itu tadi. Jangan menantang Abdurrahman
Wahid dengan demo."

Selama ini, para politisi, pengamat juga orang-orang media terlalu
banyak bicara. Hanya sedikit yang mau mendengar. Dan semuanya malah
mengacaukan keadaan dengan suara-suaranya. Tanpa banyak bicara,
sebagian masyarakat bisnis yang usahanya tak menggantungkan diri pada
kekuasaan telah membuktikan diri bisa bertahan dari krisis, dan bahkan
mampu menggerakkan ekonomi nasional. Dengan diam pula, sebagian besar
rakyat tidak menyebarkan kepanikan. Sehingga menyebabkan, Indonesia
masih utuh, setidaknya hingga hari ini.***

=============================================
Berlangganan mailing list XPOS secara teratur:
Kirimkan alamat e-mail Anda
Kalau berminat berlangganan hardcopy XPOS,
kirimkan nama dan alamat lengkap Anda
ke: ekspos@excite.com

- ---------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: siarlist-unsubscribe@minihub.org
For additional commands, e-mail: siarlist-help@minihub.org